BATAM POS
1. September Wajib Pakari Kartu BBM
Pemko Gandeng Dealer Kendaraan
BPH migas meluncurkan kartu fasilitas di Batam. Saat ini sebanyak 224.234 KF sudah dibagikan di Batam. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Tubagus Haryono mengatakan KF ini merupakan sistem pengawasan tertutup terhadap distribusi BBM bersubsidi berupa premium dan solar.
2. Berat Lawan 30 Anggota Dewan
Anggota Fraksi PKB DPRD Batam Riki Syolihin menilai penanganan isu suap anggota dewan terkait Pansus Janda Berhias lamban. Sebagai orang yang pertama kali menghembuskan ini, Riki mengaku kecewa terutama atas kinerja Badan Kehormatan DPRD. “Sampai sekarang belum ada respon. Ya, terus terang saya kecewa,” kata Riki. Selain BK , kata Riki seharusnya isu ini juga ditanggapi aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan Negeri, atau kepolisian. Riki juga berjanji akan membantu aparat untuk memberikan bukti-bukti.
3. Pemko Kerjasama Instansi Vertikal
Pemko Batam terus berbenah menyiapkan sarana dan fasilitas publik di kota ini. Tak hanya menyentuh instansi horizontal, Pemko Batam juga bekerjasama dengan instansi vertikal. Kabag Humas Salim mengatakan pada APBD 2010 Pemko Batam mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3. 691.900.100 melalui Dinas Tata Kota Batam untuk membangun sarana di sejumlah instansi vertikal. Dia mencontohkan pembangunan rumah dinas dan gedung Mapolsek Bengkong yang menelan dana Rp 1,3 miliar.
4. Tanjunguncang Jadi Kecamatan
Tanjunguncang, salah satu kelurahan di Batuaji bakal dimekarkan jadi kecamatan baru di Batam. Wilayah ini akan menarik satu kelurahan yang dulunya bagian dari Kecamatan Sagulung. “Kelurahan Seibinti nantinya akan gabung ke Kecamatan Tanjunguncang,” kata Camat Hendriyana Gustini, di Batam Kota. Hendriyana mengatakan pertimbangan pemerintah memekarkan Tanjunguncang menjadi kecamatan, mengingat penduduk di kawasan itu cukup banyak, yakni 101.942 jiwa.
TRIBUN BATAM
1. Jatah Warga 15 Kg Menguap
* Warga Tak Kebagian Beras Miskin
* Pembagian di Sagulung Ricuh
Pembagian jatah beras miskin 13 kembali bermasalah di Seipelenggut, Sagulung. Beberapa warga mengaku hanya mendapatkan beras hanya 1 kg per KK, bahkan diantaranya ada yang mengaku tak mendapatkan secuilpun. Karena kesal, puluhan warga rumah tangga sasaran penerima raskin RW 03 kelurahan Sei Pelenggut mendatangi kantor Lurah Seipelengut. Warga ragu mantan Lurah Suparman mengganti beras miskin yang diduga telah ia selewengkan. Saat ini Suparman menghadapi tuduhan penyelewengan beras miskin milik warga. Kasusnya masih dalam proses hukum di Mapolresta Barelang.
2. Kepala SKPD Tak Perlu Datang
* Rudi Sebut Sudah Akomodir Reses Dewan
Wakil Walikota Batam Rudi menepis pernyataan Ketua Fraksi Hanura DPRD Kota Batam Basri harus mengenai ketidakhadiran sejumlah SKPD , ketika sidang paripurna, sebagai bentuk reses tak diakomodir. Menurut Rudi hasil reses DPRD selama ini sudah diakomodir dalam anggaran, bersama hasil musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Batam, mulai dari tingkat kelurahan hingga kota. Kata dia, penyampaian hasil reses anggota DPRD tidak harus selalu dihadiri para Kepala SKPD. Karena laporan hasil reses tidak diserahkan langsung ke masing-masing SKPD, tapi akan dikumpulkan di Bapeda Kota Batam.
3. Ranperda Pajak Tinggal Ketok Palu
* Yudi Sebut Tunggu Finalisasi
Ketua pansus ranperda pajak-pajak daerah Kota Batam, Yudi Kurnain mengaku yakin tidak akan melakukan perpanjangan waktu pembahasan seperti yang dilakukan empat pansus lain. “Tidak molorlah kan batas terakhirnya, masih tanggal 28 Mei nanti. Sekarang kan baru tanggal 24 Mei,” kata Yudi saat di Kantor DPRD Batam. Menurutnya, saat itu pansus sedang dalam tahap finalisasi secara internal.
HALUAN KEPRI
1. Batam Harus Punya Pelabuhan Peti Kemas
Kadisperindag Kota Batam Ahmad Hijazi mengatakan, jika Batam ingin menarik lebih banyak investor maka Batam harus memiliki pelabuhan peti kemas dengan standar internasional. Selain itu, proses proses pembangunan infrastruktur di daerah ini juga harus terintegrasi. Kata Hijazi hal tersebut telah diterapkan oleh Cina sehingga negara tersebut kini menjadi negara yang pertumbuhan ekonominya mencengangkan dunia.
2. APBD 2011 Defisit Pemko Dinilai Loyo
Wakil Ketua II DPRD Kota Batam H Zainal Abidin menilai Pemko Batam, tidak mempunyai semangat 45 alias loyo. Penilaian tersebut terkait defisitnya APBD Kota Batam tahun 2011 yagn mencapai Rp 300 miliar dari target APBD 2011 yang sebesar RP 1,4 triliun. Dikatakan, untuk bisa mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat yang lebih besar guna meningkatkan APBD Batam, dibutuhkan strategi-strategi khusus, keberanian serta mampu membangun kekuatan dengan melibatkan unsur Muspida di daerah ini.
Soal SMK di Hinterland
3. Sapar Sayangkan Sikap Muslim Biding
Pendiri Pemuda Tempatan Kota Batam Saparudin Muda menyayangkan sikap Kadisdik Batam yang menolak pendirian SMK di hinterland. Menurut Sapar, sikap ini menunjukkan komitmen Muslim terhadap kemajuan anak-anak hinterland masih rendah. Menurut Sapar, sebagai Kadisdik semestinya Muslim bisa membaca peta kondisi masyarakat. Sehingga dalam menjalankan program pengembangan pendidikan bisa dilakukan dengan seimbang. Menurut Muslim untuk membangun SDM di hinterland, satu-satu cara adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan.
