Kliping Pers, Selasa September 2011

BATAM POS

1. Hasil Audit BPK terhadap APBD Batam 2010

Rp 13 M Dana DAK Diduga Diselewengkan

            Sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 13,1 miliar dalam APBD Kota Batam tahun 2010, digunakan tidak sesuai peruntukannya. Hal itu terungkap dalam LHP BPK terhadap laporan keuangan Pemko Batam tahun anggaran 2010. Laporan itu kini sudah dipegang anggota Pansus Ranperda laporan pertanggungjawaban APBD Kota Batam tahun 2010. Dugaan penyalahgunaan sisa dana DAK tersebut merupakan salah satu temuan terbesar dari audit BPK.

2. Puluhan PNS Nongkrong di Kedai

* Saat Walikota Pimpin Apel

            Meski sudah diwanti-wanti agar langsung aktif di hari perdana masuk kerja setelah libur Lebaran, ternyata banyak PNS yang malas. Puluhan PNS Pemko Batam memilih nongkrong di kedai makan, ketimbang ikut apel bersama yagn dipimpin langsung Wali Kota Batam Ahmad Dahlan, Senin (5/9). Di Restauran Mie Tarempa Sei Panas misalnya, berdasarkan hitungan Batam Pos setidaknya ada 22 PNS Pemko Batam yang memilih nongkrong di sana. Para PNS berseragam kuning itu sudah berdatangan ke Mie Tarempa sekitar pukul 07.35 sambil menikmati makanan dan minuman, PNS berbincang dengan rekan-rekannya.

3. Batam Lautan Sampah

            Tumpukan sampah di sejumlah TPS sudah hampir dua pekan tak diangkut. Begitu juga di perumahan-perumahan di Batam. Untuk menghindari bau, banyak warga memilih membakarnya. Dinas DKP akan menyewa 24 unit truk untuk mengangkut sampah rumah tangga, yang sudah dua pekan tak terangkut menyusul berakhirnya kontrak kerja sama antara Pemko dengan swasta. Ditambah 16 truk milik DKP, kini jumlah truk pengangkut sampah menjadi 40 unit.

 

4. Dokter Spesialis RSUD Mubazir

Akibat Tidak Adanya Alat Kesehatan

            Muhammad Yunus, Anggota Komisi IV DPRD Batam yang membawahi bidang kesehatan, menilai keberadaan dokter-dokter spesialis di RSUD Kota Batam mubazir. Pasalnya, mereka tak bisa bekerja maksimal karena rumah sakit tersebut belum dilengkapi alat kesehatan yang memadai. Padahal, kata Yunus Pemko harus memberikan insentif sebesar Rp 20 juta per bulan kepada dokter spesialis tersebut. Parahnya lagi, kondisi ini diprediksi akan terus berlangsung hingga pertengahan tahun ke depan. Sebab pengadaan alkes di RSUD kemungkinan baru terealisasi pertengahan tahun depan.

5. Capai Target PAD, Perlu Dukungan Stakholder

* Keluhan Layanan, Hubungi (0778) 7073745

            Setelah menang lelang pengelolaan parkir umum di Kota Batam, CV Batam Scrab bergerak cepat menata wajah perparkiran di Batam. Dalam menjalankan tugasnya, CV Batam Scrab meminta dukungan stakholder. Masyarakat yang mengeluhkan layanan juru parkir bisa langsung menghubungi call center (0778) 7073745. Menurut Direktur CV Batam Scrab Simson Nainggolan, dukungan stakholder ini guna mencapai target PAD dari sektor perparkiran di Kota Batam sebesar Rp 185 juta per bulannya.

6. TKW Gila Telantar di UGD RSUD

            TKW gila yang Jumat (2/9) lalu dibawa petugas Dinsos Batam ke RSUD Batam di Batuaji, karena mencoba bunuh diri, sampai kini masih berasda di UGD rumah sakit tersebut. TKW itu dibiarkan di sana karena tak ada petugas dari Dinsos yang mengurusnya. Menanggapi permasalahan itu, Direktur RSUD Embung Fatimah Batam Dr Fadhila Malarangan, Pemko Batam dan Pemprov Kepri, seharusnya menangani masalah itu dengan membangun rumah sakit jiwa. Pasalnya pasien gangguan jiwa di Batam sudah banyak.

TRIBUN BATAM

1.      Jangan Marah Soal Sampah

* DKP Minta Tambahan Rp4,3 miliar

* Angkut Sampah Periode September-Desember

     Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Batam, Azwan meminta kepada masyarakat untuk tidak menggunakan emosi saat melaporkan adanya tumpukan sampah. Dia justru berharap sebaiknya masyarakat berpartisipasi dengan mengolah sampah itu menjadi kompos. Persoalan sampah ini kembali mencuat setelah kerjasama DKP dengan PT Royal GensaAsih (RGA) telah resmi berakhir 31 Agustus lalu. PT RGA yang selama ini mengelola pengangkutan sampah pun menghentikan kegiatan operasional pengangkutan setelah berakhirnya kerjasama itu. Dimasa transisi ini, DKP meminta partisipasi masyarakat. Yang pertama, jika ada penumpukan sampah di daerahnya bisa segera diinformasikan ke DKP melalui call center 24 jam di nomor 0778-7035190.

2.       Walikota Perintah Camat

               Di beberapa wilayah Batam, warga mengeluhkan sampah tidak urung diangkut oleh petugas kebersihan. Sampah yang menumpuk  menjadi pemandangan yangt idak enak selain itu mengeluarkan bau yang tidak sedap. Untuk mengantisipasi persoalan sampah di Kota Batam, Azwan menyebutkan, Walikota Ahmad Dahlan juga telah memerintahkan para Camat untuk menggerakan seluruh potensi yang ada di tengah masyarakat. Salah satunya adalah upaya meminjam truk-truk milik warga untuk mengangkut sampah.

3.      Yunus : Dokter RSUD Mubazir

* Alkes Embung Fatimah Belum Lengkap

* Terima Insentif Rp20 Juta per Bulan

      Keberadaan 20 dokter spesialis di RSUD Batam dinilai ketua fraksi partai Demokrat Batam, Muhamaad yunus sebagai hal yang mubazir. Yunus menyebutkan demikian karena Rumah Sakit bergedung mewah ini belum dilengkapi dengan sarana kesehatan secara lengkap untuk menunjang kerja para dokter. Di pihak lain, Pemko Batam sudah harus membayar insentif bagi para dokter yang besarannya Rp20 juta per orang untuk setiap bulannya.

4.      Pasien Titipan Dinsos Berulah di RSUD

* Dia Kerap Mengamuk dan Histeris

      Sejumlah tenaga medis di UGD RSUD Batam mengeluh. Mereka kesal karena tindakan Dinsos Batam yang telah menelantarkan seorang wanita gangguan mental (stress) di UGD RSUD Batam dengan kedua tangan luka sayat. Pihak Dinsos yang mengantar wanita mantan TKI Malaysia dengan kondisi stress berat ini tanpa meninggalkan satu pun identitas. Sementara wanita yang diperkirakan berusia 30 tahunan itu kerap mengamuk dan berteriak-teriak histeris tanpa alasan yang jelas, akibatnya pasien lain dan kerja perawat pun menjadi terganggu.

5.       Saatnya Batam Punya RSJ

      Direktur RSUD Batam, Drg Fadilla menilai Kota Batam sudah seharusnya memiliki rumah sakit jiwa sendiri. Menurutnya, tingkat kesibukan di Batam yang mudah memicu warganya mengalami tekanan mental dan berujung stress dan juga Batam sering menjadi daerah transit TKI bermasalah menjadi alasannya. Fadilla menyebutkan sudah saatnya Pemko Batam memikirkan masalah ini dengan membangun sebuah rumah sakit jiwa. Dan hal ini bukanlah hal baru dan pertama.

HALUAN KEPRI

1. Hari Pertama Masuk Kerja Paska Lebaran

202 PNS Pemko Mangkir

Hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran, sebanyak 202 PNS dilingkungan Pemko Batam tidak hadir. PNS yang mangkir ini tidak termasuk guru, karena sekolah masih libur. Dari hasil rekapitulasi kehadiran PNS di BKD, tercatat PNS yang cuti sebanyak 54 orang, tanpa keterangan 30 orang, sakit 24 orang, mengajukan izin 42 orang dan dinas luar kota 51 orang. Ketidakhadiran PNS itu merata hampir semua satuan unit kerja.

2. Tambahan Anggaran DKP Belum Disetujui Dewan

            DPRD Kota Batam belum memberikan persetujuan atas permintaan penambahan anggaran di DKP Kota Batam dalam pengangkutan sampah. Sebelumnya DKP meminta tambahan anggaran sebesar Rp 8 miliar untuk biaya pengangkutan sampah pada September hingga Desember 2011. Anggota Komisi III DPRD Batam Irwansyah justru mempertanyakan, anggaran dari mana lagi untuk memenuhi tambahan anggaran yang diajukan oleh DKP. Karena Pemko mengalami defisit anggaran hingga dipangkasnya beberapa proyek fisik seperti pembangunan jalan dan sekolah.

3. Pembatalan pengadaan Alkes Sarat Politis

            Ketua Fraksi Demokrat Muhammad Yunus, Spi menilai batalnya pengadaan alat kesehatan (alkes) pada APBD 2011 karena ada unsur politis ketimbang masalah anggaran. Akibatnya, pelayanan terhadap masyarakat terganggu. Menurut Yunus bila masih ada yagn mencurigai bermain, ia mempersilahkan untuk diselidiki. Bahkan ia juga meminta aparat hukum untuk menyelidiki pihak-pihak lain bila memang ada kecurigaan permainan dalam pengadaan alkes nanti.

4. Laporan Keuangan 22 SKPD Tak Sesuai

            Sebanyak 22 SKPD Pemko Batam belum menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tahun anggaran 2010 sesuai dengan ketentuan. Hal ini terungkap dalam LHKP BPK APBD Batam tahun anggaran 2010. “Terdapat 22 SKPD di Pemko Batam yang belum menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan. Ini merupakan salah satu yang akan kita sikapi dalam pembahasan,” ungkap ketua Pansus Pertanggungjawaban ABPD tahun anggaran 2010 DPRD Kota Batam, Irwansyah di Batam Center, Senin (5/9).

Comments are closed

Switch to our mobile site

Log in -