BATAM POS
1. Hasil Evaluasi Kemendagri Soal Kinerja Pemda
Pemko Batam Tak Berprestasi
Kemendagri merilis hasil EKPPD. Hasilnya, tak satu pun Pemda di Kepri yang mengukir prestasi. Bahkan, tak satupun yang masuk dalam 10 besar. Pemko Batam misalnya, hanya berada diurutan 37 (skor 2,5295), jauh tertinggal dari Kota Tanjungpinang yang berada di urutan 19 (skor 2,6379) dari 93 kota. Dirjen Otda Kemendagri mengatakan, EKPPD tersebut amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman penyelenggaraan Pemda.
2. Menhut : Pejabat Batam Penakut
* Kasus Rumah di Hutan Lindung Belum Tuntas
Kementrian kehutanan merespon kasus perumahan yang terindikasi berada di kawasan hutan lindung di Batuaji dan sekitarnya. Respon ini menindaklanjuti keluhan puluhan ribu pemilik rumah di Batam yang sertifikatnya pernah ditolak oleh bank sebagai agunan. Secara defacto, kata Zulkifli, masalah tumpang tindih lahan di Batam sebenarnya sudah selesai. Untuk hutan lindung di Batuaji yang kini menjadi kawasan perumahan, misalnya, pemerintah sudah menyiapkan lahan pengganti di Tembesi.
3. Patah Kaki, Tetap Ikut UN
Mengalami patah kaki akibat kecelakaan lalu lintas, tak menyurutkan semangat Rai Andi Kusuma, siswa SMP 20 Batam, di Tiban Koperasi, untuk ikut UN. Secara umum, kata Kadisdik Batam Muslimbidin, UN SMP hari pertama yang mengujikan soal Bahasa Indonesia berjalan lancar. Musim mengatakan, target maksimal kelulusan adalah 87 persen dan minimal 80 persen.
4. Pemekaran Kecamatan Mubazir
Rencana pemekaran Kota Batam memekarkan kecamatan dari 12 menjadi 21 tidak akan efektif menyederhanakan birokrasi pelayanan kepada masyarakat selama tidak ada penyerahan kewenangan berbagai perizinan dari dinas terkait kepada kecamatan dan kelurahan. Rencana pemekaran, justru hanya akan membebani APBD. Anggota Badan Anggaran DPRD Batam Irwansyah menilai, pemekaran kecamatan adalah tindakan mubazir. Menurut dia, jika tujuan Pemko menyederhanakan birokrasi pelayanan kepada masyarakat, bukan kecamatan yang harus ditambah, tapi sistem yang berlaku saat ini, yang harus diperbaiki.
5. Gedung Megah, Dokter Kurang
* RSUD Baru Mulai Beroperasi
Gedung RSUD Batam yang didepan kompleks Pasar Aviari, Batuaji resmi beroperasi serjak senin (25/4). Banyak pasien mengaku senang karena RSUD tersebut terasa sejuk dengan adanya penyejuk ruangan. Selain itu lebih nyaman dan luas. Meskipun begitu masyarakat tetap berharap agar dokter yang belum ada segera dipenuhi. “Yang intinya seindah dan semegah apapun gedung RSUD bukan jaminan. Tetap saja kuncinya di pelayanan, kalalu layanan bagus biar gedung jelek tetap bagus. Jadi harapan kami agar pihak medis disini tetap menjalani tugasnya dengan hati dan tanggung jawab semegah gedung ini, imej pelayanan RSUD yang buruk jagnan lagi di bawa ke gedung baru ini,” harap Iskandar, warga Batuaji.
TRIBUN BATAM
1. Hutan Lindung Batam Selesai Juni
* Menhut Tetapkan Sei Tembesi Jadi Hutan Lindung
Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan mengakui bahwa persoalan-persoalan tumpang tindih pembangunan di kawasan hutan memang banyak terjadi. Oleh karena itu pemerintah harus segera menyelesaikan masalah yang dihadapi di tengah masyarakat ini. Zulkifli mengatakan tata ruang ini nantinya akan dievaluasi tiap lima tahun sekali. Menurutnya wajar di setiap daerah memiliki masalah dengan lahan. Dan masalah yang dihadapi tiap daerah berbeda-beda. Walikota Batam Ahmad Dahlan mengatakan bahwa kawasan Dam Baloi yang kini sudah lepas dari hutan produksi ke depanya akan dikembangkan sebagai pusat komersil terpadu.
2. Hancurkan Target Sekali Pukul
* Kapal Produksi Batam Siap Perang
* Dua Kapal Habiskan Dana Rp 65,97 M
Angkatan bersenjata RI tak perlu lagi gengsi dengan peralatan perang. Menteri Pertahanan RI, Purnomo Yusgiantoro meyakini sejumlah peralatan perang termasuk kapal perang sudah bisa diproduksi anak negeri. Ia pun mengungkapkan ke depan tak ada lagi pihak yang meremehkan bangsa Indonesia. Purnomo mengaku bangsa dengan armada perang yang diproduksi di Batam, KRI Clurit 641. Kapal perang buatan anak negeri itu pun kini siap tempur.
HALUAN KEPRI
* Kasus Bansos Tak Kunjung Tuntas
1. Keseriusan Kejari Diragukan
Keseriusan Kejari Batam dalam menangani kasus bansos Pemko Batam diragukan. Pasalnya, sampai sekarang, kasus tersebut msih mengendap dan tak kunjung sampai ke Pengadilan Negeri Batam. Dekan Fakultas Hukum Unrika, Hos Arie R Sibarani SH MH, bahkan menaruh curiga atas niat baik Kejari dalam membereskan kasus dugaan penyelewengan dana untuk yayasan sosial dan panti asuhan ini.
2. Produksi Turun, PT Panasonic Terus Kurangi Karyawan
Berkurangnya produksi PT Panasonic Shikoku Elektronics, membuat perusahaan modal asing asal Jepang itu terus melakukan pengurangan karyawan. Sejak setahun terakhir, sudah ratusan tenaga kerja yang terkena program efisiensi karyawan. Kadisnaker Kota Batam Rudi Sakyakirti mengaku tidak mengetahui persis berapa jumlah karyawan PT Panasonic Shikoku Elektronics. Begitu juga dengan jumlah pasti karyawan yang terkena efisiensi. Meski demikian, kata Rudi, pihaknya belum mendapatkan informasi bahwa perusahaan tersebut akan tutup seperti halnya PT Panasonic.
* Ujian Nasional di SMPN 28
3. Lancar Tapi Tetap Dihantui Banjir
Pelaksanaan hari pertama UN di SMP Negeri 28 Batam Center, berjalan lancar. Meski demikian, pihak sekolah tetap mewaspadai kemungkinan hujan turun yang berpotensi menimbulkan banjir di sekolah ini. Seperti diketahui , SMPN 28 termasuk sekolah yang menjadi langganan banjir di kala hujan mengguyur Kota Batam. Banjir disebabkan penyempitan dan pendangkalan pada alur drainase di sekitar sekolah karena maraknya pembangunan kawasan pemukiman di daerah sekitar.
4. Serapan Kartu BBM Mencapai 250.000 Unit
Serapan kartu fasilitas bahan baka minyak (BBM) hingga pertengahan April mencapai 250.000 unit. Namun, sampai sekarang pemerintah belum mengetahui pasti kapan kartu fasilitas BBM tersebut bisa digunakan. Menurut Kadisperindag Kota Batam Ahmad Hijazi, pendaftaran pembuatan kartu fasilitas BBM masih terbuka hingga akhir April 2011 mendatang dilantai dasar gedung bersama Pemko Batam. Namun, untuk penerapan kartu BBM itu sendiri, Hijazi mengaku belum mendapatkan kepastian dari BPH Migas.
5. Pemko Usul Warga Hinterland Dapat Minyak Tanah Bersubsidi
Pemko Batam akan menyurati pemerintah pusat agar masyarakat hinterland di daerah ini bisa tetap mendapat minyak bersubsidi. Usulan ini terkait dengan kebiasaan warga hinterland yang belum familiar dengan kompor gas elpiji. Menurut Kadisperindag Batam Ahmad Hijazi, sejak ditariknya mitan bersubsidi di Batam, masyarakat di kawasan hinterland juga kesulitan untuk mendapatkan BBm bersubsidi lainnya, seperti premium dan bensin.
6. Potret Pemberdayaan Perempuan Batam
Hidup Segan, Mati tak Mau
Anggota DPD RI asal Prop Kepri Hj Aida Ismeth SE MM mengatakan, realisasi program pemberdayaan kaum perempuan di Batam masih jauh dari panggang api. Ibaratnya hidup segan mati pun tak mau. Pada kesempatan itu, Ketua PKK Batam, Hj Mariana Ahmad Dahlan mengakui, bahwa di PKK sendiri tidak mempunyai anggaran khusus untuk pemberdayaanperempuan. Maka apabila ada kegiatan, pihaknya terpaksa patungan dengan para ibu-ibu istri kepala dinas untuk menjalankan kegiatan PKK.
