BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama Kepolisian Daerah (Polda) Kepri, Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta masyarakat menggelar apel gabungan, Senin (26/3) di lapangan Kepri Mall. Apel yang diikuti 1.570 personil itu digelar dalam rangka mengamankan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi April mendatang.
Walikota Batam, Ahmad Dahlan mengatakan harga BBM tidak mengalami kenaikan yaitu masih Rp8 ribu, namun dari harga tersebut terdapat subsidi dari pemerintah sebesar Rp 3500. Maka harga BBM subsidi untuk masyarakat kecil menjadi Rp 4500. Dengan selisih yang tinggi, menyebabkan banyak terjadinya penimbunan. “Kalau nanti disetujui DPR, subsidi dukurangi Rp1.500 sehingga harga BBM bersubsidi menjadi Rp6 ribu. Sehingga selisih dengan harga nonsubsidi menjadi Rp 2 ribu saja,” katanya.
Menurut Dahlan, asumsi APBN 2011 dibangun dengan asumsi harga minyak per barelnya. Opsi menaikan harga BBM adalah pilihan tersulit dan pemerintah sudah menyampaikan draf APBN Perubahan ke DPR RI salah satunya kenaikan Rp. 1.500/ liter BBM. “Jika memang ini disetujui oleh DPR mungkin akan menimbulkan sedikit gejolak untuk itu Pemerintah kota, SKPD, personil keamanan diajak untuk ikut bersama menanggung kebersamaan terkait dengan kemungkinan-kemungkinan terjadi gejolak yang timbul ditengah masyarakat,” paparnya.
Pemko Batam, sebut Dahlan sudah mengambil langkah antisipatif antara lain berkoordinasi dengan PT Pertamina terkait ketersediaan dan kuota BBM bersubsidi. Menurutnya, memang akan ada yang terganggu dari kenaikan ini terlebih nelayan dan angkutan. “Untuk angkutan, akan ada bantuan tersendiri. Teknisnya akan dibahas melalui Organda,” paparnya.
Bagi pekerja, juga akan insentif khusus, namun teknisnya serta bentuknya masih dalam pembahasan. Sementara untuk kenaikan harga barang pokok, Pemko Batam akan rutin monitoring di lapangan sehingga kenaikannya tidak signifikan. “Selain itu, untuk mengurangi beban masyarakat, juga akn digelar operasi pasar,” imbuhnya.
Pemerintah sudah memprediski, masyarakat kemungkinan akan terkena dampak kenaikan BBM ini. Untuk inilah program pemerintah akan memberikan insentif yaitu Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), subsidi transportasi, beasiswa anak miskin dan evaluasi infrastruktur.
Kapolda Kepri, Jotje Mendemengatakan kepolisian dibantu TNI siap mengamankan aksi penolakan kenaikan BBM. Menurutnya, dalam pengamanannya, aparat mengedepankan giat Preemtif dan Preventif yg didukung giat intelijen dan penegakan hukum, guna menjamin stabilitas kamtibmas bagi masyarakat sehingga situasi berjalan aman, lancar, tertib dan terkendali. “Antisipasi perlu dilakukan karena tak menutup kemungkinan adanya aksi anarkis karena ketidakpuasan. Jadi kami harus waspada,“ katanya.
Jotje juga menyebutkan dalam mengantisipasi kerawanan gejolak massa dalam rencana kenaikan BBM ini pihaknya telah memerintahkan jajarannya dalam hal ini satuan wilayah Polres dan Polresta untuk berkordinasi dengan muspida kabupaten/kota dan masyarakat. “Personil keamanan akan melakukan pengamanan secara prosedural, jangan sampai terjadi anarkis,” sebutnya.
.::share::.
