BATAM POS

1. Negeri-Swasta Sama Saja

* PSB Kacau, Mutu Sekolah Unggulan Turun

            Sistem PSB rusak dan kacau karena mayoritas orang tua, termasuk orang kaya, memaksakan anaknya masuk sekolah negeri, meski si anak tak memenuhi syarat. Mereka beranggapan sekolah negeri murah dan lebih bermutu dibanding swasta. Kebiasaan ini tidak hanya merupakan sistem, tapi juga membuat mutu sekolah negeri unggulan melorot. Hal itu terungkap dalam diskusi putaran III dalam rangka ulagn tahun Batam Pos dengan tema “PSB, apa masalahnya dan solusinya,” Kamis (11/8) di Graha Pena Batam. Kadisdik Batam Muslim Bidin mengatakan dari 18 ribu calon murid dalam PSB 2011, hanya 15 ribu yang tertampung. “ Upaya yang kita lakukan menghadapi persoalan ini, kita bangun empat gedung sekolah baru dan 47 ruang kelas baru,” ujar Muslim.

2. Setiap Masjid Haru Punya TPQ

            Wali Kota Batam Ahmad Dahlan mengimbau setiap masjid memiliki TPQ. Kata Dahlan, TPQ merupakan lembaga yang secara riil menjadi wadah pengajaran Al Quran di tengah-tengah masyarakat, khususnya untuk kalangan anak- anak. “Untuk itu diharuskan tiap masjid di Batam memiliki TPA/TPQ, “ kata Dahlan saat safari Ramadhan di Masjid At Thariq, Seibeduk, Rabu (10/8) malam. Wako juga mengarahkan supaya pengurus masjid At Thariq segera membentuk yayasan tersebut penting sebagai badan hukum untuk kelangsungan pembangunan dan pengembangan masjid, dan sekali-kali untuk membentuk serta mengurus TPA/TPQ.

TRIBUN BATAM

1. Wako Perjuangkan Masjid At Thariq

*Safari Ramadhan Wako di Sei Beduk

            TPA/TPQ adalah lembaga yang secara real menjadi wadah pengajaran Al Quran di tengah-tengah masyarakat, khususnya untuk kalangan anak-anak. Sebagai wadah pengajaran Al Quran, TPA memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan moral yang baik dan islami kepada anak-anak. “Untuk itu, diharuskan tiap masjid di Kota Batam harus memiliki TPA/TPA,” demikian disampaikan oleh Wako Batam Ahmad Dahlan dalam sambutannya ketika melakukan safari ramadhan. Memasuki malam ke-11 ramadhan 1432 H, bertempat di Masjid At Thariq Kecamatan Sei Beduk, Safari Ramadhan Wali Kota Batam melaksanakan sholat taraweh berjamaah.

2. Penetapan UMK Perlu Diatur Perda

            Anggota DPD Dapil Kepri, Hardy Hood mengatakan keberadaan Perda Ketenagakerjaan sangat penting untuk daerah seperti Kepri, khususnya Batam. Namun peraturan daerah ini tidak hanya menjiplak dari peraturan menteri atau undang-undang yang sudah ada sebelumnya.Kekhususan yang dimaksud misalnya setiap pekerja di Kota Batam harus memiliki keahlian yang sesuai kebutuhan industri. Bahkan jika memungkinkan, tiap perusahaan hanya akan merekrut tenaga kerja yang sudah melalui proses pelatihan di Balai Latihan Kerja.

HALUAN KEPRI

1.      Pendapatan Dinas KP2K Terendah

          Target realisasi atas pendapatan retribusi 2010 di beberapa SKPD Pemko Batam banyak yang tidak terpenuhi. Kegagalan pencapaian target tertinggi terjadi pada Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan (KP2K) Kota BAtam. Jebloknya target pencapaian target pendapatan Dinas KP2K terungkap dalam rapat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD 2010 di DPRD kota Batam, Rabu (10/8). Dalam pembahasan itu, disebutkan Dinas KP2K terdapat empat kategori pendapatan retribusi yang diproyeksikan pada 2010 yaknin retribusi izin usaha perikanan, pertanian, perkebunan dan retribusi bidang usaha perkebunan.

2.      Wako : Seluruh Masjid Harus Punya TPQ

          Taman Pendidikan AL-Qur’an (TPA atau TPQ) adalah lembaga yang secara rel menjadi wadah pengajaran Al-Qur’an di tengah-tengah masyarakat, khususnya untuk kalangan anak-anak. Walikota Batam Ahmad Dahlan dalam safari Ramadan di Masjit At-Thariq Tanjungpiayu mengatakan, setiap masjid harus memiliki TPA/TPQ. Wako mengingatkan agar memberikan bekal pendidikan agama pada warga.

3.      Dana Bergulir UKM Masih Macet

* 10 Tahun Baru Kembali 58 Persen

          Pengembalina dana bergulir di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PMPK-UKM) Kota Batam per 2 Juni 2011, baru mencapai sekitar 58 persen atau sebesar Rp9.845.710.480. Jumlah itu merupakan pengembalian dari dana yang tersalurkan sejak periode 2001 sampai 2010 yang mencapai Rp17  miliar.