BATAM – Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) RI Agung Laksono bersama Gubernur Kepri, Muhammad Sani menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang kemitraan percepatan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) di Kepri, Senin (29/11) di Hotel Harris Batam Center. Dengan kesepakatan ini, beberapa program pengentasan kemiskinan di provinsi Kepri akan dibantu dan didukung pemerintah pusat.
MDGs merupakan kerangka kerja pembangunan yang telah disepakati seluruh anggota PBB termasuk Indonesia dan mempunyai delapan sasaran. Pertama, memberantas kemiskinan dan kelaparan. Kedua, mencapai pendidikan tingkat dasar yang merata dan universal. Ketiga, memajukan kesetaraan gender. Keempat, mengurangi tingkat kematian anak. Kelima, meningkatkan kesehatan ibu. Keenam, menanggulangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lain. Ketujuh, menjamin kelestarian lingkungan. Kedelapan, menjalin kerjasama global bagi perkembangan kesejahteraan.
Menurut Agung Laksono jumlah penduudk miskin di Indonesia sebanyak 12,49 persen atau 30 juta jiwa dari total 235 jumlah penduduk Indonesia. Jumlah ini, sangat rawan dan rentan untuk jatuh dalam hidup yang lebih melarat. “Dengan demikian, MoU dengan Provinsi Kepri dan Kota/Kabupaten di Kepri ini sangat baik dan semoga bisa dicontoh bagi daerag hain dalam pelaksanaan percepatan pengentasan kemiskinan menuju MDGs,” katanya.
Pemprov Kepri, sebut Agung akan menjadi pilot project dalam suksesnya program MDGs dalam pengentasan kemiskinan. Agung tertarik dengan program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kepri. Menurutnya, kedepan, bukan hanya rehabilitasi rumah, tapi juga satu kampung dengan melibatkan stakeholder lainnya. “Bukan hanya rehab rumah saja, tapi juga disinergikan dengan program kesehatan, Usaha Kecil Menengah (UKM), pendidikan, sekehatan, listrik, air dan lainnya,” papar Agung.
Selain Menkokesra, juga hadir Menteri Kesehatan (Menkes) RI Endang Rahayu Sedyaningsih. Dalam paparannya, Menkes mengatakan dalam mendukung MDGs, pemerintah pusat salah satunya telah melakukan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk masyarakat miskin dan tidak mampu. Saat ini, sebanyak 149 juta jiwa penduduk telah memiliki jaminan kesehatan dengan berbagai model seperti Jamkesmas; Jamkesda; Askes PNS, pensiunan dan veteran; JPK Jamsostek dan swasta lainnya. “Pada tahun 2014, seluruh jaminan kesehatan sosial akan diselenggarakan oleh BPJS kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang BPJS,” katanya.
Menkes juga berharap Bupati/Walikota dalam mempercepat pencapaian MDGs agar dapat mengalokasikan pembiayaan yang memadai untuk kesehatan melalui APBD; melakukan pengawalan pelaksanaan Jamkesmas dan Jampersal; menempatkan pencapaian MDGs sebagai prioritas; melakukan fasilitasi penempatan tenaga strategis kesehatan di wilayah terpencil, tertinggal, perbatasan dan pulau terluar; dan memberikan perhatian khusus pada upaya penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan.
Gubernur Kepri, Muhammad Sani mengatakanuntuk mendukung pencapaian MDGs, pemprev Kepri sudah menganggarkan Rp231 miliar untuk program-program pengentasan kemiskinan. Secara umum, program pengentasan kemiskinan di Kepri berjalan sukses. “Akan dilanjutkan pada tahun anggaran selanjutnya,” katanya.
.::share::.
