BATAM - PT Pertamina, kata Sales Area Manager Pertamina Kepri, I Ketut Permadi, mengharapkan adanya kebijakan daerah yang ikut meregulasikan kontrol distribusi minyak bersubsidi di Kota Batam, dalam hal pengawasan distribusi minyak di masyarakat sebetulnya tidak hanya elemen Muspida (Forum Komunikasi Pemerintah Daerah) yang harus turut andil namun yang terutama adalah BPH Migas sebagai leading sector untuk kegiatan pengawasan ini, lanjutnya dalam rapat evaluasi distribusi Bahan Bakar Masyarakat kwartal I, di Kantor Pertamina Marketing Area I, Batam Centre, 25/05/2012, jumat kemarin, yang dihadiri oleh pihak manajemen SPBU dan SPBB lainnya, se-Kota Batam dan Juga Wakil Walikota Batam, Bpk. H. Rudi, SE,MM. Didampingi oleh kadisperindag Kota Batam, Hijazi.
Dalam evaluasi kwartal pertama tahun 2012 Kota Batam untuk mengantisipasi suplai permintaan Solar masyarakat, PERTAMINA masih dalam batas kontrol yang wajar dan normal, namun untuk suplai kebetuhan Premium kedepannya masih bersifat riskan karena harus memprediksikan jumlah penambahan kendaraan bermotor di Kota Batam yang pertumbuhannya sangat pesat terutama kategori R4 (roda empat) dan R2 (Roda Dua) yang paling meningkat.
Unsur FKPD bersama dengan PERTAMINA serta BPH Migas akan terus berkoordinasi dalam mengendalikan dan mengawasi pendistribusian minyak bersubsidi, “solusi untuk memberikan jalan keluar terbaik adalah dengan mendudukkan semua pihak, baik itu FKPD, PERTAMINA, manajemen SPBU serta BPH Migas untuk menghasilkan jalan keluar terbaik tanpa menimbulkan polemik baru, sehingga masyarakat yang laik menerima bahan bakar bersubsidi adalah benar masyarakat yang membutuhkan, dan inovasi serta pola ataupun ide baru dalam pengawasan ini kite perlu agar memberikan solusi yang bersifat win-win solution ’ tegas Wawako Batam. humascrew/dn
.::share::.
