BATAM POS
1. Pemko Masih Nunggak
* Tunjangan 16 Dokter RSUD Belum Dibayar
Polemik soal tunjangan dokter di RSUD Embung Fatimah, Batuaji belum berakhir. Selain tiga dokter spesialis yang akhirnya memilih angkat kaki karena tunjangannya belum dibayar, ternyata Pemko juga menunggak pembayaran tunjangan 16 dokter lainnya, termasuk dokter spesialis di rumah sakit itu. Meski demikian, 16 dokter dengan latar belakang keahlian berbeda ini tak berniat mengikuti jejak tiga rekan mereka mogok lalu hengkang. Plt Direktur RSUD Embung Fatimah Buralimar yang dikonfirmasi membenarkan adanya tunggakan pembayaran tunjangan kinerja bagi 16 dokter tersebut.
TRIBUN BATAM
Bangun Sumur Warga Hinterland
1. Anggarkan Rp 1,8 Miliar untuk Rehabilitasi
Batam merupakan kota kepulauan dengan tiga kecamatan yang berada di wilayah hinterland. Pemenuhan air bersih bagi warga merupakan salah satu masalah yang dihadapi di daerah hinterland ini. “Di hinterland ini kan masyarakat agak sulit untuk memperoleh air bersih. Sehingga masyarakat membuat sumur-sumur dangkal yang seadanya. Oleh karena itu pemerintah Kota Batam membenahinya, dibuat lebih baik,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Yumasnur.
2. Basri Kecewa SKPD Tak Hadir
* Gagal Bahas Hasil Reses Dewan
Ketua Fraksi Hanura DPRD Batam, Basri Harun mengaku kecewa atas ketidak hadiran sebagian besar Kepala SKPD dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses. Padahal hasil reses angota dewan ada kaintannya dengan kinerja SKPD terkait. “Pada paripurna tadi 85 persen SKPD tidak hadir. Ini menunjukkan ketidak seriusan Pemerintah Kota Batam dalam menindaklanjuti hasil reses,” kata Basri saat ditemui usai rapat.
3. Warga Hinterland Serba Salah
* Sulit Dapatkan BBM Subsidi
Lembaga Ketahanan Nasional mengkaji dan meneliti nilai-nilai sosial dan budaya bangsa di wilayah perbatasan guna meningkatkan ketahanan nasional dalam rangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengkajian dilakukan di daerah-daerah perbatasan yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau,” kata Tim Pengkaji Sosial Budaya Lemhanas Sudaryono dalam rapat dengar pendapat di Kantor Pemko Batam. Ia mengatakan Lemhanas melakukan penelitian komprehensif dengan langsung ke daerah-daerah perbatasan untuk mengidentifikasi kondisi ketangguhan ketahanan sosial, budaya dan pelayanan yang akan berpengaruh kepada keutuhan NKRI.
HALUAN KEPRI
1. Kepri Rawan Tindak Terorisme
Perbatasan langsung dengan negara-negara lain, menjadikan Provinsi Kepri, terutama Pulau Batam masuk dalam jalur kejahatan trans nasional. Kepri juga memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap tindak terorisme. Demikian disampaikan Deputi Lemhanas, Rasyid Ridho dalam rapat dengar pendapat dengan forum Koordinator Pemerintah Daerah, SKPD, Tokoh Agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat dipandu oleh Walikota Batam , Ahmad Dahlan di Gedung Pemk o Batam. “Berdasarkan kajian Lemhanas, Provinsi Kepri termasuk jalur kejahatan trans nasional serta menjadi tempat transit, termasuk para pelaku terorisme,” ujar Rasyid.
Tingkatkan Daya Tampung Sekolah
2. Muslim: Tiap Tahun Kita Bangun Sekolah Baru
Bisa dipastikan, hampir setiap tahun dalam proses PSB di Kota Batam selalu bermasalah. Tingginya laju pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan ketersediaan sekolah. Guna mengatasi persoalan daya tampung sekolah yang minim, Pemko Batam, dalam hal ini Disdik Kota Batam terus berupaya melakukan berbagai terobosan, salah satunya dengan menambah ruang kelas baru baik secara horisontal maupun vertikal, hingga membangun USB. “Untuk mengatasi daya tampung, setiap tahun kita selalu membangun kelas baru dan juga sekolah baru. Konsep sekolah yang dibangunpun sudah berganti dari horizontal menjadi vertikal,” ujar Kadisdik Kota Batam Muslim Bidin, kemarin.
3. Disnaker Didesak Tindak Perusahaan Nakal
Disnaker Kota Batam didesak menindak dan memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan nakal. Saat ini, masih banyak perusahaan yang semena-mena terhadap karyawan, seperti tidak membayarkan jamsostek maupun melakukan PHK secara sepihak. Anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Batam Udin P Sihaloho mengatakan sejauh ini Disnaker belum pernah memberikan sanksi keras terhadap perusahaan yang melanggar aturan khususnya menyangkut hak-hak karyawan.
4. Erwinta Diminta Buka-bukaan
Kasus dugaan korupsi miliaran rupiah dana bansos di Pemko Batam dengan tersangka mantan Kabag Keuangan Raja Harris segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Ketua Gerakan Pemberantas Korupsi Kepri M Agus Fajri meminta agar Erwinta dan Raja Harris buka-bukaan dalam persidangan nantinya.
