BATAM POS

1.      Disdik Belum Salurkan Dana BOS Rp15 miliar

      Dinas Pendidikan Kota Batam belum menyalurkan Rp15 miliardana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Rp48,2 miliar dana yang diberikan pusat ke berbagai sekolah terdaftar di Batam. Sebelumnya pusat mengimbau seluruh daerah di Indonesia mengadakan percepatan penyaluran dana BOS sudah harus selesai akhir Agustus di seluruh daerah. Menurut Muslim, dana BOS 2011, Batam mendapat sumbangan dari pusat sebesar Rp48,205 miliar (48.205.950.000,00). Penyaluran dana dibagi tiga bulan ke 317 sekolah SD dan SMP di Batam. Muslim mengaku sampai termin ketiga sudah disalurkan Rp32.303.234.750,00. Penyalurannya ke berbagai sekolah bervariasi, tidak sama, tergantung banyaknya jumlah siswa yang membutuhkan.

2.      Proyek Alkes Resmi Dicoret

* Status RSUD Tak Berpengeruh

        Proyek pengadaan alat kesehatan (Alkes) di RSUD Batam senilai Rp76,4 miliar dipastikan dihapus dalam RAPBD Perubahan 2011. Proyek tersebut akan dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. Walikota Batam, Ahmad Dahlan menjelaskan, penundaan proyek Alkes ini murni karena keterbatasan anggaran bukan karena ada kepentingan politis.

3.      Veteran Dapat Penghargaan

          Puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-66 dimeriahkan dengan acara malam ramah tamah di Asrama Haji Batam Center, Rabu (17/8). Berbagai penghargaan diberikan Walikota Batam, Ahmad Dahlan kepada sosok yang berjasa pada bangsa. Penghargaan diberikan pada veteran, warakauri, anggota dan pelatih PAskibraka 2011 dan anggota Marching band Bahana Barelang. Selain itu, penghargaan juga diberika kepada pemenang lomba gerak jalan, kelurahan Sekanak Raya, Belakang Padang sebagai Kelurahan terbaik

4.       Rudi Optimis e-KTP Bisa Diterapkan 2012

          Wakil Walikota Batam, Rydi optimis penerapan KTP elektronik (e-KTP) di Batam bisa efektif per Januari 2012. Untuk itu, dia mengingatkan agar warga melengkapi dokumen untuk melengkapi aplikasi e-KTP. Dia meminta dokumen pribadi seperti akta kelahiran ataupun Kartu Keluarga disiapkan. Kelengkapan dokumen ini sangat penting karena e-KTP merupakan identifikasi jati diri dan data dalam e-KTP benar-benar menunjukkan identitas diri pemegang e-KTP

TRIBUN BATAM

 

1.      Dahlan : Ingat Sumpah Jabatan

* KPK Larang Pejabat dan PNS Terima Parsel

          Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melarang masyarakat memberikan parsel kepada pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil. KPK menilai pemberian parsel tidak mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Walikota Batam, Ahmad Dahlan setuju jika ada larangan pejabat menerima parsel. Karena parsel tersebut dapat mempengaruhi objektivitas kinerja si penerima. Namun ia belum mengeluarkan baik larangan maupun imbauan terkait masalah parsel ini. Dahlan akan mempelajari terlebih dahulu aturan yang ada saat ini.

2.      Gaji PNS Naik Sejak Januari

* Baru Masukkan Pada APBD Perubahan

          Kenaikan gaji pegawai di lingkungan Pemko Batam sejak Januari lalu dipertanyakan. Ketua fraksi PKS Kota Batam, Ricky Indrakari menilai kebijakan ini melanggar aturan. Menurut Ricky, terkait kenaikan gaji pegawai tersebut belum ada berkoordinasi dengan DPRD Batam. Kendati demikian, ia mengakui kenaikan gaji PNS ini sudah diwacanakan sejak tahun lalu, namun tidak masuk dalam APBD 2011.

3.      Sutrisman Minta Dokter ke Rudi

* Kalapas Sulit Deteksi Kesehatan Napi

* Tak Ada Tim Medis Standby Bertugas

          Lembaga pemasyarakatan (Lapas) kelas IIA Batam, ternyata hingga kini belum memiliki tenaga dokter untuk menangani kesehatan para narapidana yang sakit. Tidak ada tenaga medis membuat pihak Lapas merasa kesulitan mendeteksi kondisi perkembangan kesehatan narapidana. Kepala Lapas Barelang, Sutrisman kepada Wakil Walikota Batam, Rudi menyampaikan hingga kini belum ada dokter yang bertugas di Lapas BArelang. Pihak Lapas memina Pemko Batam agar menugaskan dokter untuk mengunjungi Lapas.

 

HALUAN KEPRI

Tiga Sekolah Batal Dibangun

1. Terkendala Lahan

            Walikota Batam Ahmad Dahlan menegaskan, pembatalan pembangunan tiga unit sekolah baru yang sedianya dibangun tahun 2011 ini murni karena masalah ketiadaan lahan, bukan karena defisit anggaran. Ketiga sekolah tersebut yakni SMP 43 Batam Kota, SMPN Dapur 12 dan SDN Sei Daun, Sei Beduk. Dahlan dengan tegas juga membantah penilaian bahwa APBD Kota Batam tahun 2011 tidak pro rakyat. Permasalah lahan, lanjut Dahlan terjadi karena pengembangan Batam saat ini tidak ada lagi kavling pribadi melainkan dikembangkan oleh pengembang.

2. Anggaran Defisit, Walikota Dinilai Gagal

            Terjadinya defisit APBD Kota Batam tahun 2011 yang membuat sejumlah proyek fisik tidak berjalan selama tahun 2011 ini, menunjukkan kegagalan Ahmad Dahlan selaku Walikota Batam. Demikian disampaikan Ustadz Basir Daeng Masabih, Selasa (16/8). Menurut Ustadz Basir, tertundanya proyek fisik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, maka masyarakat bisa menuntut walikota untuk segera mundur atau mengundurkan diri