Batam Pos
1. Panti Pijat Plus Makin Menjamur
*Di Sagulung dan Batuaji
Panti pijat plus mulai menjamur di wilayah Sagulung dan Batuaji. Keberadaan panti pijat tersebut bisa dilihat secara langsung di beberapa ruko di sekitar wilayah Sagulung. Panti pijat ini biasanya ditawarkan beragam versi. Ada yang atas nama panti pijat, ada juga pijat perseorangan yang prakteknya pijat plus. Panti pijat plus itu membuat ibu-ibu merasa khawatir dan cemas karena usaha pijat plus-plus itu mulai tersebar di beberapa ruko yang berdekatan dengan pusat permahan warga. “Siang begini nggak kelihatan bang, kalau malam baru ramai, banyak cewek seksi. Kalau abang mau malam saaja bang,” saran seorang wanita kepada Batam Pos.
2. Pengguna LPG 3 Kg Baru 70 Persen
Program konversi minyak tanah yang digulirkan pemerintah belum berjalan efektif. Ini terlihat dari belum maksimalnya pemanfaatan gas oleh masyarakat sejak dibagikan pada awal 2009 lalu. Data Dinas Perindustrian Perdaganganan dan SEDM Kota Batam, setidaknya pemerintah telah membagikan 210 ribu paket tabung LPG kemasan 3 Kg di kota berpenduduk lebih dari 900 ribu jiwa ini. Namun hingga kini baru sekitar 70 persen yang dimanfaatkan oleh masyarakat penerimanya. “Dari hasil monitoring kami angkanya terus meningkat. Sebelumnya hanya 50 persen,” kata Kadisperindag dan ESDM Kota Batam, Ahmad Hijazi.
3. 230 Jalan Belum Punya Nama
Pertumbuhan pemukiman baru menyebabkan ruas jalan makin bertambah dan banyak yang belum memiliki nama. Selain itu banyak pula plang nama jalan yang telah rusak dan belum diperbaiki. Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Cris Triwinasis mengatakan setidaknya ada 230-an jalan baru di Batam dan belum bernaa. Menurut Cris, tahun ini seluruh jalan yang belum bernama itu, akan diberikan nama dan dipasang plang papan nama. “Tahun ini jalan yang belum bernama diberi nama dan dipasang plang papan nama. Sudah disiapkan 230-an nama jalan besar dan kecil,” kata Cris.
4. Tera Timbangan Pedagang Tak Jalan
*Dewan Minta Disperindag Serius
Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus menilai pemerintah tak serius dalam menangani masalah tera timbangan. Saat ini, kata Yunus, masih banyak prilaku tak jujur pedagang dengan memanipulasi timbangan. “Masyarakat ditipu pedagang, sementara Disperindag tidak serius bekerja,” kata Yunus. Legislator Partai Demokrat ini menuturkan, saat ini banyak timbangan pedagang yang belum ditera sesuai standarisasi dari balai metrologi. Sehingga, banyak pedagang yang curang dengan mengurangi timbangan. Kata Yunus, ini sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen. Menanggapi hal ini, Kadisperindag Kota Batam, Ahmad Hijazi mengatakan tera timbangan ini merupakan wewenang balai metrologi di bawah Disperindag Provinsi Kepri, bukan wewenang Diperindag Kabupaten/kota. Pun demikian, pihaknya telah membantu melakukan pengawasan di lapangan. Hasil monitoring ini selanjutnya akan dilaporkan ke Balai Metrologi Disperindag Provinsi Kepri.
5. Harga Beras dan Telur Terus Melambung
Harga kebutuhan sehari-hari naik silih berganti. Setelah harga cabai yang sempat melonjak hingga Rp100 ribu per kilogram, kini giliran kenaikan harga beras dan telur mulai mengkhawatirkan ibu-ibu rumah tangga. Menurut beberapa ibu rumah tangga, harga beras kualitas lumayan bagus saat ini Rp250 ribu per 25 kilogram. Padahal sebelum Desember 2010 lalu, beras berkualitas dan merek sama masih pada kisaran Rp170 ribu hingga Rp180 ribu per 24 kilogram. Kenaikan juga terjadi pada beras kualitas sedang. Rata-rata harga beras yang dijual di kios-kios di kawasan perumahan dengan kualitas itu mencapai Rp9 ribu per kilogram. Menurut Hendra, naiknya harga beras ini akibat cuaca ekstrim di beberapa daerah produksi beras seperti Hawa akhir-akhir ini. Walau terjadi kenaikan, dia mengaku stok beras saat ini cukup aman.
6. Raja Hamzah Sangkal Hasil Audit
*Sidang Korupsi Pengadaan Mobdin
Raja Hamzah Ketua panitia lelang pengadaan mobil dinas (mobdin) Pemko Batam, menyangkal hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sangkalan tersebut, disampaikan Raja Hamzah dalam sidang pemeriksaan terdakwa di pengadilan negeri (PN) Batam, Senin (10/1). Sidang yang diketuai Majelis Hakim Saiman SH, MH itu, Raja Hamzah yang jadi terdakwa dugaan korupsi membantah semua jasil audit pemerintah tersebut. Sebab, kata dia, nilai kontrak dengan nilai pembayaran dalam berkas perjanjian itu memiliki kesamaan. Meski dalam proses pembayaran menjadi urusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Abu Hanifah, namun Raja Hamzah mengakui perihal kesamaan nilai tersebut.
7. Hasil Reses Diparipurnakan
Wakil Ketua UU DPRD Batam, Aris Hardi Halim mengatakan hasil reses penghujung tahun 2010 lalu direncanakan akan diparipurnakan Selasa (11/1). “Apa saja hasil reses yang diperoleh anggota DPRD belum diterima pimpinan DPRD Batam. Direncanakan penyampaian hasil reses itu besok (hari ini),” kata Aris. Nantinya, hasil reses tersebut akan disampaikan kepada wali kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam. “Bagi Wako hasil reses disampaikan sebagai bahan acuan pelaksanaan pembangunan dan rencana kerja tahun 2012,” ucapnya.
8. Ijazah CPNS Mulai Diperiksa
Kepala BKD Kota Batam, Firmansyah mengatakan ters kesehatan CPNS 2010 di RSUD Batam memuaskan. Selanjutnya, ijazah CPNS akan dilakukan pemeriksaan keasliannya. “Hasilnya secara medis memenuhi persyaratan. Lenih rinci tanyakan saja ke RSUD,” kata Firmansyah. Untuk keabsahan ijazah, kata Firmansyah, BKD Batam telah mengirimkan seluruh berkas CPNS ke BKN. “Jika dari pemeriksaan berkas yang dilakukan BKN ditemukan, misal persyaratan berupa ijazah palsu, langsung dipecat dari CPNS dan diproses secara hukum. Kita tunggu hasil pemerikasaan BKN,” ucapnya.
9. Gelar Kasus Pilwako Ditunda
Jadwal pelaksanaan gelar perkara dugaan pelanggaran Pilwako Batam ditunda. Seyogyanya, gelar perkara di posko penegakan hkum terpadu (gakkumdu) Polresta Barelang itu digelar Senin (10/1) pukul 13.00 WIB. Gelar perkara itu kata anggota panwas Kota Batam, Harianto dikarenakan dua jaksa dari kejaksaan negeri Batam yakni Melinda dan Cahyo berhalangan hadir. “Keduanya sibuk. Pak Cahyo masih diluar kota sementara ibu Melinda sibuk urus anaknya,” ujar Harianto di Mapolresta Barelang. Dikatakannya, ada tiga dugaan kasus pidana pilwako yang akan digelar perkaranya bersama anggota gakumdu.
Tribun
1. Harum Siapkan 20 Bundel Bukti
*Segera Dafftarkan Gugatan ke MK
*Tidak Terima Hasil Pemilukada
Tim advokasi pasangan Amir Hakim-Syamsul Bahrum (Harum) sudah menyiapkan 20 bundelan bukti dugaan pelanggaran dalam Pemilukada lalu. Pasangan ini pun memastikan akan segera mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tim advokasi pasangan nomor 5 ini, Ahmad Fakih Rambe mengatakan pihaknya menemukan banyak pelanggaran dalam pelaksanaan pemilukada. “Kami sedang menyiapkan lebih dari 20 bundelan bukti pelanggaran yang akan kami bawa ke Jakarta, untuk dibeberkan di pengadilan. Untuk memenuhi rasa keadilan atas pelaksanaan pemilukada ini, harus menempuh jalur hukum,” paparnya. Rambe mengaku sudah menemukan beberapa pelanggaran termasuk bukti fisiknya. Bukti ini akan disampaikan saat persidangan nantinya.
2. Gelar Perkara Pemilukada Batal
*Jaksa Berhalangan Hadir
*Panwaslu Bawa Saksi dan Tersangka
Berkas laporan mengenai pelanggaran selama proses pemilukada Batam sudah diserahkan kepada pihak kepolisian. Rencananya pihak kepolisian akan melakukan gela perkara pelanggaran pemilukada bersama panwaslu Batam dan pihak Kejaksaan Senin (10/1). Namun gelar perkara tersebut akhirnya dibatalkan. “Laporannya sudah ada. Kami sudah menerima laporannya sejak tanggal 6 Januari yang lalu,” kata Kasat Reskrim Polrestas Barelang Aries Andhi. Dia mengaku sudah menerima laporan mengenai pelanggaran-pelanggaran selama pemilukada sejak Kamis (6/1) lalu. Andhi juga merinci secara garis besar kasus-kasus yang terjadi selama proses pemilukada. “Kasus-kasus yang laporannya sudah masuk ke kami seperti penggandaan forma C1, kasus mengenai guru TPQ dan masih ada yang lain lagi,” sebut dia.
3. PNS Baru Lulus Terima 80 Persen Gaji
*Masih Proses Penetapan BKN
Meskipun pengumuman kelulusan tes CPNS Pemko Batam telah dilakukan 24 Desember 2010 lalu, namun sampai saat ini peserta yang dinyatakan lulus belum juga mulai bekerja. Kepala BKD Kota Batam, Firmansyah, mengatakan bahwa saat ini berkas masih dalam proses di BKN. “Sekarang masih dalam proses penetapan di BKN. Setelah keluar dari BKN, baru BKD menyiapkan SK penempatannya,” ujar Firmansyah. Dia menyebutkan bahwa biasanya proses penetapan di tingkat BKN ini memakan wakti sampai dengan dua minggu lamanya. Dan setelah itu dilanjutkan di tingkat BKD dengan jangka waktu yang kurang lebih sama, yaitu dua minggu. Ia masih enggan memastikan kapan nama-nama yang lulus akan dipanggil untuk mulai mengabdikan diri di jajaran Pemko Batam. Namun menurutnya tidak akan terlalu lama, tak seperti yang menyebutkan bahwa para CPNSD baru akan aktif bekerja pada bulan Maret mendatang.
4. Tidak Semua Sekolah Menerima
*Batam Dapat Dana BOS Rp43 Miliar
*Khususnya untuk SD dan SMP
Sektor pendidikan mendapat kucuran dana yang cukup besar. Selain dari APBD, pada tahun anggaran 2011 ini, Kota Batam juga memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp43 miliar. Dana ini akan disalurkan keseluruh sekolah SD dan SMP negeri maupun swasta yang ada di Kota Batam. Kucuran dana yang besar ini diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan dan tidak ada lagi biaya yang dikenakan ke siswa. “Tahun ini kita mendapat alokasi dari APBD untuk dana BOS Rp43 miliar. Tapi dari seluruh sekolah yang ada di Batam, terdapat beberapa sekolah yang memilih untuk tidak menerima dana tersebut. Alasannya karena sudah mapan dan nggak mau ribet dengan urusan laporan pertanggungjawaban,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin. Alokasi dana BOS yang diberikan pada tiap sekolah berbeda-beda, tergantung pada jumlah siswa di sekolah tersebut. Karena pembagian dana BOS ini dihitung sebagai biaya operasional seorang siswa per tahunnya.
5. Hanya Tersedia 15 Ribu Bangku dalam PSB Tahun Ini
*Kisruh PSB Sulit Dipecahkan
*Muslim Berikan Tiga Alternatif
Ketersediaan bangku masih akan menjadi masalah rumit pada penerimaan siswa baru (PSB) tahun ini. Soalnya, Dinas Pendidikan hanya bisa menyediakan 15 ribu bangku sekolah negeri sementara jumlah yang mendaftar diperkirakan mencapai 20 ribu anak. Menurut penjelasan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin, kendala utama dari minimnya kapasitas adalah kurangnya lahan. Namun anggota DPRD Batam Komisi IV, Riky Indrakari menganggap kendala lahan ini sebuah klise. Untuk itu, Riky Indrakari mengundang dinas-dinas terkait dalam rapat dengar pendapat (RDP), Senin (10/1). Rapat ini dihadiri Dinas Pendidikan, Dinas Tata Kota dan Badan Pertanahan Nasional. Dalam kesempatan itu Muslim mengatakan bahwa ketidaksesuaian ini merupakan masalah yang tak terpecahkan dalam beberapa tahun belakangan. Ia pun mengusulkan tiga alternatif kepada masyarakat. Pertama, mengimbau semua orangtua jangan menjadikan sekolah negeri sebagai acuan. Kedua penerimaan murid baru SD bari benar-benar hanya untuk umur 7 tahun ke atas. Terakhir, masyarakat diharapkan untuk tidak memilih sekolah yang dekat rumah.
6. Warga tak Sanggup Makan
*Adipura Batam Terkesan Sia-sia
*Sampah berserakan di Setiap Sudut
Permasalahan sampah di Batam tampaknya tak akan pernah berakhir. Piala adipura yang pernah singgah ke Batam beberapa waktu lalu kini tak lagi ada artinya. Sejumlah tumpukan sampah meluber ke jalan dan menebar bau tak sedap masih mewarnai sejumlah sudut kota Batam. Tidak hanya di perumahan, pemandangan ini juga terjadi di depan hotel Oasis Jodoh. Selain itu juga di Kompleks Perumahan Jodoh Permasi dan Orchid Mas, Jalan Duyung. Pantauan Tribun, sampah meluber ke jalan dan memakan badan jalan. Sampah-sampah rumah tangga dan sampah kering bercampur menjadi satu. Kondisi ini diperparah dengan hujan yang terus mengguyur. Air limbah sampah mengalir ke pemukiman warga. “Sampah itu sangat dekat rumah saya, baunya sangat busuk. Karena saking busuknya, saya tak bisa makan. Sampah ini juga sangat menganggu pemandangan. Sampah ini sangat mengerikan,” ujar Ismadi.
7. Pembeli Bisa Cek Timbangan Nakal
*Tiap Pasar Ada Alat Tera
Ibu-ibu di Batam patut merasa tenang, karena dalam waktu dekat di pasar-pasar akan dilengkapi dengan alat tera. Sehingga masyarakat bisa langsung mengecek kebenaran berat barang yang dibelinya di pasar, bila merasa tak puas dengan panjual. “Kita inginnya di sepuluh pasar yang ada di Batam, tiap pasar disiapkan satu alat. Tapi karena anggarannya cukup besar maka kita akan usahakan dulu dua unit. Pemakaiannya bisa secara bergiliran tiap pasarnya,” ujar Kadisperindag Kota Batam, Ahmad Hijazi. Meskipun penteraan timbangan ini menjadi kewenangan dari Disperindag Provinsi, namun Diperindag Kota Batam tetap mempunyai tugas untuk pengawasan di lapangan. Untuk kemudian dilaporkan hasil pengawasan tersebut pada Disperindag Provinsi.
Haluan Kepri
1. Penyaluran Pertama 27 Januari
Dana BOS Rp 43 Miliar
Pemerintah kembali akan mengucurkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) 2011. Untuk Kota Batam sendiri, telah dianggarkan sebanyak Rp 43 miliar. Dana bos tersebut akan diberikan ke Sekolah Dasar (SD) dan SMP baik negeri maupun swasta. Kadisdik Kota Batam Muslimbidin menyatakan, penyaluran dana BOS tahun ini tidak lagi melalui Kemendiknas. Namun, langsung menjadi bagian dari anggaran transfer ke daerah yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, kata Muslim, pemerintah daerah melalui Disdik Kota Batam akan menyalurkan langsung ke masing-masing sekolah yang menerima dana BOS. Penyalurannya dilakukan melalui rekening sekolah yang pembukaan rekeningnya ditandatangi Bendahara dan Kepala Sekolah. Dalam penyaluran dana BOS, juga disediakan dana bagi manajemen tim BOS yang untuk Kota Batam dianggarkan sebesar Rp 5 miliar.
2. Dinas Pendidikan Bangun 51 RKB
Disdik Kota Batam di tahun 2011 ini akan membangun 51 ruang kelas baru (RKB) untuk SD yang tersebar di daerah padat pemukiman. RKB yang akan dibangun itu mampu menampung 2000 murid pada penerimaan tahun ajaran baru. Kadisdik Kota Batam Muslim Bidin mengatakan, pada 2011 Disdik hanya membangun RKB untuk tingkat SD. Pembangunan RKB itu cukup mengatasi masalah penerimaan siswa baru (PSB) yang tiap tahun ada sekitar 5000 yang tidak bisa dicarikan solusinya. “Jumlah siswa baru yang akan masuk SD setiap tahun ada 20.000 orang. Sebanyak 5.000 orang masih kendala bagi Pemerintah, karena tidak tertampung di sekolah negeri maupun swasta. Maka itu, setiap tahun kita usahan tambah RKB,”sebut Muslim di Batam Center, Senin (10/1). Selain membangun RKB di tahun 2011 Distako juga membangun empat gedung sekolah. Gedung sekolah yang dibangun berlantai tiga atau berbentuk vertikal.
