Batam Pos
1. Sepakat Tidak Demo dan Mogok
Pihak Apindo dan elemen pekerja/buruh se Batam akhirnya “berdamai”. Mereka sepakat menjaga kondusifitas kota industri Batam dari aksi mogok kerja maupun demonstrasi. Pasalnya, bukan rahasia umum lagi, aksi demonstrasi dan mogok kerja para pekerja/buruh selama ini telah mengakibatkan hengkangnya sejumlah perusahaan modal asing (PMA) ke negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam yang dinilai kondusif. Kesepakatan itu tertuang dalam nota kesepahaman bersama (MoU) dilakukan oleh perwakilan pekerja/buruh diantaranya SPSI, SPMI, SBSI dengan Apindo Batam yang diketuai Oka Simatupang. Turut menyaksikan Ketua Apindo Kepri, Cahya, Kadis Tenaga Kerja Pemko Batam, Rudi Sakyakirti dan Kapolda Kepri Brigjen Raden BW.
2. Penambang Hanya Bisa Mengelus Dada
*Tim Penertiban Pasir Kembali Razia
Puluhan pekerja tambang pasir ilegal di kampung Tempinis Teluk Bakau dan Kampung Jabi Batu Besar Nongsa hanya bisa mengelus dada saat tim terpadu Bapedalda Kota Batam menyita mesin dompeng dan menyegel lokai pertambangan pasir tempat mereka mengais rejeki, Kamis (30/12). Seperti dirasakan Rusman, warga Kampung Melayu. Ia mengaku sudah stau tahun menambang di Kampung Tempinis. Pekerjaan itu ia tempuh karena sudah tak sanggup bekerja di tempat lain mengingat usianya sudah tua. Dari menambang itu ia menafkahi empat orang anaknya. Termasuk salah satunya, Agus Haryanto, 18 putra ketiganya. Menurut Dendi Purnomo, Kepala Bapedalda Kota Batam sekaligus ketua tim terpadu, penertiban ini upaya penegakan hukum pihaknya menjaga kelestarian lingkungan Batam. Sebab penambangan pasir ilegal ini menyebabkan kerusakan lingkungan cukup parah di Batam. “Tambang pasir di kedua kampung ini masuk dari 73 titik yang dilarang Pemko Batam, melakukan pertambangan pasir,” katanya.
3. Pemko Siapkan Ranperda Pemekaran
Pemerintah Kota (Pemko) Batam menggodok rancanangan peraturan daerah (ranperda) tentang pemekaran kecamatan. Draf Ranperda tersebut akan segera disampaikan ke DPRD Kota Batam, dalam waktu dekat. Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan mengatakan pemekaran kecamatan ini bertujuan untuk mendekatkan dan memaksimalkan pelayanan aparat. Sehingga memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluannya yang membutuhkan layanan aparatur pemerintah di Kecamatan. Rencananya, kecamatan yang akan dimekarkan adalah kecamatan-kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi. “Tapi belum ditentukan, kecamatan mana yang akan dimekarkan. Proses ini harus melalui studi survei yang matang,” kata Dahlan kepada sejumlah wartawan belum lama ini.
4. Ketentuan UN dan Kelulusan Disosialisasikan
Dinas Pendidikan Kota Batam mulai mensosialisasikan perubahan Ujian Nasional (UNI) dibeberapa sekolah. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi sedini mungkin persiapan sekolah dalam mengikuti perubahan UN nantinya. Meskipun saat ini, petunjuk pelaksana dan teknis terkait UN 2011 belum diterima. “Dalam tahap awal, kita telah mengumpulkan seluruh kepala sekolah mulai dari SD hingga SLTA, sambil melakukan pemantapan penerapan kurikulum terpadu satuan pendidikan (KTSP),” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin. Ketentuan baru yang akan diterapkan menyatakan, nilai UN 2011 bukan lagi satu-satunya penentu kelulusan siswa dinilai Muslim, cukup beralasan. “Karena bisa mengakomodir prestasi siswa secara keseluruhan, bukan hanya saat UN saja. Namun mengkombinasikan nilai gabungan dan nilai ujian sekolah seluruh mata pelajaran,” katanya.
Tribun
1. Penambang Ilegal tak Mampu Melawan
*Bapedalda Amankan Tujuh Mesin Pengeruk
*Razia Tambang Pasir Darat di Kampung Tempinis
Puluhan pekerja tambang pasir ilegal di Kampung Tempinis, Teluk Bakau pasrah saat tim terpadu Bapedalda Kota Batam menyegel lokasi penambangan pasir di kawasan Batu Besar Kecamatan Nongsa, Kamis (30/12). Aktivitas ilegal itu dianggap telah merusak lingkungan. Penertiban tambang pasir ilegal di penghujung tahun itu dilakukan tim terpadu Bapedalda yang diperkuat personel TNI, Polri, Satpol PP dan Ditpam OB. Mereka berhasil mengamankan tujuh unit mesin dompeng yang digunakan warga untuk mengeruk pasir darat di Kampung Jabi dan Kampung Tempinis. “Penertiban tambang pasir darat ilegal ini yang terakhir dilaksanakan oleh Bapedal pada tahun 2010. Langkah penegakan hukum kami lakukan karena penambangan pasir darat ini sudah merusak lingkungan,” tegas Dendi Purnomo.
2. Dendi Biaya Sekolah Anak Pemilik Mesin
Rusman, seoorang pemilik mesin dompeng pengeruk pasir darat tidak bisa berkata apa-apa saat mesinnya ikut disita. Ia bersama istri dan dua anaknya berusaha memohon kepada Kepala Bapedalda Kota Batam, Dendi Purnomo, untuk mencari pekerjaan baginya. Menurut bapak lima anak ini, pendapatannya sebagai pemilik mesin dompeng pengeruk pasir tersebut hanya Rp100 ribu per hari. Bahkan mesinnya tersebut masih hutang di toko Rp15 juta. “Kalau mesin dompeng saya ini dibawa, terpasa anak saya yang nomor tiga ini putus sekolah. Agus, anak saya nomor tiga ini sudah kelas tiga. Bahkan uang komitenya sudah lima bulan tidak dibayar. Bagaimana kalau dibawa mesin saya ini. Bagaimana nasib anak kami pak,” keluh Rusman. Menanggapi keluhan Rusman, Dendi mengatakan untuk membiayai sekolah anak Rusman akan ditanggung secara patungan oleh Bapedalda beserta jajarannya.
3. Veristina Nyanyikan Album Perdana
*Meriahkan Malam Tahun Baru di Batam
*Basri Buhori Diundang ke Sungai Guntung
Pendatang baru di jagat dangdut, Veristina akan memeriahkan malam pergantian tahun di Dataran Engku Putri, Jumat (31/12) malam ini, Dia akan menyanyikan sejumlah lagu dari album perdananya. Wajah dan suara Veristina sendiri mulai akrab ditelinga masyarakat Batam. Dia ikut memeriahkan kampanye pasangan, Ahmad Dahlan-Rudi. Selain itu lagunya yang bernada house music juga sudah beredar di youtube. Veristina mengaku diantara lagu yang akan dinyanyikan berjudul Apa Sih Mau Mu. Lagu itu merupakan single hits album perdana yang akan dilincurkan awal Januari mendatang. Veristina sendiri berada di bawah label Pelangi Recor, bersama Syahrini. Malam ini selain Veristina, juga akan tampil penyanyi KDI dan grup musik lawak Teamlo. Acara puncak berupa pesta kembang api dimana panitia sudah menyiapkan kembang api superbesar untuk malam pergantian tahun ini.
4. 2011 Batam Bebas Demo Buruh
*Apindo-Pekerja Teken Kesepakatan
*Tidak Akan Kebiri Hak-hak Pekerja
Setiap muncul permasalahan antara pengusaha dan pekerja selalu berujung aksi demonstrasi. Akibatnya kedua belah pihak sama-sama dirugikan. Namun pad atahun 2011 nanti, aksi demo buruh bakal semakin minim. Soalnya antara pengusaha dan pekerja sudah menjalin kesekatan sero demo. Kesepakatan zero demo pada tahun 2011 ini tertuang dalam MoU antara perusahaan-perusahaan anggota Apindo Batam dengan pekerja yang tergabung dalam SPMI, SBSI, SOSI dan Lomenik SBSI, Kamis (30/12). Penandatanganan MoU ini langsung dilakukan oleh Ketua Apindo Kepri, Ir Cahya, Ketua Apindo Kota Batam, Oka Simatupang, Ketua SPMI, Nurhamli, Ketua SPSI, Saiful Badri, Ketua Lomenik Masmur Saidan. Penandatanganan disaksikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Rudi Sakyakirti dan Kapolda Kepri, Brigden Pol Raden B Winarso.
5. Sejumlah Organisasi Tolak Pesta Tahun Baru
*Kembang Api Itu Teman Setan
Rencana Pemko menggelar pesta kembang api menyambut tahun 2011 bisa terganjal. Kamis (30/12) terbentang spanduk putih besar berisi tanda tangan menolak pesta kembang api di malam tahun baru itu. Spanduk itu dibentangkan sekelompok kecil masa yang mengaku dari Majelis Ualama Indonesia (MUI), Forum Silahturahmi Masjid dan Mushala (FAHMITAMAMI) dan Frot Pembela Islam (FPI). Seperti tertulis di spanduk, mereka tidak setuju dengan kembang api karena merupakan simbol Yahudi, pemborosan, teman setan dan kawan iblis. Daeng Adi Ladia selaku ketua FPI Batuaji menyatakan kembang api telah memboroskan uang negara. Dan sebaiknya uang tersebut diberikan kepada orang yang membutuhkan.
Haluan Kepri
1. Tahun Baru di Engku Putri
*Ada Pesta Kembang Api Malam Ini
Menyambut Tahun Baru masehi 2011, Pemko Batam kembali menggelar pesta kembang api selama 15 menit malam ini di Dataran Engku Putri Batam Centre. Selain pesta kembang api, warga Batam juga akan dihibur dengan artis KDI dan band Teamlo. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam, Guntur Sakti mengatakan hal itu kemarin. Rencana menggelar pesta kembang api dengan durasi 15 menit ini sudah disepakati panitia [ada saat pagelaran iven malam tahun baru. “Tahun ini kita menggelar pesta kembang api dengan lebih meriah. Selama lima belas menit langit Batam akan dihiasi pesta kembang api. Mari saksikan iven malam tahun baru ini,” ujarnya.
2. Mahasiswa Tolak Dipolitisir Cawako
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Batam mendatangi Kantor Pemko Batam. Aksi mereka ini dipicu adanya spanduk-spanduk dukungan terhadap calon walikota-wakil walikota tertentu yang dipasang di beberapa titik simpang strategis. Koordinator aksi, Bellu Masuara menegaskan aksi mereka ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap calon tertentu yang merangkul mahasiswa untuk mencari dukungan. Kekecewaan itu tertuang dalam beberapa poin yang dibacakannya.
3. Razia Pasir Ielagal
*Tim Sita 8 Mesin Penyedot Pasir
Sebanyak 8 mesin penyedot pasir yang sedang bekerja disita Tim Terpadu dalam razia yang digelar mulai dari kawasan KDA hingga Kampung Jabi, Nongsa, Kamis (30/12). Tim yang terdiri dari gadungan Bapedal, aparat Polresta Barelang, Satpol PP dan Ditpam OB langsung menghentikan mesin selanjutnya diangkut truk dan dibawa ke Kawasan Pengumpul Limbah Industri (KPLI) di Kabil. Kepala Bapedal Kota Batam, Dedi N Purnomo yang juga sebagai pimpinan tim razia mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengawasan selama dua minggu sebelum menggelar razia. Hal ini guna membuktikan jika tim tidak tebang pilih dalam merazia penambangan pasir. “Siapapun yang melakukan penambangan pasir secara ilegal akan kita razia. Sesuai UU Nomor 4 tahun 2009 tentang penambangan tanpa izin, pelaku diancam pidana 10 tahun penjara,” kata Dendi.
4. Terlambatnya Pembayaran Tagihan Kontraktor
*Mulyono: Sebaiknya Dikomunikasikan
Ketua Gapensi Kota Batam, Djoko Mulyono meminta Pemko Batam agar jika ada keterlambatan pembayaran tagihan kontraktor supaya jauh-jauh hari dikomunikasikan ke asosiasi sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran. “Ke depan jika hal serupa terjadi lagi seharusnya pemerintah jauh-jauh hari mengkomunikasikan dengan pihak asosiasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Bayangkan jika perusahaan telah mengerjakan proyek pembangunan, tiba-tiba pembayaran tidak lancar secara otomatis membuat resah mereka,” ujar Mulyono.
