BATAM POS

1. Kemudahan Urus Akta Lahir sampai 31 Desember

            Dinas Kependudukan menghimbau warga yang belum memiliki akta kelahiran untuk segera mengurusnya sebelum 31 Desember mendatang. Hal itu dikarenakan mulai 2012 mendatang, bagi warga yang telah berusia satu tahun ke atas namun belum memiliki akta kelahiran harus melalui tahapan panjang saat pengurusan , misalnya persidangan. Selain itu, orang tersebut akan dikenai denda atau retribusi sesuai ketentuan dari kemendagri.

2. Konter Tersedia, Donasi Tak Jalan

            Meski konter Donasi Pelabuhan dan Bandara di Bandara Hang Nadim sudah tersedia sejak seminggu lalu, namun belum ada aktivitas pengutipan terhadap penumpang di sana. Keberadaan konter berukuran 2×2 meter itu justru terkesan mempersempit jalan menuju lantai dua terminal keberangkatan Hang Nadim. Konter ini didirikan beberapa meter di depan konter Passenger Services Charge (PSC). Humas Hang Nadim, Hendrawan mengatakan, pihak pengelola bandara sudah berusaha membantu kebijakan donasi itu dengan menyediakan konter seperti yang diminta Pemko Batam.

TRIBUN BATAM

1. Draft Ranperda Menjiplak

* Copy Paste dari Perda Tenaga Kerja Karawang

            Muncul pernyataan mengejutkan saat Pansus DPRD Batam sedang membahas Ranperda Ketenagakerjaan. Draft Ranperda tersebut diduga merupakan hasil jiplakan atau copy paste Perda Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang. Ekonom Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Rafki Rasyid menilai, Ranperda Ketenagakerjaan yang sekarang beredar dan disebarkan oleh DPRD Batam adalah hasil copy paste dari perda di daerah lain. Hal ini terbukti pada kalimat penutup Ranperda tersebut yang menyebut Batam sebagai Kabupaten Batam bukan Kota Batam.

HALUAN KEPRI

1.      Wako Usul SPBU Non Subsidi

* Atasi Kelangkaan Solar di Batam

          Walikota Batam Ahmad Dahlan mengusulkan pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus bahan bakar minyak (BBM) non subsidi sebagai salah satu solusi untuk mengatasi sering terjadinya kelangkaan BBM, khususnya jenis solar, di Kota Batam. Menurut dia, SPBU khusus BBM non subsidi dapat memisahkan penjualan solar harga masyarakat dengan industri, sehingga penyelewengan BBM subsidi dapat diminimalisasi dan pasokan subsidi tepat sasaran. Ia mengatakan Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama Pertamina terus mencari cara penyelesaian untuk mengatasi kelangkaan dan dugaan penyelewengan solar di kota industri ini.

2.      Walikota Diminta Turun Tangan

* Pencairan Insentif Guru Swasta

          Walikota Batam Ahmad Dahlan diminta turun tangan menelusuri penyebab keterlambatan pencairan dana insentif dari Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri kepada sekitar 800 guru di Kota Batam. Jika Walikota menyerahkan masalah ini sepenuhnya kepada Kepala Disdik Kota Batam Muslim Bidin, maka dikhawatirkan nasib para guru swasta semakin tak jelas. Demikian disampaikan Ramlah SH, Ketua Komite salah satu sekolah di Kecamatan Batam Kota, Selasa (18/10) menanggapi ancaman demo guru swasta karena dana insentif mereka tahun 2011 belum dicairkan.  Ramlan menduga, selain karena lambatnya kinerja Disdik Kota Batam, masalah ini juga dipicu banyaknya data guru di Kota Batam yang tidak jelas. Ramlan juga menyesalkan keterangan dari Muslim Bidin yang menyebutkan bahwa penyebab keterlambatan adalah masalah entri data. Penjelasan tersebut, menurut Ramlan tidak lebih dari tindakan membongkar borok sendiri.

3.      Tak Disebut Walikota, 6 Fraksi Protes

        Enam dari sembilan fraksi di DPRD Kota Batam menyatakan protes keras kepada Walikota Batam Ahmad Dahlan pada sidang paripurna di DPRD Kota Batam, Selasa (18/10)  pukul 10.00 WIB. Pasalnya, Walikota alpa menyebut nama enam fraksi tersebut dalam pembacaan tanggapan Walikota atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD terkait  Ranperda tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Keenam fraksi tersebut yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, Fraksi Partai Hanura, Fraksi PKB, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PAN.