BATAM – Walikota Batam, Ahmad Dahlan menegaskan kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk membuat rencana kerja (renja) 2013 sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat. Tak hanya itu, Dahlan juga menghimbau adanya koordinasi yang baik antar SKPD sehingga program pembangunan yang disusun menyentuh sasaran serta aman dalam segi sosial dan legalitas.
Hal tersebut disampaikan Dahlan ketika membuka rapat pelaksanaan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (FSKPD) Batam tahun anggaran 2012 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam (RKPD) tahun 2013, Senin (12/3) di aula lantai IV Kantor Walikota Batam. Hasil dari forum ini merupakan acuan dalam pembahasan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Batam.
Dalam arahannya, Dahlan menjelaskan, masalah yang banyak dikeluhkan masyarakat yakni infrastruktur jalan dan drainase. Jalan berlubang serta jalan yang belum diaspal diakui Dahlan menempati urutan pertama aspirasi masyarakat ketika ia turun langsung ke masyarakat. “Selain itu, masyarakat juga meminta dibangun drainase untuk penanggulangan banjir,” katanya.
Masalah kedua yakni, banyak anak-anak yang tidak tertampung dalam setiap Penerimaan Siswa Baru (PSB) atau tahun ajaran baru. Masalah ini timbul karena orang tua memaksakan anak yang belum berumur tujuh tahun untuk masuk ke sekolah negeri. Padahal, pemerintah berkewajiban menerima anak yang berusia diatas tujuh tahun. “Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah setiap tahun membangun unit sekolah dan ruang kelas baru. Selain itu, dengan oenerapan sistem double shift juga diharapkan mengurangi permasalahn daya tamping,” paparnya.
Sementara di wilayah hinterland, masyarakat banyak yang meminta infrastruktur air dan listrik. Saat ini, Pemko Batam telah membanguninstalasi pipa air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih di Kecamatan Bulang. Pipa air ini, akan dialiri air yang berasal dari PT ATB dengan tarif Rp5 ribu per kubik.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Batam, wan Darussalam mengatakan penyusunan hasil rapat kali ini akan disinkronisasi dengan hasil Musrenbang tingkat kecamatan serta reses anggota DPRD Kota Batam. “Dari hasil dari FSKPD ini, Bappeda akan menyusun Renja yang akan dibuat Peraturan Walikota (perwako) yang akan difinalisasi saat Musrenbang tingkat Kota Batam,” katanya.
Mekanisme rapat FSKPD ini membahas renja SKPD melalui rapat pleno. Pembahasan dipimpin oleh staf ahli yang didampingi kepala bidang di Bappeda Kota Batam.
.::share::.
