BATAM POS
1. 120 Ribu Warga Miskin di Batam
Dari 18 juta warga miskin di Indonesia, 120 ribu diantaranya berada di Batam. Mereka tersebar di 56 kelurahan dari 12 kecamatan yang ada di Batam. “Nah, Batam sendiri sasaran kita ada di setiap kelurahan, dengan mengetahui kantong-kantong kemiskinan sesuai data yang diberikan Bappeda Batam kepada kita di pusat. Dari 56 kelurahan di Batam, semuanya ada kantong kemiskinannya,” ujar Budi Sustyo dari Ditjen Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum.
2. Wali Kota Lewat Sini, Nggak?
Jalan Duyung yang menghubungkan Jodoh dan Batuampar, rusak parah. Kerusakan paling parah berada persis di samping markas Polsek Batuampar di ruas Batuampar menuju Jodoh. Panjang kerusakan mencapai 200 meter. Akibat kerusakan ini, banyak pengendara terperosok. Kendaraaan mereka mengalami kerusakan. Sudah lama warga yang saban hari melintasi rute itu mengeluhkan kondisi ini. Tapi Pemko Batam tak pernah mendengarnya. “Wali Kota pernah lewat jalan ini nggak ya?” kata Johanes Haryono, pekerja PT MC Dermott, Senin (2/5)
3. Pekerja Pariwisata Wajib Bersertifikat
Kepala Bidang Sarana dan Obyek Wisata Disparbud Kota Batam Rudi Panjaitan mengatakan, seluruh pekerja pariwisata di Batam wajib memiliki sertifikasi profesi. Ini hasil dari sosialisasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) khusus bidang pariwisata. Sertifikasi bertujuan memperbaiki citra dan kinerja karyawan perhotelan, panti pijat, dan spa serta hiburan. Rudi mengatakan, mereka merekrut pengusaha sebagai mitra dan telah mengadakan sosialisasi bersama Direktorat Destinasi dan Daya Tarik Wisata.
4. Badan Kehormatan Batal Periksa Riki
Badan Kehormatan (BK) DPRD Batam batal memeriksa Riki Syolihin, Selasa (3/5). Alasannya, Riki tidak datang tepat waktu sesuai jadwal panggilan BK. Ketua BK DPRD Batam St Panahatan Sitorus menyebutkan, pihaknya menjadwalkan pemeriksaan Riki tepat pukul 10.00 WIB. Namun hingga 10.30 WIB, yang bersangkutan tak kunjung datang.
*Perbaiki Mobdin Erikson Habis Rp 20 Juta
5. Rp 2,7 Miliar untuk Rawat Mobil Dinas
Kabag Umum Pemko Batam, Dasrul Azril mengatakan, biaya pemeliharaan mobil dinas pejabat sebesar Rp 2,7 miliar sepanjang 2011. Kendaraan dinas tersebut terdiri dari 43 unit yang dipinjam pakaikan ke anggota DPRD Batam untuk menunjang dan mendukung kinerja anggota Dewan, sisanya digunakan seluruh SKPD di lingkungan Pemko Batam, termasuk dua unit kendaraan operasional jenis Nissan X Trail dan Toyota Fortuner diJakarta, tiga unti di Pekanbaru, serta satu kendaraan operasional di Tanjungpinang, sisanya ada di Batam.
TRIBUN BATAM
1. RW Bagi-bagi 35 Ton Raskin
* Harga Jual Rp 1.600 per Kg
Kelurahan Sei Binti Kecamatan Sagulung mendistribusikan beras miskin (raskin) reguler tri bulan pertama tahun 2011 kepada sebanyak 17 RW yang ada di wilayah Sungai Binti Sagulung, Selasa (3/4). Pendistribusian raskin ini dilakukan pihak kelurahan dan warga setempat dengan menggunakan sebuah lori. Sebanyak 35 ton raskin untuk per tri wulan ini rencananya akan didistribusikan semuanya pada RW masing-masing dan RW akan langsung mendistribusikan raskin tersebut kepada warganya yang berhak atas beras tersebut. Mengenai harga jual beras raskin menurut Samiun Lurah Sei Binti, dari kelurahan seharga Rp 1.600 per kilogramnya.
* Baru Tiga Orang Mendaftar di Pemko
2. Peminat IPDN Masih Sepi
Pendaftaran penerimaan calon praja IPDN masih sepi. Sejak dibuka 2 Mei lalu, baru tiga yang mengembalikan formulir pendaftaran untuk seleksi tahun 2011-2012 ke BKD Kota Batam. Menurut Kepala BKD Firmansyah, pembukaan pendaftaran baru dua hari. Pendaftaran dibuka 2-15 Mei 2011 di bagian kepegawaian, badan kepegawaian daerah atau badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan di kabupaten/ kota se Provinsi Kepri. “Seleksi akan diadakan di tingkat Provinsi. Kita disini hanya mendaftaran. Formulir bisa diambil di fotokopi Pemko di lantai 1,” sebut Firmansyah.
3. Kami Tak Mau Erwinta Bebas
* Penyidik Belum Serahkan Berkas ke Penuntut Umum
* Bahas Penahanan Tersangka 16 Mei
Penahanan Erwinta Marius, Kabag Keuangan dan Raja Abdul Haris, bendahara pengeluaran Pemko yang sudah ditetapkan tersangka korupsi dana bansos tahun anggaran 2009 itu, sudah mendekam di Rutan Baloi sejak 17 Januari 2011 lalu. Kini muncul informasi kedua pejabat Pemko itu bakal bebas pada tanggal 16 Mei 2011 mendatang. Pembebasan itu akan dilakukan demi hukum, karena batas selama 12 hari, namun tidak juga diserahkan berkasnya ke penuntut umum yang juga Kejaksaan negeri Batam.
HALUAN KEPRI
* Dugaan Suap Pansus Janda Berhias
1. Riki Mangkir dari Panggilan BK
Anggota Fraksi PKB DPRD Kota Batam Riki Syolihin, mangkir dari panggilan BK. Sedianya Riki akan dimintai keterangan di ruang BK lantai 2 gedung DPRD Kota Batam, Selasa (3/5) pukul 10.00 WIB. Pemanggilan terhadap Riki, terkait pernyataanya di media massa soal dugaan pemberian suap dari BP Batam kepada sejumlah anggota DPRD Kota Batam. Menurut Riki, BP Batam menyerahkan uang agar DPRD Kota Batam menggagalkan pembentukan pansus Pulau Janda Berhias.
2. Hentikan Manuver Politik
Polemik seputar status Pulau Janda Berhias hingga terendus adanya dugaan suap yang dilontarkan anggota DPRD Kota Batam, Riki Sholihin memancing respon Ketua DPC Partai Gerindra Kota Batam Iman Sutiawan. Dengan tegas ia menyerukan pihak-pihak yang berkepentingan menghentikan segala manuver politik dalam menagggapi masalah ini. Iman juga meminta polemik dugaan suap yang saat ini tengah ramai dibicarakan, tidak diperpanjang. Pasalnya, ia tidak ingin masyarakat terutama kaum nelayan di sekitar pulau tersebut menjadi korban.
* Bar Liar Menjamur
3. Pemko Dinilai Tutup Mata
Pemko Batam dalam hal ini Satpol PP dan Dinsos dinilai tutup mata terhadap kian menjamurnya bar-bar liar di Kota Batam. Padahal, kondisi tersebut sudah membuat masyarakat resah karena berpotensi menimbulkan tindakan kriminalitas, selain dikhawatirkan bisa menyebarkan penyakit HIV/AIDS. Maraknya keberadaan bar liar tersebut bisa dilihat di kawasan Jodoh, Nagoya, Bukit Senyum dan di sejumlah tempat lain. Bahkan taman Jodoh Boulevard, bila sudah larut malam juga kerap dijadikan tempat transaksi seks bebas.
4. Solar Mulai Langka di Batam
Kepala Disperindag Kota Batam Ahmad Hijazi mengaku dipusingkan dengan terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar di Batam sejak Seni (2/5) lalu. Sejauh ini, kata dia, Pemko belum mendapat keterangan dari Pertamina soal kelangkaan tersebut. Sebagai bentuk antisipasi, kata Hijazi pihaknya sudah menyurati Kementrian ESDM agar tidak mengurangi kuota solar di Batam. Kata Hijazi, pengaturan soal kuota BBM tersebut bisa dilakukan dengan menerapkan kartu fasilitas secara jelas.
