BATAM POS
1. Rudi Pilih Jeep, Harganya Rp 350 Juta
Wakil Walikota Batam Rudi akan mendapatkan mobil dinas baru. Dari dua jenis mobil yang ditawarkan, sedan dan jeep, Rudi memilih jeep dengan anggaran Rp 350 juta. “Sudah dianggarkan. Sesuai Permendagri Nomor 7 tahun 2006 dan standarisasi protokoler, untuk Wawako, ada dua jenis pilihan mobil dinas yakni sedan dan jeep 2.500 cc. Tapi tahun ini kita pilih jeep, karena Pak Wawako (Rudi) lebih memilih jeep,” ujar Kabag Humas Pemko Batam, Yusfa Hendri di Batam Center, Selasa (15/3). Yusfa mengatakan, proses pengadaan modil dinas ini melalui proses lelang dengan nilai pagu anggaran Rp 350 juta.
Ruslan: Wako Plin-Plan
2. Pekerja Demo Tolak Kenaikan Pajak
Ratusan massa yang tergabung dalam SPSI Kota Batam dan Organisasi Kepemudaan (OKP) berdemonstrasi di depan Kantor Wali Kota Batam, Selasa (15/3). Mereka mengecam rencana kenaikan pajak daerah oleh Wali Kota Batam Ahmad Dahlan. Ketua SPSI Kota Batam Syaiful Badri mengatakan, rencana kenaikan pajak daerah akan menambah beban masyarakat. Sebab akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok. Para pendemo kecewa karena tidak bisa bertemu langsung dengan Wali Kota Batam Ahmad Dahlan. Mereka hanya ditemui Asisten Administrasi Umum Maaz Ismail. “Pak Wali masih diluar kota, nanti saya akan menyampaikan aspirasi ini kepada beliau,” ujar Maaz. Ditempat terpisah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri dalam konferensi pers menegaskan, tetap menolak rencana Pemko Batam menaikan pajak daerah.
Dampak Kekosongan Kas Pemko
3. Bedah Rumah Terancam Batal
Program bedah rumah untuk 300 warga miskin di Batam ancam gagal. Sebab sampai saat ini, program yang digagas Dinas Sosial ini, belum satupun terealisasi. Padahal targetnya selesai Januari, lalu. “Sebenarnya dari Januari 2011 lalu, program ini harus sudah terlaksana. Namun sampai saat ini masih terkendala belum cairnya dana pembangunan dari APBD Batam,” ujar Kepala Seksi Komunitas Penyuluhan Adat Terpencil Dinsos Batam Asmarsyah di Sekupang, Selasa (15/3). Dana program bedah 300 rumah ini sendiri, kata Armarsyah, berasal dari dua instansi. Pemko Batam sebesar Rp 1,5 miliar sedangkan Pemprov Kepri Rp 3 miliar.
4. Pemilik Limbah Tembesi Diancam Pidana
Bapedalda Kota Batam terus melakukan penyidikan terhadap limbah B3 yang dibuang tembesi. Tak hanya sanksi administrasi, Bapedalda juga mengancam akan memberi sanksi pidana bagi pemilik limbah tersebut. “Pemiliknya akan kita jerat dengan instrumen hukum pidana,” kata Kepala Bapedalda Kota Batam Dendi N Purnomo, Selasa (15/3). Sayangnya Dendi enggan merinci berapa ancaman pidana untuk pelaku penimbunan limbah B3 itu. Namun yang pasti, berdasarkan amanat undang-undang, setiap pelaku importase dan penimbunan serta pembuangan limbah B3 yang menyebabkan gangguan pada air bersih , dapat dijerat dengan hukum pidana.
Tak Punya BLK, Pemko Tak Dapat Bantuan Pusat
5. Dana Peningkatan Keahlian dan Keterampilan
Pemko Batam tak mendapatkan bantuan pelatihan ketenagakerjaan dari pusat akibat tak memiliki BLK. BLK yang ada di Batam, bukan milik Pemko maupun BP Batam. Anggota Komisi IX DPR Zulmiar Yanri mengatakan, sampai saat ini status kepemilikan BLK itu tidak jelas. BP Kawasan, kata dia, mengaku BLK tersebut bukan milik mereka dan Pemko juga mengatakan demikian. “Karena status BLK yang sekarang ini tidak jelas atau tidak punya BLK, maka bantuan pelatihan ketenagakerjaan untuk Batam tidak ada,” kata Zulmiar usai pertemuan dengan Wakil Walikota Batam Rudi di Batam Kota, Selasa (15/3).
TRIBUN BATAM
1. Kecewa Ranperda Pajak
* Pekerja Ancam Demo Lebih Besar
* Penolakan Kenaikan Pajak-pajak Daerah
Sekitar seratus orang pekerja melakukan aksi demo di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (15/3). Aksi ini dilakukan terkait rencana Pemko Batam menaikan pajak daerah melalui ranperda pajak. Pekerja mengatakan bahwa demo pagi itu dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap kebijakan pemerintah. “UMK dinaikan Rp 70 ribu tapi pajak naik Rp 250 ribu. Itu artinya Wali Kota Batam kebijakannya tidak pro rakyat,” ujar pendemo. Setelah kurang lebih satu jam melakukan orasi, perwakilan pendemostran akhirnya diterima Asisten Administrasi Umum, Maaz Ismail.
2. Cahya Siap Ajukan Judicial Review
Ketua Apindo Kepri, Ir Cahya, menilai demo yang dilakukan para pekerja menunjukkan, kesadaran para pekerja menunjukkan, kesadaran para pekerja akan dampak kenaikan pajak. Tidak saja pengusaha, namun pekerja juga terbebani.” Dengan adanya demo ini berarti pekerja sudah tahu kalau beban ini akan dikenakan ke masyarakat,” kata Cahya saat ditemui di kantornya, Selasa (15/3) siang.
3. Batam Gagal Samai Shenzen
* Anggota DPR Heran Lihat Batam
Anggota Komisi IX DPR RI, Zulmiar Yanri, ternyata tak memiliki kesan yang begitu mendalam tentang Batam. Bagi Zulmiar waktu ke waktu kota industri ini tak ada perubahan signifikan. “Saat ini Shenzen telah berkembang menjadi kota industri yang maju, sementara Batam keadaanya masih begini-begini terus,” ujar Zulmiar saat kunjungan kerja ke Pemko Batam, Selasa (15/3). Kata dia, penetapan kota Batam sebagai kota industri, bersamaan dengan pembukaan kota Shenzen di Provinsi Guangdong China.Selain itu kurangnya konsistensi kebijakan pemerintah pusat menjadikan Batam jalan di tempat.
HALUAN
1. Program Bedah Rumah Terancam Gagal
*Kas Keuangan Pemko Batam Kosong
Dampak kekosongan kas Pemko Batam berimbas pada program bedah rumah yang dicanangkan dinas sosial dan pemakaman kota Kota Batam. Rencana program yang akan dilakukan terhadap 300 rumah bagi masyarakat miskin yang tinggal didaratan maupun dipesisir pada 2011 pun terancam gagal. Program ini membutuhkan anggaran Rp 4,5 miliar, Rp 1,5 miliar berasal dari Pemko Batam dan Rp 3 miliar berasal dari Pemprov Kepri. Dinas Sosial sendiri saat ini sudah membentuk tim untuk survey 300 rumah yang akan dibangun di 31 kelurahan se-Batam yang mewakil 10 kecamatan dari 12 kecamatan yang ada.
2. DPR Setuju Pajak TKA Dibagi
Komisi IX DPR RI menyetujui bagi hasil pajak Tenaga Kerja Asing (TKA) ke daerah guna meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pernyataan mendukung bagi hasil pajak TKA ini disampaikan sewaktu rombongan Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Batam, Selasa (11/3). Zulmian Yanri, anggota Komisi IX yang hadir juga mengatakan, “Batam ini memiliki sekitar 4.000 TKA. Setiap bulan ada 100 dolar Amerika per TKA yang dikirim ke pusat sebagai pajak. Potensi ini kalau dibagi daerah bisa meningkatkan kesejahteraan pekerja.”
3. STQ Tingkat Kota Batam Ditunda
Seleksi Tilawatil Quran (STQ) III Tingkat Kota Batam yang sedianya dilaksanakan pertengahan Maret ini, akhirnya dityunda dan dimulai pada 1 April mendatang. STQ akan digelar di Plaza Aviari Sagulung. “Pelaksanaanya ditunda karena masing-masing kecamatan disibukkan dengan Musrenbang dan kegiatan awal tahun,” kata Buralimar, Ketua Umum Pelaksanaan STQ III Tingkat Kota Batam usai memimpin rapat teknis persiapan STQ di lantai IV Kantor Walikota Batam.
4. Buruh Demo Tolak Kenaikan Pajak
Ratusan massa yang berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemuda dan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Walikota Batam, Selasa (11/3). Mereka menolak tegas rencana kenaikan pajak daerah yang sedang dibahas Pemerintah Kota Batam dengan DPRD Batam. Setelah berorasi 10 perwakilan pendemo akhirnya diundang berdialog dengan Asisten III Administrasi Umum Maaz Ismail di lantai II Kantor Walikota Batam. Ketua SPSI Kepri, Syaiful Badri mengatakan, “Lebih baik identifikasi pajak terlebih dahulu, karena banyak perusahaan di Batam yang tidak terdaftar di Dinas tenaga Kerja Kota Batam”. Maaz Ismail berjanji akan menyampaikan aspirasi para pengunjuk rasa kepada Walikota Batam Ahmad Dahlan.
