BATAM POS

1.       Rudi, Ditanya Wartawan, Balik Bertanya

     Wakil Walikota Batam, Rudi, dikenal sebagai salah satu dari sedikit pejabat yang ogah berdiplomasi saat menjawab pertanyaan wartawan. Bahkan dia sering memilih menjawab ‘tidak tahu’ jika memang tidak menguasai hal-hal yang ditanyakan oleh para pemburu berita. Misalnya, saat ditanya soal Ranperda Ketenagakerjaan, beberapa waktu lalu. Rudi mengaku tidak menguasai dan enggan menjawab. Maklum, Ranperda tersebut memang merupakan usulan DPRD Batam.

2.              Lelang Tertutup, RSUD Beri Contoh Buruk

        Anggota DPRD Kepri, Rudi Chua mengatakan Lembaga pemerintah seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Sikap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)Embung Fatimah, Batam yang meyelenggarakan proyek alat kesehatan (alkes) secara tertutup dianggap sebagai contoh buruk.

3.      Warga Berdatangan ke Klinik Jiwa

        Poliklinik Kesehatan Jiwa di RSUD Embung Fatimah di Batuaji yang baru dibuka, Sabtu (15/10) lalu, langsung kedatangan pasien. Sedikitnya ada empat pasien mwnjalani rawat jalan disana. Mereka mengalami depresi ringan sehingga langsung ditangani dua dokter ahli jiwa. Direktur RSUD Batam, Fadillah Malarangan mengatakan datangnya empat pasien ini bukti banyaknya permintaan warga akan adanya poliklinik Kesehatan Jiwa.

 TRIBUN BATAM

1. Rudi Ingatkan Soal e-KTP

* Segera Sebarkan Nomor Induk Kependudukan

* Paling Lambat 29 Oktober

            Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk pengurusan e-KTP segera disebar. Wakil Walikota Batam Rudi meminta pendistribusian segera dilakukan paling lambat 29 Oktober mendatang. Batam akan menerapkan e-KTP mulai 2012. “Untuk mendukung pelaksanaan program ini, tahun 2011, Pemko Batam melaksanakan dua program strategis bidang administrasi kependudukan sesuai dengan tahapannya,” kata Rudi beberapa waktu lalu.

HALUAN KEPRI

1.      Panitia Diminta Verifikasi Ulang

* Lelang Pengadaan SHS Dinas PMPK UKM

      Lelang pengadaan dan pemasangan Solar Home Sistem (SHS) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar dan UKM (PMPK UKM) Kota Batam diragukan. Panitia pun diminta melakukan verifikasi ulang dan mencabut keputusan pemenang tender yang ditetapkan kepada PT Karya Satria Putra (KSP). Demikian disampaikan Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Listrikan Dan Mekanikal Indonesia (AKLI) Batam Rivarizal, kemarin. Dia  juga menyayangkan keputusan panitia yang memenangkan perusaahan yang dinilai tidak memiliki kemampuan dasar (KD) yang cukup. Lebih lagi pengetahuan tentang geografis daerah yang tidak dimiliki perusaahaan pemenang.

2.       Programi Disdik Rawan Penyelewengan

      Sumber pendanaan yang tumpang tindih membuat sejumlah program pembangunan fisik di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam rawan terhadap terjadinya penyelewengan anggaran. Salah satu program adalah pembangunan ruang elas baru (RKB). Ketua Komisi IV Riky Indrakari mengatakan, biaya pembangunan RKB di Disdik Kota Batam mencapai Rp200 juta per unit.  Anggaran tersebut setara dengan pembangunan satu unit rumah mewah.  Tahun 2010, sebut Riky, dari APBD Kota Batam dibangun 70 RKB dengan nilai anggaran mencapai Rp12 miliar. Tahun 2011 ini dibangun lagi 47 RKB dengan biaya Rp9,5 miliar.