Batam Pos

1. Kenaikan PAD Ditanggung Warga

*Dari Rp175 Miliar M Jadi Rp369 Miliar

Wali Kota Batam Ahmad Dahlan mengakui usulan kenaikan pajak dan retribusi daerah merupakan skenario untuk mengejar target pendapatan asli daerah (PAD) 2011 yang mencapai Rp369 miliar. Kenaikan PAD dua kali li[at dari tahun sebelumnya yang hanya Rp175 miliar, akhirnya harus jadi beban tanggungan warga Batam. “Ini salah satu cara untuk mengejar target )PAD) itu,” kata Dahlan. Pemko mengajukan kenaikan pada beberapa sektor pajak dan retribusi daerah. Misalnya, pajak penerang jalan umum (PPJU) dari 4 persen menjadi 7 persen. Namun kata Dahlan usulan ini belum perlu ditanggapi berlebihan oleh publik, khususnya dari kalangan pengusaha. Sebab ini baru sebatas usulan dan akan dibahas bersama DPRD Batam. “Ini kan baru usulan, substansinya baru akan dibahas oleh dewan. Kok sudah banyak yang menolak,” katanya.

2. Tiga Jabatan Lowong Segera Diisi

Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan akan segera mengumumkan pejabat definitif di tiga jabatan yang saat ini masih lowong. Yakni Kepala Dinas Perhubungan, Asisten I dan Asisten II Pemko Batam. “Sekarang sedang digodok,” ujar Dahlan. Kepala sejumlah wartawan Dahlan mengatakan, pelantikan pejabat definitif untuk tiga posisi strategis itu akan segera dilakukan. Bahkan, katanya, pelantikan akan dilakukan sebelum dirinya dilantik menjadi Wali Kota Batam periode 2011-2016 pada 1 Maret mendatang. “Pokoknya dalam waktu dekat. Bisa sebelum atau sesudah pelantikan,” katanya.

3. Satpol PP Diberi Waktu Seminggu

*Tertibkan Lokalisasi di Bukit Senyum

Satpol PP Pemko Batam diberi waktu seminggi untuk menertibkan bangunan liar yang disinyalir dijadikan lokalisasi prostitusi terselubung di Bukit Sneyum. Pasalnya, prostitusi di kawasan itu meresahkan warga dan merusak citra kita ini. “Kalau tidak ditertibkan juga, kami minta wali kota Batam, Ahmad Dahlan untuk mengganti kepala Satpol PP nya,” ujar Helmy Hemilton. Terpisah, Kepala Stapol PP Pemko Batam Zulhelmi ketika dikonfirmasi mengatakan pihaknya siap membackup pihak Kelurahan Jodoh untuk penyelesaian masalah keberadaan lokalisasi. Menurutnya, pihaknya masih meninggu hasil koordinasi antara Kelurahan dengan RT/RW setempat. “Pada prinsipnya kami siap. Tapi kita lihat dulu ada kepentingan atau tidak disitu,” sebutnya.

4. Limbah B3 Cemari Tanjungpinggir

Batam kembali mendapat “kiriman” limbah B3. Jika tahun lalu limbah B3 menggenangi Pantai Tanjung Bemban, Nongsa, kali ini limbah berbahaya itu mencemari Pantai Tanjung Pinggir Sekupang. Kepala Bapedal Kota Batam, Dendi Purnomo mengatakan, limbah B3 itu berasal dari wilayah utara Batam. Diperkirakan limbah tersebut dibuang kapal tanker, Kamus (3/2) lalu dan masuk ke wilayah Batam Minggu (6/2). “Kami sudah mengambil sampel.  Limbahnya berjenis crude oil (minyak mentah),” kata Dendi. Dendi mengklaim, volume limbah B3 di Pantai Tanjung Pinggit sangat sedikit dan belum membahayakan warga sekitar. Meski begitu, pihaknya akan mengecek kemungkinan adanya limbah serupa di pulau-pulau di Belakang Padang dan sekitarnya.

5. Sidak DPRD ke Disdik Berlangsung Tertutup

*Satpol PP Larang Wartawan Meliput

Kunjungan Komisi IV DPRD Batam ke kantor Disdik Batam si Sekupang kemarin memang sangat spesial. Sampai-sampai pertemuan dengan embel-embel inspeksi mendadak (sidak) itu dilakukan secara tertutup dan wartawan yak diperkenankan meliput. Sejumlah petugas Satpol PP berseragam lengkap berjaga di kantor tersebut melarang wartawan memasuki dinas yang dikepalao Muslim Bidin itu. Mereka bahkan sempat menghalai sejumlah wartawan dengan nada tinggi. “Siapapun tidak boleh masuk. Di dalam ruangan ada Pak Kadis (Muslim Bidin) sedang ada pertemuan dengan dewan. Jadi silakan keluar,” ujar salah seorang anggota Satpol PP. Ketua Komisi IV DPRD Batam, Riky Indrakari membantah sidak tersebut berlangsung tertutup bagi media. Menurut dia, saat sampai di Disdik tidak ada satupun wartawan di kantor tersebut dan pertemuan akhirnya dilakukan di ruangan Kadisdik dengan kondisi pintu tetutup. Bantahan senada juga dikatakan Muslim Bidin. Dia mengaku tak tahu kalau ada wartawan yang dihalang-halanggi Satpol PP saat ingin masuk dan meliput pertemuan eksekutif dan legislatif tersebut. Menurut Muslim pada prinsipnya tidak ada yang tertutup dan tak ada yang sengaja disembunyikan dalam kegiatan sidah ataupun kunjungan rombongan Komisi IV tersebut.

6. Batu Miring Jebol, Warga Cemas

Hujan deras selama dua hari minggu lalu menyebabkan batu miring di RT 04/RW 5 Bengkong Indah jebol. Batu dan semen batu miring setinggi 6 meter tersebut jatuh menimbun drainase. “Kalau tidak segera diperbaiki, kami khawatir nanti akan terjadi longsor susulan dan menyebabkan drainase ini tertutup tanah. Akibatnya kalau hujan bisa-bisa perumahan di sini menjadi banjir,” kata Ketua RT 04/RW 5, Irmanda. Selain lurah Sadai, juga hadir saat peninjauan itu wakil Ketua Komisi II DPRD Batam Idwati Nursanti, Sekretaris PU Kota Batam, Suryanto dan staf Kadis Tata Kota Sakrita dan Camat Bengkong, Umiyati. “Berdasarkan hasil pembicaraan dengan Dinas PU dan Dinas Tata Kota, diperkirakan membangun kembali batu miring ini butuk Rp800 juta sampai Rp1 miliar,” kata Idawati.

7. Nagih Cepat, Ngangkut Lambat

Sebagian warga Batam mengaku malas bila dikutip retribusi sampah karena mengaku kecewa dengan sistem pengangkutan limbah rumah tangga itu yang tak konsisten. Mereka menilai kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Batam bukannya makin bagus, malah makin mundur dan amburadul dalam proses pengangkutan sampah di rumah-rumah masyarakat. Seperti dikatakan warga Tiban Koperasi, Mawardi. Menurut dia, sebelum 2011 lori pengangkut sampah rutin seminggu dua kali dengan jadwal yang pasti mengangkut sampah warga di komplek perumahan. Namun saat ini pengangkutannya hanya seminggu sekali saja. Sebenarnya kesal juga dengan kinerja pengangkutan sampah saat ini. Masak sekarang pengangkutan sampah hanya dilakukan seminggu sekali. Itupun dengan jadwal yang tak bisa pasti,” ujarnya.

8. Anggaran Sampah Hanya Cukup sampai Juli

*Pemko Siapkan Rp18,4 Miliar

Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Batam menganggarkan dana Rp18,4 miliar untuk oengelolaan dan pengangkutan sampah selama delapan bulan. Itu terhitung sejak November 2010 sampai Juli 2011. Anggaran pengangkutan sampah itu sangat besar karena saat ini Pemko Batam sendiri yang mengangkut sampah, bukan lagi PT SSET seperti tahun lalu. “Kalau tim lelang Pemko sudah menunjuk pihak swasta dalam pengelolaan pengangkutan sampah, akan meringankan dan memperlancar tugas Dinas Kebersihan. Nantinya pihak swasta yang dinyatakan memenuhi kriteria tim lelang akan bekerjasama mengelola dan mengangkut sampah,” ujar Kepala DKP, Azwan melalui Kabid Pelayanan DKP, Marzuki.

9. Tarif Mall dan Industri Naik Tiga Kali Lipat

*Di Ranperda Kebersihan

Terkait Ranperda Kebersigan dan Pertamanan Kota Batam 2011, Pemko Batam menaikkan tarif retribusi sampai tiga kali lipat untuk sektor jasa komersial, seperti industri, RS, mal serta pasar. Sedangkan masyarakat biasa, seperti rumah tangga tetap berlaku tarif lama. “Tak mungkinlah masyarakat biasa kita kenakan tarif retribusi sebesar tiga ratus persen dari tarif sekarang. Tak naik saja masyarakat saat ini enggan membayar, apalagi kalau sampai dinekakan kenaikan sebesar itu,” ujar Kabid Kebersihan dan Pertamanan, Marzuki.

Tribun

1. Gubernur Sani Kukuhkan BPK BBK

*Targetkan Investasi Naik 100 Persen

Pertumbuhan investasi di Provinsi Kepri 2011 diharapkan meningkat 100 persen dari tahun sebelumnya. Jika investasi tahun 2010 bernilai 300 juta dollar Amerika Serikat (AS), maka pada tahun ini ditargetkan menjadi 600 juta dolar AS. Target ini disampaikan Sekretaris Dewan Kawasan FTZ, Jon Erizal, disela acara pengukuhan kepala, wakil kepala dan anggota Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) Batam, Bintan dan Karimun di Gedung BP Batam, Senon (7/2). Gubernur Kepri, H M Sani menegaskan bahwa program FTZ tidaklah stagnant. Melainkan tetap terjadi peningkatan walaupun tidak signifikan. “FTZ tidak stagnan. Seperti pemaparan BP  Batam tadi, ada peningkatan investasi, walau tidak signifikan,” kata Sani.

2. Investor Bidik Janda Berhias dan Kepala Jeri

*Dampak Belum Jelasnya Status Rempang dan Galang

Status tanah di Rempang dan Galang yang belum jelas, membuat investor melirik pulau-pulau sekitar Batam di luar dua pulau tadi. Diantaranya Pulau Janda Berhias dan Kepala Jeri. “Sebenarnya kalau Barelang tidak status quo lagi, banyak investor yang mau menanamkan modalnya di sana. Tapi karena status lahannya masih belum jelas, akhirnya beralih melirik pulau-pulau lain di luar Barelang,” ujar Wali Kota, Ahamd Dahlan. Menurut pemaparan Dahlan, investor yang sedang melakukan survei untuk menanamkan investasinya di Pulau Kepala Jeri yakni investor dari Timur Tengah. Sementara di Pulau Jadan Berhias, penanam modal yang tengah melakukan survei yaitu, investor dari negeri Cina. Mengenai status tanah di Barelang sampai saat ini masih dipegang oleh pemerintah pusat. Meskipun pemerintah daerah sudah mengajukan untuk diserahkan pengelolaannya pada daerah.

3. Tinjau Langsung Sei Panas

*Yunus Prihatin Kondisi Batu Miring

Hujan deras yang terjadi beberapa waktu lalu membuat batu miring penahan tebing di Sungai Panas ambrol. Kondisi ini mendapat perhatian dari anggota Komisi III, Muhammad Yunus Muda, yang melakukan evaluasai langsung ke lokasi, Senin (7/2). Yunus menjelaskan bahwa keadaan batu miring itu sangat memprihatinkan. Apabila terjadi hujan besar lagi, semua pembuangan aur dan kikisan tanah akan langsung jatuh ke parit. “Ini cepat atau lambat harus diperbaiki jika tidak akan bertambah parah,” ujar Yunus. Menurutnya penyebab hancurnya batu miring ini selain hujan deras, juga pembuatan pilar yang tidak sesuai Sekitar setinggi 10 meter batu miring yang hancur. Sedangkan selebihnya, menurut Yunus juga rawan hancur.

4. Segera Tenderkan Jalan Tol

*Megaproyek Senilai Rp220 Triliun

*Hubungkan Batu Ampar-Mukakuning-Bandara

Badan Pengusahaan Batam akan bekerjasama dengan pihak swasta untuk membangun jalan tol yang menghubungkan Pelabuhan Batu Ampar-Mukakuning-Bandara Hang Nadim. Panjang jalan tol yang akan dibangun mencapai 25 kilometer dengan lebar 3,6 meter. Direktur Perencanaan Teknik BP Batam, Istono disela acara pengukuhan pejabat BP Batam mengatakan pembangunan jalan tol itu sudah dirancang. Pada tahun 2010 sudah dilakukan persiapan pembangunan proyek. Selanjutnya tahun 2012 akan ditenderkan, tahun 2013 teken kontrak dan mulai dilakukan pengerjaan proyek sampai tahun 2015. Pada tahun 2016 jalan tol sudah bisa dioperasikan.

5. Pemotongan Bukit Teluk Bakau Tanpa Izin

*Kami Hanya Kerja Sedikit-sedikit

Setelah beberapa hari menghentikan pengerjaan pemotongan bukit di Teluk Bakau, Nongsa, kini PT Trikarya Indoraya (PT TKI) kembali melakukan pemangkasan bukit meski belum mengantongi izin cut and fill dari BP Bata,/ Sebanyak 13 unit alat berat dengan kapasitas 21 kubik sudah mulai dikerahkan untuk melakukan pemotongan lahan bukit seluas 109 hektar tersebut. Pemotongan bukit ini dikerjakan oleh dua beko yang berkapasitas besar.

6. Warga Tuntut Janji PT SMOE

*Dana CD tak Kunjung Cair Sejak 2006

*Manajemen Tunggu Notulen Hearing di DPRD

Harapan warga Batu Besar akan meningkatnya kesejahteraan dengan banyak perusahaan besar bidang shipyard (galangan kapal) di sekitar pemukiman mereka tidak kesampaian. Mereka protes akan sikap perusahaan yang seakan enggan menyalurkan dana community Development (CD) ke warga. Satu perusahaan yang dikritisi warga adalah PT SMOE Indonesia. Sejak berdiri 21 September 2006, warga menuding perusahaan tidak pernah memenuhi janji membayar dana SD yang telah disepakati bersama masyarakat Batu Besar. Meski sudah ada kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian antara perusahaan dengan warga, namun perusahaan yang berada di industri Kabil ini tidak pernah meralisasikan SD yang besarnya sekitar Rp180 juta per tahun. Ketua LPM Batu Besar, Samsul Bahri, mengatakan ada perjanjian tertulis yang ditandatangani tokoh masyarakat dan manajemen perusahaan PT SMOE. Satu poinnya adalah perusahaan tersebut berkewajiban memberikan dana SD sebagai tanggung jawab perusahaan kepada warga sekitar, terhitung sejak 2006, dengan nominal per tahunnya sekitar Rp180 juta.

7. Dana BOS 2011 Rp 43 Miliar

*Dinas Pendidikan Salurkan ke Sekolah

Pemerintah kembali akan mengucurkan dana bantuan sosial (bansos) 2011. Untuk kota Batam sendiri, dianggarkan sebanyak Rp43 miliar dana BOS yang akan diberikan ke SD dan SMP baik negeri maupun swasta. Berbeda dengan tahun sebelumnya, penyaluran dana BOS ini tidak lagi melalui Kemendiknas. Namun langsung menjadi bagian dari anggaran transfer ke daerah pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah. “Sosialisasi Dana BOS sudah kita lakukan dan akan kita awasi bersama-sama dengan komisi IV DPRD Kota Batam yang masuk dalam Tim Monev,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota B atam, Muslim Bidin usai menerima sidak dari Komisi IV DPRD Batam. Muslim menjelaskan penyaluran dana BOS ini dilakukan setiap tiga bulan sekali. Dengan penyaluran pertama akan dilakukan sebelum 27 Januari 2011.

8. Bayam Rp15 Ribu per Kg

*Ibu-ibu Keluhkan Kenaikan Sembako

Harga sayur bayam di Pasar Tos 3000 Jodoh mulai merangkak naik mencapai Rp15 ribu per Kg. Padahal sebelumnya harga bayam hanya Rp4 ribu per kg. Kenaikan harga sayur mayur ini membuat para ibu rumah tangga mengeluh. Mereka menilai kenaikan itu lebih dari dua kali lipat dari harga sebelumnya. “Kaget kita, perlahan harga sayur mulai naik. Ironisnya jenis sayur yang naik merupakan sayur lokal,” ujar Nurkiyah. Diakui Nurkiyah, tidak hanya sayur bayam bahkan sejumlah sayur lainnya seperti sawi, kangkung, kacang panjang serta sayur kelola (gabah) juga ikut-ikutan naik.

9. Sidak Dewan kok Tertutup

*Komisi IV DPRD Temui Muslim Bidin

Tidak seperti biasa, inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan beberapa anggota Komisi IV DPRD Batam ke Dinas Pendidikan (Disdik) berlangsung tertutup. Beberapa wartawan yang akan meliput kegiatan tersebut terhalang, akibat petugas Satpol PP di Disdik Batam tidak memperbolehkan masuk. “Di dalam lagi berlangsung pertemuan bersama Dewan, jadi tidak boleh masuk,” ujar salah seorang anggota Satpol PP. Ketua Komisi IV DPRD Batam, Riky Indrakari yang ditemui membantah jika sidak tersebut tertutup bagi kalangan media. Ia beralasan, saat tiba di Disdik tidak terlihat ada wartawan di Kantor tersebut. Bantahan senada juga disampaikan Muslim Bidin, yang menyatakan tidak tahu kalau ada rekan-rekan media yang akan masuk untuk meliput. Pada prinsipnya menurut Muslim, tidak ada yang tertutup dalam kegiatan sidak ataupun kunjungan anggota Dewan tersebut.

10.                        Kenaikan Pajak Ancam Pariwisata Batam

Kenaikan pajak daerah mengancam pariwisata Batam yang bari mulai tumbih, kata Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kepri, John Kennedy. “Kalau ada beban pajak yang naik itu tidak baik untuk dunia wisata,” kata John. Ia mengatakan, rencana pemerintah menaikkan pajak restoran, hotel dan lainnya akan menjadi bumerang bagi program Visit Batam Year yang digadangkan pemerintah. Karena mengusaha, katanya, akan membebankan kenaikan pajak kepada konsumen, bukan kepada pendapatannya. “Apa yang akan dibebankan ke pengusaha akan menjadi beban bagi masyarakat juga,” kata dia. Jika pajak dinaikkan, kata dia, pengusaha akan langsung menaikkan harga barang jasa di Batam. Meski begitu, ia mengatakn Kadin tidak serta merta menolak rencana kenaikan pajak daerah. Ia mengatakan akan melakukan studi rencana kenaikan pajak di Batam.

Haluan Kepri

1. Erwinta –Haris Minta 3 Anggota Dewan Jadi Saksi

Kedua tersangka kasus dugaan korupsi dana Bansos Pemko Batam, Erwinta dan Raja Haris mengajukan permintaan. Mereka berdua meminta jaksa penyidik memeriksa tiga anggota DPRD sebagai saksi, terkait aliran dana Bansos. Ketiga anggota dewan tersebut AA Sany, Asmin Patros dan Irwansyah. Selain mereka bertiga, Erwinta dan Raja Haris juga menyebut dua nama lain. Mereka adalah Supandi Arim dan Sofian dari PKS. “Sebelum pemberkasan dan pelimpahan berkas, klien saya meminta kepada jaksa penyidik memeriksa dahulu tiga anggota dewan serta dua saksi lainnya,” kata Bambang Yulianto, SH, Kuasa Hukum Erwinta dan Raja Haris.

2. DKP Akui Pelayanan Sampah Belum Optimal

*Target Retribusi Belum Tercapai

Penarikan retribusi sampah yang dilakukan langsung DKP Kota Batam pasca mundurnya PT SSET sejak Oktober 2010 lalu, masih jauh dari target normal. Berdasarkan target, seharusnya penarikan retribusi ini mampu mengumpulkan sebanyak Rp 2, 1miliar sebulan atau Rp 70 juta sehari. “Pada 12 Januari 2011 lalu untuk penagihan November dan Desember, baru terkumpul sekitar Rp 800 juta dari 45 petugas kutip retribusi yang diturunkan dilapangan,”ungkap Kabid Pelayanan DKP Kota Batam Marzuki saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (7/2). Marzuki mengakui, belum optimalnya hasil penarikan retribusi sampah ini akibat belum optimalnya pelayanan yang dilakukan dalam pengangkutan sampah warga secara ruting. Sehingga banyak warga pun enggan dan tidak mau membayar retribusi sampah kepada petugas.

3. Pantai Tanjungpinggir Mulai Dibersihkan

Sumber Limbah Dari Perairan Batuampar

Kepala Bapedal Kota Batam Dendi Purnomo mengatakan, limbah oli yang mengotori Pantai Tanjungpinggir, Sekupang diduga dibawa arus air. Informasiyang diperoleh Bapedalda limbah jenis ‘sludge oil’ tersebut sumbernya dari sebelah utara Perairan Batuampar. “Informasi dan koordinasi yang kita lakukan dengan Kantor Pelabuhan limbah oil itu telah masuk ke Batam sejak Kamis lalu. Dari contoh yang kita ambil, itu jenis limbah ‘sludge oil’. Sampai ke Batam karena dibawa arus, karena sekarang masih musim utara,”ujar Dendi, Senin (7/2). Dendi mengatakan, limbah oil tersebut bukan berasal dari tank cleaning di perairan internasional. Bukan juga dari kapal Hyundari 105 yang tenggelam atau kapal tenggelam di Bintan.

4. Sidak DPRD ke Disdik Berlangsung Tertutup

Wartawan Dihadang Satpol PP

Sidak sejumlah anggota Komisi IV DPRD Kota Batam ke Disdik berlangsung tertutup, Senin (7/2). Beberapa wartawan yagn akan meliput kegiatan tersebut dihadang petugas Satpol PP. “Di dalam lagi berlangsung pertemuan bersama Dewan, jadi tidak boleh masuk,” ujar slah seorang petugas Satpol PP kepada para wartawan. Pertemuan yang dimulai pukul 10.00 WIB tersebut berlangsung diruang Kepala Disdik Kota Batam Muslim Bidin. Akibat larangan tersebut, para wartawan akhirnya memilih duduk-duduk di depan kantor Disdik.

5. Minta Dimutasi

*Sejumlah Staf Tak Nyaman Bekerja dengan Sekwan

Sejumlah staf PNS dilingkungan Setwan Kota Batam mengaku tidak nyaman bekerja dengan Sekwan yang baru, Nurman. Bahkan mereka sendiri meminta agar dimutasi ke dinas lain. Ketidaknyamanan sejumlah PNS ini disampaikan anggota DPRD Kota Batam Helmy Hemilton, Senin (7/2). “Saya tidak tahu dengan Sekwan yang dijabat oleh Nurman sekarang ini. Kok tiba-tiba para staf Setwan mau mengajukan pindah. Mereka beralasan sudah tak nyaman lagi bekerja di sini setelah Sekwan dijabat Nurman. Namun apa masalah yang sesungguhnya kami blum tahu persis,”kata Helmy mengutip omongan sejumlah PNS tersebut.

6. Banyak Pengerjaan Proyek Tak Sesuai Jadwal

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Kepri berjanji akan memasukkan daftar hitam atau black list terhadap perusahaan jasa konstruksi yagn mengerjakan proyek tidak sesuai dengan jadwal yagn ditentukan. LPJKD menemukan proyek yagn anggarannya bersumber dari APBn/APBD dalam pengerjaannya tidak tepat waktu. “Saya kira sudah jelas ada aturan yagn mengatur soal itu. Jadi kontraktor nakal harus dimasukan daftar hitam,”ujar anggota LPJKD Kepri, Wardi Atmowiyono di dampingi Endra Mayendra Sekretaris LPKJD Kepri.