BATAM POS

1. Hanya Sanggup Menambal

* Pemko Akui Tak Mampu Perbaiki Jalan Rusak

Kerusakan jalan arteri di Batam dipastikan akan semakin parah. Pasalnya, sejak tahun ini BP Batam tak lagi mengurusi jalan karena kewenangannya dilimpahkan ke Pemko Batam. Sementara Pemko tak punya anggaran yang cukup untuk perawatan jalan arteri di kota ini. Kadis PU Yumasnur mengatakan, saat ini ada sekitar 269 kilometer jalan arteri di Kota Batam. Dari jumlah tersebut, sekitar 147 kilometer perawatannya dibiayai pemerintah pusat melalui dana APBN. Sisanya sekitar 122 kilometer jalan arteri belum tercover. Sedangkan pemerintah provinsi Kepri hanya mengurusi jalan kolektor yang panjangnya sekitar 10 kilometer.

 

2. IDI Boikot RSUD

IDI Kota Batam melancarkan boikot dengan tidak mengizinkan anggotanya menjadi Direktur RSUD Kota Batam yang ditinggalkan Asmoji. Sikap ini diambil menyusul kisruh pembayaran insentif dokter spesialis di rumah sakit tersebut, belum lama ini.

 

3. Baru 19 Proyek Pemko yang Dilelang

Memasuki bulan ke empat pelaksanaan APBD Batam 2011, Pemko Batam ternyata baru melelang 19 proyek. Itupun proyek kecil di bawah Rp 200 juta atau proyek non E-Procurement (non e-Proc). “Sampai April ini, ke-19 proyek hasil lelang non e-Proc ini masih dalam tahap pengambilan dokumen,” ujar Sekretaris LPSE Pemko Batam, Wan Taufik. Menurut Wan, data paket proyek ini merupakan tahapan pengambilan dokumen mulai dari 17 Februari sampat tertanggal 4 April.

 

4. Bapedalda Tegur PT Asia Cacao

* Terkait Bau Tak Sedap

Bapedalda Kota Batam melayangkan surat teguran kepada PT Asia Cacao Indonesia dikawasan Tunas Industrial Park, Kota Batam. Teguran ini terkait bau tak sedap yang dikeluhkan sebagian warga sekitar lokasi pabrik itu. Kepala Bapedalda Dendi N Purnomo menjelaskan pihaknya telah melakukan pengecekan ke PT Asia Cacao Indonesia, beberapa waktu lalu. Menurut dia, batu yang menyerupai aroma cokelat tersebut berasal dari uap panas sisa pembuangan pabrik yang memproduksi coklat itu.

 

5. Batam Bakal Jadi 21 Kecamatan

Kota Batam akan mengalami penambahan 9 kecamatan dalam rentang waktu 2011 ini. Dari 12 kecamatan, akan ada empat kecamatan mengalami pemekaran. Asisten Ekbang Buralimar mengatakan pemekaran kecamatan di Batam ini akan membantu pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung, demikian juga akses masyarakat mendapat pelayanan akan lebih mudah.

 

TRIBUN BATAM

1. Tak Izinkan Dokter Jabat Direktur RSUD

* IDI Minta Tuntaskan Masalah Insentif

* Tak Ingin Kejadian Serupa Terulang

Permasalahan yang terjadi di management RSUD Kota Batam mendapat perhatian IDI Kota Batam. IDI berharap pemerintah segera menyelesaikan permasalahan di rumah sakit plat merah itu. Harapan itu disampaikan empat dokter perwakilan IDI Batam usai berkunjung ke Kantor Walikota Batam. Mereka meminta Plt Asisten Ekbang Pemko Batam Buralimar secepatnya mengatasi permasalahan tersebut. Dalam kesempatan yang sama Buralimar mengatakan, Pemko sudah berupaya untuk memanggil kembali ketiga dokter spesialis yang berhenti.

 

2. Soal Jalan Jadi Urusan Pemko

* OB Lepas Seluruh Jalan Batam

Mulai tahun 2011 ini BP Batam tidak lagi mengurusi masalah jalan. Semua pembangunan dan pemeliharaan jalan yagn sebelumnya dipegang BP Batam kini diserahkan pada Pemko Batam. Kadis PU Batam Yumasnur mengatakan, yang kini menjadi masalah yaitu minimnya dana yagn dianggarkan untuk Dinas PU dalam APBD 2011. Dengan kondisi dana yang terbatas, PU hanya memprioritaskan pemeliharaan jalan. Oleh karena itu Yumasnur berharap BP Batam tidak serta merta menyerahkan pemeliharaan jalan kepada Pemko. Ia berharap ada masa transisi dimana BP Batam masih memberikan bantuan dalam pemeliharaan jalan.

 

HALUAN KEPRI

1.       IDI Larang Anggotanya Jadi Direktur RSUD

Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Batam mendatangi Walikota Batam untuk menyampaikan surat tanggapan terkait permasalahan yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batam, Selasa (12/4). Turut hadir dalam jumpa pers tersebut Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Batam yang juga Plt Direktur RSUD Batam Buralimar, Wakil Ketua IDI Batam dr Made Tantra, Sekretaris IDI Batam dr Bagus K dan Wakil Sekretaris IDI Batam dr Ibnu

 

2.       Bapedalda Belum Temukan Tersangka

*Terkait Limbah B3 di Tembesi

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Batam masih belum menentukan tersangka atas kepemilikan limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) yang ditemukan ditembesi. Rencananya, pekan depan Bapedalda akan memanggil dua saksi baru, guna melengkapi keterangan enam saksi yang sudah dipanggil sebelumnya. Terkait inisial JS yang selama ini disebut-sebut di Koran, Dendi N Purnomo mengatakan untuk pemeriksaannya diperlukan izin dari gubernur kepri karena posisi JS yang termasuk penting.

 

3.       Pemerintah Lempar Tanggung Jawab

*70 persen Hutan Rempang Rusak

Pengawasan terhadap kelestarian hutan dirempang, Kecamatan Galang ternyata memang tidak dilakukan pemerintah daerah, baik Pemko batam maupun Badan Pengusahaan (BP) Batam. Padahal, kerusakan hutan dikawasan tersebut sudah sangat mengkhawatirkan karena mencapai kisaran 70 persen. Menurut Humas BP Batam Dwi Joko Wiwoho, BP Batam sejauh ini memang tidak ada melakukan pengawasan terhadap hutan didaerah tersebut, pasalnya BP Batam tidak memiliki hak untuk itu. Hal yang sama juga diungkapkan Kabid Pertanian Dinas KP2K Kota Batam Iin Betty.

 

4.       SDN 10 Batam Dambakan Komputer

SD Negeri 10 batam yang berlokasi di Bengkong Laut, hingga kini belum memiliki komputer untuk menunjang kegiatan belajar mengajar Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Selama ini pembelajaran TIK diberikan hanya sekedar teori semata, itupun diajarkan oleh guru yang bukan kompeten dibidangnya. Lebih miris lagi dua unit komputer yang ada di kantor tata usaha, salah satu diantaranya rusak. Kepala SEkolah SDN 10 Batam Nuraini mengatakan, “Untuk pengadaan computer ini kita harus membeli lewat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang jatahnya satu unit tiap satu tahun”.