Batam Pos
1. Ajukan Gugatan ke MK di Menit Terakhir
*Tiga Pasangan Berkoalisi
Tiga pasangan calon walikota nomor urut 2, 3 dan 5 berkoalisi melaporkan gugatan kecurangan pelaksanaan pemilihan wali kota Batam yang digelar 5 Januari lalu. Mereka kini berada di Jakarta terkait pelaporan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Sudah dilaporkan tadi. Baik tim Amir Hakim_Syamsul Bahrum, maupun pasangan Ria-Zainal dan Nada-Nur sudah melaporkan gugatan ke MK. Meski di menit terakhir tim melaporkan, ya itu terkait pengumpulan barang bukti yang lengkap,” ungkap Ketua Tim Pemenangan Harum, Berry Bachtiar kepada Batam Pos.
*Tuntut Pemilihan Ulang
Ratusan pendemo yang mengatasnamakan diri masyarakat Batam, berunjuk rasa di depan kantor KPU Batam di Sekupang, Selasa (11/1). Mereka menuntut pemilihan kepala daerah (pemilukada) diulang. “KPU jangan pengecut, harus berani. Martabat bangsa jangan dicurangi dengan berbagai pelanggaran dan KPU mendiamkannya. Kami tidak terima “Gayus” Batam memimpin dengan kecurangan. Pemilihan ulang harga mati,” ujar koordinator Demo, Berry Bachtiar.
2. Kalau Diganti, Tolong Dijaga
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam akan melakukan penggantian papan nama jalan di 230 titik. Sebagian besar papan nama tersebut saat ini telah rusak atau hilang. Sekretaris Dishub, Chris Triwinasis mengatakan proyek penggantian papan nama jalan ini akan dimulau dalam waktu dekat ini. Ia menjamin kualitas papan nama jalan kali ini lebih baik dari sebelumnya. “Kalau sudah diganti saya juga berharap masyarakat ikut menjaga. Jangan malah digunakan untuk mengikat spanduk,” katanya.
3. Tujuh Sekolah Baru Dibangun
Pemerintah pada 2011 menmbangun tujuh unit sekolah baru di Batam guna menampung usia wajib belajar. Sumber pembangunan ke-7 sekolah baru itu “keroyokan” berasal dari APBD Batam, APBD Provinsi Kepri dan APBD. Pembiayaan dari APBD Batam dibangun empat sekolag yakni SDN Persiapan di Sei Daun, SDN Persiapan di Sei Pelunggut, SMPN 43 di Legenda Malaka dan SMPN 44 di Dapur 12. Sedangkan pembiayaan dari APBD Provinsi Kepri satu unit sekolah baru tingkat SLTA. Adapun pembiayaan dari APBD membangun dua unit sekolah baru, yakni satu unit SDM di kawasan Marina City dan satu unit SMPN di Bulang Gebang Pulau Buluh.
4. Jalan Penuh Lumpur dan Berlubang
Jalan utama di Sagulung Baru, Mangsang dan Seibeduk rusak parah. Kerusakan ini sudah lama dikeluhkan warga Saguba dan Seibeduk, namun sampai saat ini belum ada perbaikan. Pantauan Batam Pos, dua jalan utama tersebut penuh lumpur dan belubang. Beberapa bagian halan bergelombang akibat beban kendaraan terlalu besar. Hujan yang turun beberapa hari ini menjadi licin. Pengendara yang lewat harus ekstra hati-hati. Lumpur jalan berasal dari kendaraan proyek perusahaan galangan kapal di daerah Sagulung Baru. Selain itu juga berasal dari truk tanah proyek pekerjaan drainase di wilayah Mangsang.
5. Kejari Tangani Penyalahgunaan APBD
*Gelar 4 Perkara Pilwako Batam
Kejari Batam menggelar empat sidang permohonan perkara perselisihan hasil Pilwako Batam 2011. Pihak Kejaksaan berjanji segera menuntaskan kasus tersebut secepatnya. “Kalau sudah P-21, langsung kami limpahkan ke pengadilan kata Kepala Seksi Pidana Umum, Agus Djonedi, kemarin. Menurut Agus, satu dari empat gugatan sengketa Pilwako ini mengarah pada tindak pidana yakni dugaan penyalahgunaan APBD untuk kepentingan kampanye pasangan Ahmad Dahlan-Rudi. Ini terkait pemberian insentif bagi para pengurus dan guru TPQ se kota Batam di Masjid Baitul Amal Komplek Marchelia, 22 Desember lalu. Perkara lain yang kemarin digelar adalah laporan dugaan politik uang, pelanggaran kampanye dan lain sebagainya. Rata-rata ini merupakan laporan dari tim pasangan nomor urut 2, 3 dan 5.
6. Polisi Bidik Korupsi CPNS
*Hari Ini Sejumlah Pegawai Pemko Diperiksa
Direskrim Polresta Barelang diam-diam mulai menyelidiki dugaan korupsi penerimaan CPNS Kota Batam tahun 2010-2011. Proses penyelidikan sebenarnya telah dilakukan sejak pengumuman CPNS yang lulus seleksi pertengahan Desember lalu. Sumber resmi di Polresta Barelang menyebutkan, indikasi korupsi penerimaan CPNS itu diduga melibatkan sejumlah pegawai dan pejabat teras di Pemko Batam. Polisi, kata sumber itu, mensinyalir ada unsur korupsi dengan modus calon yang ingin lulus seleksi harus membayarkan sejumlah uang dengan nominal bervariasi. “Uang sogokan itu akan diberikan setelah calon itu lulus,” ujar sumber tersebut.
7. Pembiayaan Rutin Terganggu
*Evaluasi APBD Belum Sampai ke Dewan
Hasil evaluasi APBD Kota Batam tahun 2011 dari Gubernur Kepri belum dikembalikan ke DPRD Batam. Sehingga pembiayaan yang sifatnya rutin Pemko Batam maupun agenda kegiatan dewan mulai terganggu akibat belum pengesahan tersebut. “Dewan sendiri belum berani melakukan rancangan kerja seperti studi banding, pembayaran honorer dan lainnya akibat APBD belum disahkan,” ujar Ketua DPRD Batam, Surya Sardi. Disebutkannya, APBD 2011 disahkan 23 Desember 2010 lalu dan diprediksi sampai 28 Desember. Seyogyanya tak lebih dari tujuh hasil evaluasi APBD sudah harus dikembalikan sesuai aturan.
8. PR Baru Tunggu Wali Kota Baru
*Ganti SKPD Tak Kompeten
Beberapa pekerjaan rumah (PR) Wali Kota Batam periode 2011-2016 hasil pilwako Batam 5 Januari lalu. Meskipun saat ini mereka masih harus harap-harap cemas karena hasil pilwako tersebut digugat ke Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua III DPRD Batam, Aris Hardy Halim mengataan Dahlan-Rudi yang memenangkan pilwako, memiliki tantangan dan tugas-tugas yang sifatnya cukup mendesak. Antara lain penanganan masalah banjir, penyediaan sarana pendidikan dan pengentasan kemiskinan yang angkanya terus meningkat. “Ini pekerjaan rumah yang nyata dan harus dikerjakan,” kata Aris.
9. Sekolahku Terendam Lagi
*Dua Tahun Drainase SMPN 28 Tak Diperbaiki
Hujan yang mengguyur Kota Batam, Senin (10/1) malam membuat SMPN 28 Taman Raya, terendam air setinggi lutut anak remaja SMP. Bahkan meski hujan sudah reda, sekolah ini masih terendam air hingga Selasa (11/1) kemarin. Ruang kelas 2 D pun tak bisa digunakan. “Tiap hujan pasti terendam. Bahkan sejak dibangun dua tahun lalu (tahun 2008) sudah kebanjiran. Ini benar-benar menghantui kami. Drainase yang ada saat ini sangat buruk. Pembangunan drainasenya seperti main-masin,” ujar Kepala Sekolah SMPN 28 Mardi, kesal. Menurutnya, drainase SMPN 28 yang ada saat ini harus dilakukan perbaikan minimal 300 meter. Sedangkan di depan SMPN 28 sepanjang 700 meter juga harus diperbaiki, supaya air yang mengalir bisa lancar ke area tangkapan air.
Tribun
1. Banjir Sudah Jadi Langganan Kami
*Sekolah SMP 28 terbenam 20 Cm
Hujan deras yang turun selama seharian membuat sekolah SMP negeri 28 di Taman Raya Batam Centre tergenang banjir, Selasa (11/1). Akibatnya, proses belajar mengajar di sekolah tersebut menjadi terganggu bahkan satu ruang kelas tidak bisa ditempati untuk belajar sehingga mereka harus pindah ke perpustakaan untuk belajar. Kepala sekolah SMPN 28 Mardi Spd, mengatakan sejak dibangun sekolah itu tahun 2008 selalu langganan banjir. Semua pembuangan masuk ke sekolah ini dari perumahan sekitar karena lokasinya yang rendah jauh lebih rendah dari jalan perumahan. “Harapan kami kepada pihak yang berwenang tolonglah diperhatikan drainase sekolah ini, agar tidak lagi tergenang. Kami sudah sering jadi langganan banjir dan apabila turun hujan maka sekolah kami ini selalu tergenang air,” ujar Mardi.
2. Semua Jalan Akan Dapat Nama
*Dishub Akan Ganti Papan Nama Jalan
Dinas Perhubungan (Dishub) akan segera membuat papan nama jalan yang ada di Batam. Selama ini di Batam yang lebih dikenal adalah kompleks perumahan. Berbeda dengan daerah lain yang lebih terkenal adalah sebutan nama jalan. Oleh karena itu, untuk lebih mengenal nama jalan yang ada di Batam, tahun ini akan dibuat papan nama untuk semua jalan yang ada di Batam. Sekretaris Dishub, Crihs Triwinasis mengatakan, papan nama jalan yang dibuat banyak yang rusak dan tidak sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan. Dalam Peraturan Menhub Nomor 61 tahun 1993 tentang rambu lalu lintas jalan untuk nama jalan sesuai dengan tabel 3 nomor 10 pada peraturan tersebut, bahwa nama jalan cukup hanya plat persegi panjang warna hijau dan tulisan nama jalan warna putih.
3. Diare Banyak Serang Balita
*Data RSUD Batam
*Deman Berdarah Paling Banyak Korban
Penyakit diare ternyata menjadi penyakit urutan nomor satu yang kerap menyerang warga Batam terutama anak-anak. Jumlah penderita mencapai 999 orang. Di tahun 2010 lalu, satu orang pasien meninggal dunia akibat penyakit yang menyerang sistem pencernaan dan daya tahan tubuh itu. Menurut pihak rumah sakit umum daerah (RSUD) Kota Batam, penderita pada umumnya masih berusia di bawah usia satu tahun. Menurut Humas RSUD yang berada di Batuaji ini, selain diare ada beberapa penyakit lainnya yang terjangkit. Diantaranya, malaria dengan jumlah penderita 34 orang. Mereka ada yang menjalani rawat inap sebanyak 11 orang sedangkan sisanya memilih rawat jalan. Selain itu ada beberapa penyakit berbahaya lainnya seperti DBD. Penderita mencapai 22 orang. “Korban tewas akibat DBD mencapai 11 orang,” ungkapnya.
4. Gubernur Belum Kirim Evaluasi
*DPRD Sudah Serahkan 14 Hari Lalu
Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Aris Hardy Halim, mengaku hingga kini Gubernur Kepri belum menyerahkan hasil evaluasi terhadap APBD Kota Batam 2011 yang sudah disahkan 23 Desember lalu. Seharusnya, sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tenyang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 111, menyebutkan setelah RAPBD disahkan maka perlu dievaluasi gubernur selama 7 hari kerja. “Selama 7 hari kerja setelah RAPBD disahkan itu seharusnya dievaluasi gubernur dan disinkronkan dengan Provinsi. Tapi sampai hari ini sudah 14 hari kerja kami belum mendapat evaluasi itu,” ujar Aris.
5. Chandra Akan Bangun di Galang dan Sambau
*Pasien Bisa Dirawat Inap di Puskesmas
Dinas Kesehatan Kota Batam berencana untuk menambah jumlah Puskesmas rawat inap di beberapa wilayah hinterland Kota Batam, seperti wilayah Galang dan Sambau. Namun menurut Kepala Dinas Kesehatan, drg Chandra Rizal, rencana ini akan diwujudkan secara bertahap. “Saat ini yang sudah punya Puskesmas rawat inap bari di Belakangpadang. Ke depannya kita juga ingin membangun di Galang dan Sambau. Diadakan di wilayah hinterland karena untuk mengakomodir masyarakat sekitar yang perlu rawat inap, sementara untuk lokasi rumah sakit jauh atau terkendala dari sisi transportasi,” sebut Chandra.
6. Warga Resah Panti Pijat Menjamur
*Petugas Kepolisian tak Merespon
Warga Batam semakin resah dengan menjamurnya lokasi pijit plus yang beroperasi tanpa izin dari pemerintah di sekitar lingkungan mereka. Bahkan bisnis esek-esek yang berkedok panti pijat ini semakin berani membuka praktek terselubung tersebut di lingkungan perumahan-perumahan. Namun kondisi ini tidak mendapat respon dari aparat terkait. Mulai dari petugas Dinas Periwisata Kota Batam hingga aparat kepolisian setempat. Lokasi panti pijat yang menjamur antara lain adalah Nagoya, Jodoh, Baloi dan sekitarnya. Padahal ini mask ke dalam kategori penyakit masyarakat. “Siapa yang tidak tergoda? Kita takut anak-anak dan keluarga ada yang terjerumus, karena tempat ini bukan menjadi rahasia lagi,” ujar Iis, warga Bukit Senyum.
7. Badan Jalan Dipenuhi Tanah
*Kampung Becek tak Pernah Diperbaiki
Bukan hal yang aneh lagi di Batam, bulan hujan tiba, jalan menjadi rusak. Kikisan tanah memenuhi badan jalan, sementara aspal terkelupas oleh air. Meskipun sering ditambal namun daya tahannya tak lama karena drainase tak kunjung dibenahi. Lihatlah di jalan Kampung Becek, Batuaji. Tak kurang dari 100 meter jalan di kawasan ini mengalami kerusakan cukup parah. Selain jalan berlubang, badan jalan juga dipenuhi longsoran bouksit. Selain becek dan kotor, juga membahayakan pengguna jalan terumaha pengendara sepeda motor. “Kendaraan yang menggunakan jalan ini sangat banyak, baik itu angkutan kota, lori, bimbar, bus maupun kendaraan pribadi,” ungkap warga Kampung Becek, Adianto.
8. Anggaran Jangan Cuma untuk Gedung
*Pemko Harus Siapkan untuk Lahan
Di tahun 2011 ini Pemerintah Kota Batam akan membangun unit sekolah bari di empat wilayah. Jumlah ini memang jauh dari keinginan untuk membangun tujuh sekolah baru. Muslim Bidin Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam mengatakan, lahan adalah kendala utama rendahnya pembangunan sekolah. Masalahnya, pengalokasian lahan ini bukan wewenang Pemko tetapi Badan Pengusahaan Batam. Menanggapi hal ini, Direktur Pengolahan Lahan BP Batam Danial M Yunus mengatakan, pihak BP Batam tidak bisa mengalokasikan lahan seenaknya, tetapi harus disesuaikan dengan tata ruang Batam yang ditetapkan DPRD. Tata ruang juga bukan sesuatu yang tidak bisa diubah, namun harus melalui mekanisme perubahan Perda oleh DPRD.
9. Janji Wako Terlihat di APBD
Pemilihan Walikota Batam Kota Batam 2011 telah berlalu. Meskipun masih menunggu hasil sidang gugatan di MK, calon walikota dan wakil walikota terpilih sudah ditetapkan oleh KPU Batam dan rencananya akan dilantik 1 Maret nanti. Selaku wakil ketua II DPRD, Aris Hardy Halim berharap pemimpin baru Kota Batam untuk meralisasikan janji-janji mereka kepada masyarakat. “Janji politik kepada masyarakat harus direaliasaikan tepat waktu,” ujarnya. Aris memberi kesempatan bagi wako terpilih untuk mewujudkan janji politiknya melalui APBD Perubahan. Selain itu, wako dan wawako terpilih perlu memberi perhatian lebih pada masalah banjir dan pendidikan.
Haluan Kepri
1. Suhartini, Gintoyono dan Wan Darusalam Diminta Diganti
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kota Batam, Mhd Jeffry Simanjuntak mengingatkan kepada pasangan Walikota terpilih agar merombak kepala satuan perangkat daerah (SKPD) yang kurang berbobot dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. SKPD yang perlu dirombak yaitu Badan Perencana Pemerintah Kota (Bappeko), Dinas Tata Kota, dan Dinas KP2K. “Walikota dan Wakil terpilih harus segera menggantikan SKPD. Karena ini merupakan salah satu komitmen dari pasangan Dahlan- Rudi untuk melakukan perubahan sebagaimana disampaikan dalam Visi Misi saat kampanye. Perombakan ini agar kepemimpinan mereka akan berjalan secara efektif,” kata Jeffry.
2. Surat Miskin Pengaruhi Pendapatan RSUD
Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Rusmini Simorangkir mengusulkan sebaiknya surat tanda keterangan miskin (SKTM) hanya boleh dikeluarkan oleh Sekertaris Daerah Kota. Upaya ini dilakukan agar Rumah Sakit Umum Daerah bisa memenuhi target pendapatan senilai Rp. 12,9 M ditahun 2011 ini. Karena SKTM yang ditunjukkan oleh pasien menyebabkan RSUD tidak bisa memeungut biaya pengobatan, agar bisa mencapai target maka pemko harus membuat kebijakan pengaturan proses dikeluarkannya SKTM tersebut.
3. Pengelola Pasar Induk
Ruslan Kasbulatov Usulkan Nama Karto
Wakil Ketua I DPRD Kota Batam Ruslan Kasbulatov mengusulkan nama Karto, Pemilik Pasar TOSS 3000 untuk mengelola pasar Induk Jodoh ke depan. Ia yakin di tangan Karto Pasar Induk akan lebih maju. Ruslan menyebut, pembangunan Pasar Induk yang menelan anggaran Rp. 36 Miliar menjadi sia-sia akibat penunjukan perusahaan yang tidak profesional, mengakibatkan pasar tersebut ditinggalkan pedagang dan pembeli.
4. Sidang Lajutan Kasus Mobdin
Raja Hamzah : Kasusnya Dipaksakan
Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan mobil dinas Pemko Batam, Raja Hamzah menganggap kasus tersebut terlalu dipaksakan untuk dibawa ke tingkat pengadilan. Raja mengatakan bahwa ia sendiri tidak mengetahui sama sekali adanya kelebihan pembayaran kepada perusahaan pemenang leleang atau rekanan sebagaimana disebutkan dalam dakwaan JPU. Ia hanya mengetahui sebatasa laporan perusahaan yang memenangkan leleang dari panitia lelang.
5. Pengelolaan Sampah Dilingkupi Masalah
DKP Butuh Dua Perusahaan Kelola Sampah
Kapan Batam bebas dari masalah sampah? Pertanyaan ini mungkin tidak bisa terjawab dalam waktu dekat. Pasalnya sejak setahun belakangan ini pengelolaan sampah bisa dibilang amburadul. Ini terlihat dari tidak ada yang menunjukan kinerja yang bagus. Alhasil memasuki tahun 2011 masyarakat batam kembali resah dengan masalah sampah.
