BATAM POS

1.      Rumah di Bawah Rp70 Juta Bebas Pajak
Kota Batam akan menerapkan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebesar Rp70 juta. Sedangkan amanat UU 28 tahun 2009 bahwa NJOPTKP sebesar Rp60 juta. “Pertimbangannya, harga juga rumah di Batam sangat tinggi. Hal ini supaya masyarakat tak terlalu terbebani,” ujar Ketua Pansus Ranperda BPHTB, Sallon Simatupang.

2.      Timses ikut Tentukan Lipatan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam undang tim sukses calon wali kota dan wakil wali kota Batam. Mereka diajak berembuk menentukan model lipat kartu suara. “Belajar dari penyelenggaraan pemilihan gubernur, KPU tak ingin ada tim sukses yang merasa dirugikan karena pelipatan kartu suara dianggap kurang pas. Kami tidak ingin ada tim yang merasa dirugikan dengan lipatan kartu suara. Jadi mereka kita kumpulkan di sini untuk menentukan model lipatan kartu suara,” ujar Anggota KPU Batam, Zeindra Zanuardi.

3.      Bangun 100 Rumah Warga Sangat Miskin
*Program Dinas Sosial
Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam untuk tahun 2011 mengajukan 11 item program  dengan total jumlah anggaran sebesar Rp. 6.099.000.000. Program unggulan Dinas Sosial untuk tahun 2011 adlah program bedah rumah tangga sangat miskin yang membutuhkan program riil, “ ujar Kepala Dinas Sosial Kota Batam, Sahir. Karena keterbatasan anggaran dan Sumber daya  dari Dinas Sosial, tahun 2011 baru bisa di rehab 100 rumah. Namun jika anggaran in disetujui anggarannya oleh DPRD maka pemerintah provinsi akan membantu untuk pembenahan 200 rumah, jelas sahir.

4.      Kinerja Camat Dievaluasi
Komisi I DPRD melakukan evaluasi terhadap kinerja Camat di Kota Batam. Menurut Sukaryo, gunanya untuk mendengarkan sampai dimana realisasi program pembangunan di tingkat Kecamatan yang tertulis dalam anggaran 2010. Dari Evaluasi tersebut memang program hampir sepenuhnya berjalan dengan baik, tapi tak hanya dari keberhasilan dijalankanya semua program, tetapi efektifitas mekanisme penyaluran program juga dievalusi.

5.      Jam Malam Berlaku Mulai Tahun Depan
Riki Solihin, mantan sekretaris Pansus Perda Pendidikan mengatakan, penerapan jam belajar malam yang diatur dalam Perda Pendidikan Kota Batam baru efektif diberlakukan tahun ajaran 2011/2012 mendatang. Jelan pemberlakuan dan penerapan jam wajib belajar itu, Dinas Pendidikan harus segera menyusun dan menyediakan buku penghubung yang akan dipergunakan sebagai laporan aktivitas belajar siswa di rumah.

TRIBUN
1.      Traksaski Rp70 Juta Bebas Bea
*Pansus DPRD Sepakati BPHTB
*Percepat Pembahasan Ranperda Pajak Daerah

Setelah bekerja kurang lebih enam bulan, Pansus Ranperda Pajak akhirnya bisa menyelesaikan satu dari tiga item pajak yang diajukan Pemko untuk di Perdakan. Item tersebut adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sementara Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta tujuh pajak daerah lainnya akan kembali dibahas di awal tahun anggaran 2011 mendatang. Ketua Pansus Ranperda Pajak, Salon Simatupang, mengatakan bahwa BPHTB diprioritaskan berdasarkan pada surat Wali Kota Batam yang diserahkan kepada pansus sekitar seminggu lalu. Alasan diberikannya prioritas karena jika tidak segera ditetapkan, maka Batam akan berpotensi kehilangan sumber pendapatan daerah tahun 2011 ini. “Dari tiga kelompok pajak yang disampaikan Pemko, BPHTB yang dapat diselesaikan. Ini juga karena dikejar waktu. Kalau tidak selesai tahun ini, maka potensial lost akan terjadi. Karena pusat tidak bisa memungut dan daerah juga tidak bisa memungut kalau tidak ada perdanya,” kata
Sallon.

2.      Segera Cair Rp7,4 Miliar
*Dana PNPM Mandiri Perkotaan 2010
Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Kota Batam tahun 2010 masih tersisa Rp7,4 miliar. Tenaga Infrastruktur I OC Kepri, Ir Ramadhan mengatakan, DIPA tersebut harus dicairkan sebelum 15 Desember 2010. Jika lewat dari waktu yang ditentukan tersebut, maka anggaran tersebut akan kembali ke pusat. Hal tersebut disampaikannya pada acara peresmian sejumlah proyek infrastruktur di Kelurahan Sagulung Kota dan Kelurahan Sei Binti Kecamatan Sagulung, Selasa (30/11). Untuk Kelurahan Sei Binti dana BLM yang belum dicairkan sebesar Rp70 juta untuk untuk Kelurahan Sagulung Kota ada sekitar Rp20 juta dana BLM yang belum dicairkan. Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan dalam kesempatan itu mengatakan bahwa program PNPM sangat membantu pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur di Kota Batam.

3.      Dua Jam Pelajaran Tambahan
*Muslim Perintah Sekolah Bersiap Hadapi UN
Dinas Pendidikan Kota Batam mengintruksikan semuka sekolah SMP dan SMA agar menambah 2-3 jam materi pelajaran yang masuk Ujian Nasional (UN). Penambahan bertujuan menghadapi ujian nasional, supaya hasilnya memuaskan. “Kami sudah intruksikan semua sekolah SMPA dan SMA menambah 2-3 jam pelajaran khusus untuk mempelajari materi yang masuk ujian nasional. Selain itu kami minta untuk melakukan try out dan mempelajar