BATAM POS
1. Rp 1,1 M Untuk Rawat Lima Speedboat Wako
Kepala Bagian Umum Pemko Batam Dasrul Azwir mengakui biaya pemeliharaan kendaraan dinas para pejabat di lingkungan Pemko Batam sebesar Rp 3,6 miliar dalam APBD 2011 ini. “Iya, tapi anggaran itu terbagi, bukan khusus mobil dinas pejabat di lingkungan Pemko Batam, melainkan sudah termasuk anggaran untuk 108 unit mobil dinas dan 5 speedboat khusus Wali Kota dan Wakil Walikota Batam,”ujar Dasrul, di Batam Center, Kamis (24/3).
2. Pemko Mutasi Pejabat
Wali Kota Batam Ahmad Dahlan dijadwalkan akan melantik lima pejabat eselon II di lingkungan Pemko Batam hari ini, Jumat (24/3). Lima pejabat eselon II yang dilantik promosi dari jabatan eselon III. Kabag Humas Pemko Batam Yusfa Hendri membenarkan pelantikan tersebut. “Saya memang mendapat informasi akan ada pelantikan pejabat besok (hari ini, red), tapi saya belum tahu di posisi mana,”kata Yusfa kepada Batam Pos, Kamis (24/3) malam. Berdasarkan informasi yang dihimpun Batam Pos, Yusfa merupakan salah satu pejabat eselon III yang mendapat promosi ke eselon II. Yusfa disebut-sebut bakal menduduki posisi Kepala Dishub.
TRIBUN BATAM
Uang Pendatang Rp 428 Juta Mengendap
1. Disduk Capil Masih Tunggu Warga
Uang jaminan pendatang di Disdukcapil Kota Batam, yang berjumlah sekitar Rp 428 juta, hingga kini masih berada di dinas tersebut. Rencana penyerahan ke Kas Daerah Pemko Batam juga tertunda. Rencana penyetoran uang jaminan sebesar Rp 428.356.000 per 22 November 2010 tersebut telah beberapa kali terjadi penundaan. Terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2009, menjadikan para pendatang yang tak memiliki KTP Batam, tak perlu lagi memberikan uang jaminan,” ujar Kabid Pengendalian Penduduk Disdukcapil Kota Batam, Kamis(24/3).
2. Warga Ruli Juga Butuh Listrik
Setelah ruli Baloi Kolam memperoleh listrik dari b’righat PLN Batam melalui Koperasi Perjuangan Rakyat (Kopera), menyusul tujuh titik yang mengajukan. Tapi kami meminta waktu hingga awal Mei untuk menjawabnya. Karena sekarang kami sedang menyusun regulasi tentang listrik prabayar curah ini,” kata Corporate Secretary b’right PLN Batam, Luthfi Nazi, Kamis (24/3).
HALUAN KEPRI
1. 3 Lurah Kasus Raskin Dinonaktifkan
Tiga lurah yang diduga bermasalah dengan penyaluran beras untuk warga miskin (raskin) yakni Lurah Sei Plungut Suparman, Lurah Sagulung Kota Sampe Khadijah dan Lurah Sei Binti Israh Khasim, dinonaktifkan. Ketiga lurah tersebut, kini di bawah pembinaan BKD Kota Batam. “Setiap ada pegawai yang menyalahi aturan pasti mendapat pembinaan dari BKD. Kecuali, atas kesalahan dan kelalaian mereka sudah divonis, kami serahkan itu semuanya sesuai dengan hukum yang berlaku.Tapi, ketiga lurah itu tetap diperikas terkait kewenangan mereka saat menjabat,” kata Kepala BKD Kota Batam Firmansyah, Kamis (24/3).
Pemko Gunakan Pintu Metal Detector
2. ‘Bukan Pengamanan Berlebihan’
Pemko Batam memasangkan alat pengamanan metal detector di pintu masuk lantai pertama Kantor Walikota Batam. Setiap pegawai dan pengunjung yang datang wajib melewati pintu tersebut. Kepala Satpol PP Kota Batam Zulhelmi, saat memantau pintu metal detector itu, Kamis (24/3) mengemukakan, alat pengamanan gedung ini sudah dipasang tiga hari dan akan dipakai seterusnya. Untuk sementara, pintu masuk menggunakan metal detector ini baru ada dilantai pertama.