BATAMPOS
1. Ada 9 Kecamatan Baru
Pemko Batam berencana memekarkan kecamatan di Kota Batam dari 12 Kecamatan menjadi 21 Kecamatan. Artinya akan ada 9 kecamatan baru. “Salah satu pertimbangannya adalah efektivitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” kata Wakil Wali Kota Batam, Ria Saptarika. Dijelaskannya, dari kecamatan yang ada, seluruhnya akan di mekarkan. Selain pelayanan, alasan pemekaran juga karena pertumbuhan penduduk yang tinggi.
2. Tolak Kenaikan Tarif Sampah
Pemikik usaha katering, klinik kesehatan dan mini market menyayangkan rencana kebijkan Pemerintah Kota Batam yang akan menaikkan tarif retribusi sampah sampai tiga kali lipat dari sebelumnya. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam, Azwan mengatakan kenaikan retribusi sampah 300-500 persen untuk sektor komersil sudah wajar. “Masyarakat dan DPRD Batam jangan terlalu membesar-besarkan ranperda kenaikan retribusi sampah. Sebab kenaikan tersebut hanya untuk sektor komersil,”jelasnya.
3. Diramaikan Pawai Taaruf
Seleksi Tilawatil Quran (STQ) III Kecamatan Sagulung dimulai. Pembukaan Rabu malam itu berlangsung meriah. Acara dipusatkan di Kelurahan Sungai Pelunggut di depan Masjid Syuhada Nurul Sultan Kavling Seroja, Sagulung. Acara yang rencananya berlangsung sampai 26 Februari itu dibuka oleh Camat Sagulung dan dihadiri oleh Asisten III Pemko Batam, Maaz Ismail.
4. Pemko-BP Belum Sepakat
Soal Pembagian Pajak Pelabuhan dan Bandara
Pemerintah Kota Batam mentargetkan penerimaan daerah sebesar Rp29 miliar dari donasi penumpang di pelabuhan dan bandara di Kota Batam dalam APBD 2011. Sayangnya sampai saat ini belum ada kesepakatan dengan Badan Pengusahaan (BP) Kawasan selaku pengelola bandara dan pelabuhan terkait pembagian pendapatan dari donasi tersebut. “Persoalan ini sudah dibicarakan melalui tim. Tapi belum ada realisasi, “ Kata Kabag Humas Pemko Batam, Yusfa Hendri.
TRIBUN BATAM
1. Minta Bantuan Presiden
* Pengusaha Kewalahan Atas Kenaikan Pajak
* Kadin Menilai Ranperda Belum Matang
Para pengusaha terus menyerukan penolakan atas paket Ranperda pajak dan retribusi daerah yang sedang di bahas DPRD Kota Batam. Mereka tetap kawatir Ranperda tersebut akan menjadi pemicu anjlok pertumbuhan dunia usaha. Tokoh dan pengusaha Muda, Mulyadi Chaniago, mengatakan meskipun ranperda itu amanah UU No 28/2009 namun Pemko dan DPRD harus memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat yang masih lemah. Selain itu daya tarik Batam juga belum pulih sepenuhnya.
Kadin Ikut Menolak
Kadin Daerah Kota Batam menolak rancanan peraturan daerah Kota Batam tentang pajak daerah, PBB, Parkir dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Batam Ketua Kadin Batam Nada Faza Soraya mengatakan seluruh Ranperda yang digulirkan Pemko Batam belum matang, karena tanpa kajian akademis yang jelas.
2. Wako Bantah Berjanji
Wali Kota Ahmad Dahlan menegaskan bahwa ranperda pajak itu bukan sepenuhnya kenaikan pajak tapi menyesuaikan amanat undang-undang yang ada. Menurutnya pemerintah hanya melaksanakan mekanisme pembangunan yang disesuaikan dengan undang-undang. Ia menambahkan, jika alasannya untuk meningkatkan PAD, pemerintah tak hanya mengusahakan dari kenaikan pajak saja. Namun pemerintah turut mengoptimalkan badan usaha milik daerah. Ahmad Dahlan juga mengklarifikasikan soal penagihan janji oleh para pengusaha mengenai untuk tidak menaikkan pajak. Dahlan menjawab bahwa untuk tidak menaikkan pajak itu adalah permintaan dari para pengusaha.
Ahmad Dahlan minta Acara Sederhana
3. Biaya Pelantikan Wali Kota Rp 300 Juta
Biaya malam pesta pelantikan Wali Kota dan Wakil Walikota Batam 2011-2016 terpilih Ahmad Dahlan dan Rudi rencananya dilaksanakan 1 Maret 2011 mencapai 300 Juta. Biaya ini mulai untuk sewa gedung, peralatan sistem suara, cetak undangan, konsumsi, akomodasi undangan dari daerah lain dan pin penghargaan serta seluruh pengeluaran pada malam pelantikan. Namun belum termasuk biaya untuk pelantikan yang dilaksanakan pagi harinya. Kepala Bagian Humas Pemko Batam, Yusfa Hendri, mengatakan biaya malam pelantikan dianggarkan APBD 2011 dalam alokasi dana kepemerintahan. Malam pelantikan yang dinamakan Malam Pengantar Tugas Wali Kota-Wakil Walikota diadakan di hotel bintang empat Planet Holiday dengan 780 undangan.
4. Batam Jadi 21 Kecamatan
* Pemko Rencanakan Pemekaran Wilayah
* Bakal Terbentuk 105 Kelurahan
Pemko Batam berencana melakukan pemekaran wilayah dari 12 menjadi 21 kecamatan. Alasan pemekaran ini adalah jumlah penduduk yang sudah sangat padat sementara jumlah petugas pemerintahan yang melayani tidak sebanding. “Rasio petugas pelayanan dengan jumlah penduduk tidak sebanding. Jadi, dengan pemekaran ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan petugas pemerintahan,” sebut Wakil Walikota Batam Ria Saparika, di Kantor Wali Kota, Kamis (24/2).
Camat Sagulung Minta Pemekaran
Sebelum Pemko membahas rencana pemekaran ini, Camat Sagulung Zulkifli sudah mengutarakan keinginannya agar Sagulung dimekarkan jadi dua kecamatan. Soalnya Sagulung memiliki kepadatan penduduk mencapai 160 ribu jiwa. Jumlah ini dianggap sudah seharusnya menjadi dua kecamatan agar perhatian pemerintah daerah tetap fokus kepada perkembangan pembangunan fisik dan non fisik di kecamatan tersebut. Soalnya kepadatan penduduk yang melampaui batas membuat pelayanan pegawai di Kecamatan Sagulung terbatas.
5. Dinas PU Gagal Tuntaskan Banjir
* Dahlan-Ria Gelar Rapat Evaluasi
* Bahas Kinerja Dinas-Dinas
Menjelang berakhirnya masa jabatan Wali Kota Ahmad Dahlan dan Wakil Walikota Batam Ria Saptarika menggelar evaluasi RPJMD periode 2006-2011. Rapat yang digelar bersama seluruh SKPD ini dilaksanakan di aula lantai 4 Kantor Wali Kota Batam, Kamis (24/2). Adapun yang dinilai belum maksimal kinerjanya antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PU. Penyebab belum maksimalnya hasil pencapaian menurut Dahlan, dikarenakan faktor krisis ekonomi global dan permasalahan alokasi dana.
6. Hartoyo Sudah Tanyai Azwan
* Inspektorat Belum Lakukan Pemanggilan Resmi
* Isu Setoran Rp 200 Juta ke DPRD
Isu setoran Rp 200 juta oleh DKP ke DPRD Batam untuk meloloskan usul alokasi anggaran dalam APBD 2011 masih belum jelas kebenarannya. Kepala Inspektorat Pemko Batam, Hartoyo Sirkoen mengatakan bahwa Kamis (24/2), pihaknya belum memanggil secara resmi Kepala DKP Azwan. Semula Azwan membantah isu tersebut. Menurut Hartoyo pemanggilan itu perlu untuk mengkonfirmasi kebenaran berita tentang adanya pembayaran Rp 200 juta ke anggota DPRD Batam untuk mengesahkan anggaran SKPD-nya tahun 2011 ini. Hal ini juga ditampik oleh Wali Kota Batam Ahmad Dahlan. Ia dengan tegas mengatakan bahwa Pemko Batam tak pernah memberikan apapun pada DPRD untuk mengesahkan anggaran.
HALUAN KEPRI
1. Wako: Resuflle Usai Pelantikan
Walikota Batam Ahmad Dahlan menegaskan resuflle kabinetnya pasti akan terjadi. Namun, Dahlan baru akan menyusun kabinet barunya setelah dirinya dilantik sebagai Walikota terpilih periode 2011-2016 pada 1 Maret nanti. Dahlan meminta elemen masyarakat bisa bersabar. Sebab, ia masih fokus pada hasil evaluasi RPJMD periode 2011-2016. Sementara itu, Dahlan menyebut bahwa kinerja SKPD 5 tahun ini belum membuahkan hasil maksimal. Tiga SKPD di lingkungan Pemko Batam seperti Dinkes, Disdik dan Dinas PU merupakan tiga contoh SKPD yang baru melaksanakan pembangunan sekitar 80 persen.
2. Batam Dimekarkan Jadi 21 Kecamatan
Pemko Batam melakukan pemekaran. Dari 12 kecamatan yang kini sudah ada, direncanakan ke depan bartambah menjadi 21 kecamatan. Pemekaran ini termasuk rencana pemangunan jangka menengah daerah. Menurut Kepala Badan Pertanahan Daerah Kota Batam Buralimar, pemekaran wilayah sudah sangat sesuai dilakukan seiring bertambahnya jumlah penduduk di setiap kecamatan. Pemekaran wilayah kecamatan di suatu daerah, kata Buralimar sah-sah saja selagi memenuhi syarat. Seperti di Batam, ada daerah yang memiliki wilayah kecamatan yang luas, yakni Kecamatan Galang, Bulang dan Belakang Padang.
3. Kadin Tolak Ranperda Pajak
Setelah Apindo, kini giliran Kadin Daerah Kota Batam menolak ranperda Kota Batam tentang Pajak-pajak daerah, PBB, parkir, dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Batam. Ketua Kadin Nada Faza Soraya mengatakan, seluruh Ranperda yang digulirkan Pemko Batam belum matang, karena tanpa kajian akademis yang jelas. Seperti dalam Ranperda pajak-pajak daerah Kota Batam, kata Nada, tidak ada kajian yang menjelaskan dasar-dasar pemilihan tarif maksimal ataupun kajian dampak penenaan pajak bertarif maksimal terhadap ekonomi Batam.
4. Wali Kota Diminta Koordinasi dengan OB
Anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Irwansyah meminta Wali Kota Batam Ahmad Dahlan segera melakukan koordinasi dengna pihak OB. Koordinasi ini terkait Pemko Batam sedang mencari lahan untuk pembangunan 6 twin blok rusunawa. Pernyataan Irwansyah ini menyusul pengakuan Kadis Tata Kota Gintoyono yang mengaku kesulitan lahan untuk membangun Rusunawa dari Menteri Pekerjaan Umum tersebut.
