BATAM – Sebagai kota dengan jumlah penduduk yang paling besar, sudah sepantasnya Batam mendapat prioritas pembangunan dari pemerintah provinsi Kepri. Salah satunya dalam program pengentasan kemiskinan, Batam juga perlu mendapatkan perhatian.
Hal tersebut dikatakan Walikota Batam, Ahmad Dahlan dalam acara rapat evaluasi program pengentasan kemiskinan provinsi Kepri, Senin (28/11) di Hotel Harris Batam Center. Dalam rapat tersebut, seluruh Walikota/Bupati se-Kepri menyampaikan paparan terkait program-program daerah untuk pengentasan kemiskinan di hadapan Gubernur Kepri, Muhammad Sani.
Kepada Gubernur, Dahlan mengatakan keluarga miskin di Batam sebanyak 36.207 keluarga dengan jumlah sekitar 136.044 jiwa. Dahlan menyebutkan, tingginya jumlah orang miskin di Batam dikarenakan tingginya jumlah pendatang ke Batam sekitar 100 ribu orang per tahun. “Orang yang datang ke Batam kebanyakan yang mencari pekerjaan. Apabila mereka tidak kunjung mendapatkan pekerjaan, maka akan menjadi beban pemerintah pada akhirnya,” katanya.
Menurut Dahlan, di Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani pengantasan kemiskinan antara lain Dinas Pendididkan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan (KP2K). Beberapa proram pengentasan kemiskinan di Kota Batam antara lain pemberian makanan tambahan, jaminan kesehatan masyarakat, rehabilitasi rumah tak layak huni, pengelolaan sumber air dan pengadaan listrik di kawasan hinterland, pembinaan usaha mikro, pelatihan koperasi bagi pengelola dan pengurus koperasi, pengembangan sarana usaha perikanan serta pengembangan usaha budi daya pertanian.
Gubernur Kepri, Muhammad Sani mengatakan jumlah keluarga miskin di Kepri sebanyak 74.061 keluarga dan lebih dari setengahnya terdapat di Batam. “Di Provinsi Kepri, jumlah orang miskin mencapai 18,51 persen dari jumlah penduduk 1,6 juta jiwa. Atau sama dengan 280 ribu jiwa orang berada di bawah garis kemiskinan,” katanya.
Menurut Sani program-program pengentasan kemiskinan ini sangat penting karena sesuai target Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepri tahun 2015, angka kemiskinan bisa turun menjadi 10 persen atau turun 8,51 persen. Sani juga menyebutkan, terkait anggran pengentasan kemiskinan selalu meningkat setiap tahunnya. Tahun 2011, Provinsi Kepri menganggarkan Rp154 miliar, maka pada 2012 direncanakan sebesar Rp165 miliar.
Senada dengan Sani, Ketua DPRD Kepri, Nur Syafriadi mengatakan jumlah penduduk miskin di Batam lima sampai enam kali lebih banyak dari pada di Kota/Kabupeten yang lain di Kepri. Maka sudah sepantasnya, beberapa program pengentasan kemiskinan lebih diprioritaskan untuk Batam. Selain itu, jumlah penduduk yang tinggi juga jadi pertimbangan tersendiri. “Selain itu, Batam juga berkontribusi pada neraca Kepri,” katanya.
Menurut Nur, selain rumah, air dan listrik, peluang kerja juga sangat penting untuk mendukung pengentasan kemiskinan. “Bagi pemerintah provinsi maupun Kabupaten/Kota diharapkan mampu meningkatkan peluang kerja juga berdayakan UKM dan meningkatkan pinjaman modal untuk peningkatan ekonomi masyarakat,” imbuhnya.
.::share::.
