Kliping Pers, Selasa 22 Maret 2011

BATAM POS

1.       Kenaikan Pajak Harus Rasional

Sejumlah akademisi menilai rencana kenaikan pajak daerah Kota Batam masih cukup wajar. Namun mereka menyarakan supaya ada penyesuaian dari setiap penyesuaian tarif pajak. Wagiman, Kepala Program Fakultas Hukum UIB usai rapat dengan panitia khusus Ranperda Pajak Pajak Daerah di Kantor DPRD Kota Batam mengatakan, “Rasionalisasinya juga harus jelas”. Meski menuai kritikan dari kalangan pengusaha, Pansus Pajak dan retribusi daerah DPRD Kota Batam tetap akan membahas kenaikan pajak dan retribusi.

*Cahya Kecewa dengan Sikap Pemko dan DPRD

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya mengaku kecewa dengan sikap Pemko Batam dan DPRD Batam yang bersikukuh membahas Ranperda Pajak. Cahya berharap pembahasan Ranperda ini dihentikan. “Dari sekian banyak ranperda yang dibahas, seperti kenaikan pajak dan retribusi sampah,80 persen diantaranya berdampak langsung pada masyarakat.

2.      Anggota Dewan Jadi Saksi Meringankan

*Kasus Dugaan Korupsi Bansos

Dua Anggota DPRD Kota Batam, Asmin Patros dan Irwansyah, diperiksa penyidik Kejaksaan negeri (Kejari) Batam dalam kasus dugaan korupsi dana Bansos Pemko Batam, senin (21/3). Namun keduanya diperiksa untuk meringankan kedua tersangka yakni Erwinta Marius dan Raja Haris. Abdul Faried, Kasi Pidsus Kejari Batam mengatakan, “Setelah tiga saksi meringankan dari Anggota DPRD selesai, berkas peserta akan kami limpahkan ke Pengadilan Negeri”.

3. Tak Mau Sebut Gagal

Kepala Dinas KP2K Batam, Suhartini tidak mau dianggap budidaya lele Batam gagal. Ia berkilah, bibit lele banyak mati karena perbedaan kepekatan.. Suhartini mengatakan, Batam belum memiliki balai benih yang bersertifikat. Sedangkan budidaya lele yang dananuya dari APBN mengharuskan bibit lele bersertifikat untuk program ini.  Suhartini mengakui waktu panen raya di Tiban,yang disaksikan langsung Walikota Batam dua bulan lalu, hanya 750 kilogram lele dari satu kelompok terdiri dari 10 orang yang berhasil di panen.

4. Pelantar Hinterland bannyak Rusak

Pelantar-pelantar dikawasan pesisir atau hinterland Batam banyak yang rusak. Sebagian besar mqalah tak bisa digunakan lagi karena sudah lapuk dan roboh. Dikawasan Pulau Terong, Belakangpadang, misalnya. Pelantar Kampung Pekasih, Teluk Sunti, Teluk Bakau dan di Teluk Kangkung banyak yang rusak dan dimakan usia. Hasan, warga Kampung Pekasih berharap, Pemko Batam memperhatikan pelantar-pelantar di kawasan hinterland.

5.       Uji Lisensi K3 Operator Boiler

PT Exhaudi Bina Karya (EBK), PJK3 Pembinaan K3 yang ditunjuk Direktorat Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PNKK) Kementerian Tenaga Kerja melakukan Pembinaan dan Pengujian Lisensi K3 Operator Boiler kepada pekerja PT. Ecogreen Oleochemicals, Kabil, senin (21/3).  Pembinaan ini dibuka Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Syaifuddin. Sesuai dengan Undang-Undang Uap 1930 jo. Peraturan Uap Tahun 1930 jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1988 Tentang Kualifikasi dan Syarat-syarat Operator Pesawat Uap, diatur bahwa setiap Operator Pesawat Uap haruslah seorang yang terampil dan memiliki lisensi.



TRIBUN

1.       PNS tak Berani ke Warung Kopi

*Keseharian Setelah Menjabat Wakil Walil Kota

Waktu baru menunjukkan pukul 07.33 WIB, tapi tampak beberapa pegawai berseragam cokelat berlari menuju dataran Engku Putri. Ketergesaan pegawai ini karena mereka terlambat mengikuti apel pagi yang rutin diadakan setiap Senin.  “Sejak Rudi memimpin apel senin lalu, Wakil Walikota ini sudah membuat perubahan besar. Senin lalu, yang tidak ikut apel disuruh apel sendiri di hari selalsanya. Setiap Pagi Pak Rudi selalu berdiri di pintu masuk kantor sampai pukul 8 lewat, bahkan sudah seminggu ini tiak ada pegawai yang duduk-duduk dikantin pagi hari,” tutur salah seorang pegawai. Kepal Bagian Humas, Yusfa Hendri membenarkan hal tersebut. Sejak dilantik, Rudi rutin memeriksa ke tiap-tiap bagian untuk melihat kehadiran para pegawai.

2.       Wakil Rakyart Kok Tak Pro Rakyat

Upaya kalangan pengusaha untuk menolak Ranperda Kota Batam Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah, masih terus berlanjut. Penolakan tidak hanya dari pengusaha tapi juga serikat pekerja. Pemerintah dan Dewan dinilai seolah tak peduli dengan nasib rakyat terutama pekerja, karena dampak selanjutnya yang paling terasa nantinya adalah pembahasan Upah Minimum Kota. Saat hearing didewa, akademisi Universitas Putra Bangsa, Sunaro Wage mengatakan kenaikan pajak akan menyulitkan dunia usaha. Ia juga mempertanyakan kajian jumlah angka pajak yang dinaikkan.

3.       Saya Hanya Memberi Contoh

*Jaksa Panggil Dua Anggota Dewan

Pihak Kejaksaan Negeri Batam memintai keterangan dua anggota DPRD Kota Batam, Asmin Patros dan Irwansyah, sebagai saksi dalam kasuas dugaan korupsi dana bantuan social yang melibatkan Kabag Keuangan Pemko Batam, Erwinta, senin (20/3). Asmin mengatakan, penyidik mengajukan beberpa pertanyaan seputaran mekanisme penganggaran dan penyaluran anggaran. Selanjutnya Irwansyah juga mengaku dimintai keterangan terkait mekanisme pencairan Bansos.

4.       Turnamen Futsal ATB Cup II 2011 Dimulai

*Walikota Buka Acara

Turnamen Futsal ATB Cup II 2011 mulai berlangsung, Selasa (22/3) ini, bertepatan dengan Hari Air Sedunia di Gelanggang Olahraga Family Arena Batam Center. Hari pertama ini akan mempertandingkan sebanyak 12 pertandingan dengan melibatkan 24 tim. Wali Kota Batam Ahmad Dahlan direncanakan hadir meresmikan acara. Sebanyak 64 tim fitsal akan ambil bagian untuk memperebutkan hadiah total Rp33,5 juta.

HALUAN KEPRI

1.  Kejari Periksa Irwansyah Dn Asmin

*Kasus Bansos

Dua anggota DPRD Kota Batam, yakni Asmi n Patros dan Irwansyah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam, Senin (21/3) mulai sekitar pukul 09.00 WIB. Keduanya diperiksa sebagai saksi meringankan untuk tersangka perkara dugaan penyelewengan dana bantuan social (bansos) Pemerintah Kota Batam, Erwinta Marius dan Raja Haris. Kepala Seksi Pidsus kejari batam, Abdul Farid mengatakan, sebenarnya pihaknya juga menjadwlkan pemeriksaan terhadap AA Sany, tapi yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan sakit.

2.       Warga Ancam Tak Bayar Retribusi

*2 Minggu Sampah Menumpuk

Pelayanan pengangkutan sampah kembali dikeluhkan warga Perumahan Buana Raya, Batam Cnter. Warga berang lantaran sudah hampir dua minggu sampah tak kunjung diangkut. Warga mengatakan tidak akan membayar retribusi sampah jika keluhan ini tidak digubris juga. PT Royal Gensa Asih (GRA) sebagai perusahaan pengangkut samapah dalam hal ini dinilai tidak lebih baik disbanding perusahaan sebelumnya.

3.       Dana BOS Sekolah Swasta Belum Disalurkan

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2011 untuk sekola-sekolah swasta belum disalurkan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin mengatakan penyaluran dana BOS tersebut masih menunggu SK Walikota Batam.  Penyaluran dana BOS untuk sekolah-sekolah swasta tidak disamakan dengan sekolah negeri, karena ada berbagai pertimbangan hal dan kebijakan.

4.       Suhartini Akui Panen Lele Tak Maksimal

Kepala Dinas KP2K Batam, Suhartini mengakui jika panen lele program Dinas KP2K Batam belum maksimal. Hal ini akibat program yang dijalani masih baru dan baru pertama kali diterapkan. Menurutnya, hasil tak maksimal ini selain karena perbedaan suhu dan tingkat keasaman air, juga transportasi yang membutuhkan waktu lama, sekitar 8 jam untuk samapai ke Batam. Terdapat sebanyak 9 kelompok budidaya ikan air tawar (lele) yang ada di Batam. Dengan jumlah anggota sebanyak 100 orang yang masing-masing mendapatkan bantuan bibit ikan lele sebanyak 3.000.ekor

5.       Lelang Ulang Pengangkutan sampah Diduga KKN

Lelang ulang pengangkutan sampah yang dilakukan Pemko Batam diduga adanya KKN. Pasalnya Sembilan perusahaan yang tidak lolos administrasi pada lelang pertama diikutsertakan kembali.  Selain itu kejanggalan lain, pada lelang pertama nilai proyek pengangkutan sampah untuk waktu 6 bulan sebesar Rp21.500.000.000, namun lelang kedua nilainya diturunkan menjadi 6.664.500.000 dan waktu pengangkutannya dikurangi menjadi 3 bulan saja. “Kita telah mengantongi informasi dan data adanya ketidakberesan dalam lelang pengankutan sampah. Kami menduka adanya praktek KKn dibalik tender ulang,” ujar Ketua Forum Lintas Pemuda Anti Korupsi, Hubertus LD.

Comments are closed

Switch to our mobile site

Log in -