BATAM POS
1. PT SS Somasi Wali Kota
Manajemen PT Surya Sejahtera (SS) perusahaan yang pernah menjadi mitra Pemko Batam mengelola kebersihan di Batam, melayangkan surat somasi kepada Wali Kota Batam, 7 April lalu. Somasi ini terkait dengan pemutusan kontrak kerja sama pemerintah dan swasta (KPS) yang dinilai sepihak. Direktur PT SS , Sudjak Widodo mengatakan pemutusan kontrak KPS yang diteken pada 15 Desember 2010 lalu hanya melibatkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dan PT SSET, perusahaan afiliasi PT SS. Padahal, saat itu PT SS masih memegang saham sebesar 51 persen di PT SSET.
2. Pemko Siap Bantu Alumni BPES
* Diskusi April Alumni BPES
Alumni Batam Pos Enterpreneur School (BPES) menggelar diskusi bulanan. Mengangkat tema Pengembangan usaha Alumni, BPES mengundang Dinas Pariwisata serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberi gambaran pengembangan usaha menengah di Batam. Kepala Bidang Sarana dan Obyek Pariwisata Disparbud, Rudi Panjaitan mengatakan Pemko sedang fokus menggarap Pulau Abang sebagai kawasan kuliner dan berbagai oleh-oleh Batam.
3. KTP Elektronik Terancam Batal
* Anggaran Rp 5 M Dipangkas
Asisten Bidang Pemerintahan Pemko Batam, Raja Supri, membantah Batam mundur dari program percontohan e-KTP. Namun dia mengakui, program ini terancam batal karena Batam tidak siap dari sisi anggaran. Dia mengatakan, saat ini Kepala Disduk Capil, Sadri Khairudin sedang melobi pusat supaya Batam tetap dijadikan pilot project e-KTP.
4. KPU Evaluasi Pilwako Batam
KPU Kota Batam Rabu (13/4) menggelar evaluasi pelaksanaan pemilukada Batam 2011 di Golden View Hotel Bengkong. Rendahnya tingkat partisipasi pemilih yang hanay 43,4 persen dari keseluruhan pemilih dalam DPT menjadi sorotan berbagai instansi yang menghadiri evaluasi KPU Kepri, Pemko Batam, DPRD, Polres Barelang, Kodim, Lanal Batam dan instansi lain. Ketua KPU Batam Hendriyanto mengatakan rapat ecaluasi ini menerima masukan dari berbagai instansi. Yang menjadi perhatian katanya semakin rendahnya tingkat partisipasi warga.
TRIBUN BATAM
1. Pansus Tunggu Kadispenda Baru
* Untuk lanjutkan Pembahasan Ranperda Pajak
Proses pembahasan ranperda Kota Batam tentang pajak-pajak daerah tersendat. Tak kunjung ditunjuknya pejabat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam menjadi penyebab utama. Anggota pansus, Sallon Simatupang mengatakan, pembahasan akan dilanjutkan setelah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam ditunjuk. Hingga saat ini Wali Kota Batam Ahmad Dahlan belum menentukan siapa yang duduk di dinas tersebut.
2. Ricky Kecewa Anggaran Dipangkas
* Sosialisasi e-KTP Terancam
* Bisa Masuk Catatan Merah Kemendagri
Ketua Komisi IV DPRD Batam, Ricky Indrakari mengaku kecewa atas dipangkasnya anggaran sosialisasi e-KTP (KTP elektronik) dalam APBD 2011. Karena dengan dipangkasnya dana tersebut maka pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri tidak akan mencairkan dana pengadaan sarana pembuatan e-KTP untuk Kota Batam. Padahal Walikota Batam telah menandatangani MoU sebagai salah satu kabupaten/kota piloting project penerapan e-KTP se-Indonesia. “Konsekuensinya Batam bisa jadi catatan merah di kementrian dalam negeri,” kata Riky, di Kantor DPRD, Rabu (13/4).
3. Spanduk Pemilukada Jadi Sorotan
* Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemilu
Spanduk pemilukada Batam menjadi bahasan tersendiri dalam rapat evaluasi pengelenggaraan Pemilukada di Golden View, Rabu (13/4). Menurut praktisi akademisi Eko, spanduk yang digunakan dalam sosialisasi pasangan calon mengganggu keindahan kota. Ia berharap ke depan tak ada lagi pemasangan spanduk secara sembarangan itu. Dan lagi agar peserta pemilu maupun KPU menggunakan alat peraga yang lebih efisien mudah didaur ulang.
4. Bapedal Panggil Enam Saksi
Kepala Bapedal Kota Batam, Dendi N Purnomo mengatakan terkait penimbunan limbah dekat DAM Tembesi , hingga saat ini pihaknya sudah memanggil enam orang saksi untuk dimintai keterangan. Keenam orang ini merupakan orang-orang yang mengetahui peristiwa pelanggaran tersebut pada rentang tahun 2004-2005. Dendi mengaku belum mengetahui berapa tonase limbah yang terkubur tersebut. Begitu pula dengan jenis limbahnya.
5. Sosialisasi Perda Pendidikan
Anggota Komisi IV DPRD Batam, Udin P Sihaloho menyayangkan belum optimalnya sosialisasi Perda Pendidikan yang sudah disahkan akhir 2010 lalu. Poin yang menjadi sorotan legislator PDI perjuangan ini khususnya mengenai muatan lokal.
HALUAN KEPRI
1. Pemko Diminta Segera Bayar Insentif 3 Dokter RSUD
Anggota Komisi II DPRD Kota Batam H Firman SE Msi meminta Pemko Batam segera menyelesaikan masalah mogoknya tiga dokter spesialis di RSUD Kota Batam. Caranya dengan membayar uang insentif tiga dokter tersebut sebesar Rp 20 juta yang belum dibayar selama tiga bulan sejak Januari 2011. Menurut Firman, alasan Pemko Batam terkait administrasi, hendaknya tidak diperpanjang. Masalah ini, kata dia, harus diselesaikan secepat mungkin agar tidak mengganggu pelayanan RSUD terhadap kesehatan masyarakat Batam.
2. Dirut PT SS Somasi Walikota
Dirut PT SS Sudak Widodo melalui kuasa hukumnya, Mochamad Farid SH melayangkan surat somasi kepada Wali Kota Batam Ahmad Dahlan terkait kontrak kerjasama investasi pengelolaan sampah di Batam. Menanggapi hal tersebut Hari Murti dari bagian hukum Pemko Batam mengatakan secara umum disampaikan bahwa dilakukan pemutusan dan berakhirnya kontrak kerjasama antara Pemko dan PT SSET lantaran beberapa hal penting yang belum dapat dilaksanakan sesuai yang dicantumkan di dalam kesepakatan sebelumnya.
3. Pesimis e-KTP Berjalan Sukses
Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Riky Indrakari mengaku pesimis Batam akan sukses jadi salah satu kota percontohan penerapan program e-KTP oleh pemerintah pusat. Sebab anggaran pendamping untuk program e-KTP yang telah disepakati dalam pembahasan APBD 2011 sebesar Rp 5 miliar dipangkas untuk program pembangunan lainnya. Padahal anggaran itu nantinya digunakan untuk memperbarui seluruh KTP milik warga dan tidak ada lagi biaya yang dibebankan kepada masyarakat.
