Batam Pos
1. BKD Periksa 2.045 Berkas
Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Batam masih disibukkan pemeriksaan berkas calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2010. Sejak pembukaan CPNS 16-20 November lalu, jumlah berkas yang diterima BKD sebanyak 2.045. Kepala BKD Batam, mengatakan dalam sehari jumlah berkas yang masuk ada sekitar 600 berkas. “Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya yang bisa mencapai seribu per hari,” katanya. Firmansyah memperkirakan 23-24 November merupakan puncak pengiriman berkas. “Kami melibatkan sekitar 35 orang untuk memeriksa berkas yang berasal dari BKD, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan,” sebutnya.
2. Distako Batalkan Bangun Empat Tugu
Niat Dinas Tata Kota (Distako) Batam membangun 36 tugu di tiap pintu masuk kampung tua tak kesampaian, Dari jumlah itu, ada empat tugu yang dibatalkan pembangunannya. Keempat tugu tersebut yakni di Seitering, Tanjungkasam, Sagulung dan Tembesi. Dengan demikian Distako Batam hanya membangun 34 tugu kampung tua. Kepala Distako Batam, Gintoyono mengatakan, kawasan kampung tua Seitering sudah direlokasi menjadi kawasan pembangkit listrik. Kampung tua Seitering dan Sagulung, lahannya sudah dialokasikan ke pihak lain oleh Otorita Batam (OB). Sementara kampung tua Tembesi sudah tenggelam.
3. SSET Belum Dapat Kepastian
Direktur Utama PT Surya Sejhatera Envirotech (SSET), H Dion Soetadi mengatakan, hingga Sabtu (12/11) lalu pihaknya belum mendapat penegasan dari Pemko Batam soal kapan kesepakatan bersama mengakhiri perjanjian akan ditandatangani. Padalah, kata dia, PT SSET telah melayangkan surat permohonan mengenai tanggal pengakhiran perjanjian yang ditujukan kepada Walikota Batam melalui surat tertanggal 2 November dan 18 November 2010. “Memperhatikan perkembangan kondisi itu menyebabkan PT SSET belum dapat memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai banyak hal meliputi sebab akibat berakhirnya kerjasama pemerintah swasta dibidang persampahan di Batam,” ujar Dion dalam siaran persnya.
4. UMK Rp 1.180.000
Lancar Setelah 8 Tahun Deadlock
Pengusaha dan serikat pekerja menyepakati upah minimum Kota Batam (UMK) 2011 sebesar Rp 1.180.000 atau naik 6,3 persen dibanding tahun ini. Angka ini naik Rp 70 ribu dari UMK 2010 sebesar Rp 1.110.000. Namun, UMK 2011 masih di bawah nilai kebutuhan hidup layak (KHL) sebesar Rp 1.288.906. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya mengaku, puas dengan kesepakatan itu. Apalagi, kenaikan 6,3 persen tak terlalu jauh dari harapan pengusaha. “Ini jalan tengah. Jadi buat apa saling ngotot,”kata Cahya, Senin (22/11). Pengusaha sebelumnya berharap kenaikan UMK hanya empat persen. Sementara serikat pekerja menginginkan 12 persen. Angka itu sempat bergerak saat kedua belah pihak bernegosiasi di enam pembahasan lalu. Pengusaha menaikkan tawarannya dari empat menjadi lima persen. Sedangkan serikat pekerja menurunkan tawarannya dari 12 menjadi sembilan persen.
5. Jalan Menuju SMPN 36 Perlu Perbaikan
Jalan utama menuju SMPN 36 Batam di Kampung Becek kondisinya rusak berat. Tak terhitung lagi berapa banyak lubang di jalan sepanjang kurang lebih 2 km tersebut. Salah satu penyebabnya adalah kualitas aspal kurang baik. Jalan tersebut juga sering dilewati kendaraan berat menuju beberapa perusahaan galangan kapal. “Kami sudah mengusulkan perbaikan beberapa kali ke Pemko Batam. Namun belum ada realisasinya hingga kini. Kami kasihan pada anak-anak sekolah yang kalau hujan kesulitan melewati jalan tersebut,”ujar Syarifudin salah seorang tokoh masyarakat kampung Becek.
6. Stok Permium Batam Cukup
Bahan bakar minyak bersubsidi mulai langka di beberapa kota di Indonesia. Bahkan masyarakat banyak yang melakukan aksi nekat dengan memborong BBM menggunakan jerigen. Hal ini karena stok BBM bersubsidi mulai menipis. Namun, hal tersebut tak terjadi di Batam. Pasokan premium di Batam masih normal. Dibeberapa SPBU juga masih normal dan tidak ada antrean memborong premium. Pantauan di beberapa SPBU warga Batam tidak sama sekali takut kehabisan stok BBM bersubsidi. Sales Representatif BBM Retail Wilayah XII PT Pertamina, Luthfi Kukuh Pambudi mengatakan, stok Batam dan Kepri saat ini mencukupi. Menurut dia Depot Pertamina selalu meminta stok. Stok tersebut datang dua hari menjelang habis menggunkan tanker.
7. Sampah Menumpuk, Drainase Kecil
Warga Tiban III mengeluhkan pengangkutan sampah yang terlambat. Di beberapa titik perumahan warga di Tiban III, masih banyak sampah menumpuk akibat telat diangkut akibatnya bau busuk mulai keluar. “Memang diangkut, tapi datangnya telat, sampahnya sudah bau,”ujar Turnip, Ketua RT 04 Tiban III. Sampah juga menumpuk di pertokoan dan bekas pembangunan ruko maupun perumahan yang masih dalam tahap pembangunan di Tiban III.
8. PNPM Mandiri Perkotaan Dorong
Kepedulian Masyarakat
PNPM Manidir Perkotaan di enam kelurahan di Kecamatan Batam Kota tahun 2009-2010 diresmikan. Peresmian dilakukan Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan tersebut dipusatkan di Perumahan Taman Raya Tahap I, Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Senin (22/11). Kosasih mewakili BKM Kecamatan Batam Kota mengatakan, melalui kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan dapat mendorong kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya. Namun, tak seluruh masyarakat dapat merasakan program pemerintah tersebut karena keterbatasan anggaran. Untuk program PNPM Mandiri di Kecamatan Batam Kota, anggarannya dibagi enam kelurahan. Untuk Kelurahan Sukajadi, total anggaran untuk kegiatan Rp 75 juta dan Rp 20 juta merupakan swadaya masyarakat.
Tribun Batam
1. Tahun Depan Harus Samai KHL
*UMK Batam 2011 Rp1.180.000
*Pekerja-Pengusaha Sepakat Naik Rp70.000
Rapat terakhir penentuan Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2011 menjadi sejarah baru hubungan pengusaha-pekerja. Dalam pertemuan ketujuh itu di kantor wali kota Batam, Senin (22/11), mereka berhasil menyepakati UMK di angka Rp1.180.000. Angka tersebut naik Rp70.000 dari UMK saat ini, Rp1.110.000. Jika dipresentasikan kenaikannya sekitar 6,3 persen. Padahal dalam delapan tahun terakhir, rapat UMK selalu berakhir deadlock. Atas dasar itu, Ketua Apindo Kepri, Ir Cahya, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Rudi Sakyakirti, serta beberapa perwakilan serikat pekerja dan buruh tampak sumringah.
2. Istirahat Pun Bergantian
*Petugas BKD di Antara Tumpukan Berkas
*Sudah 2.045 Lamaran Masuk
Masa penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan saat yang menyibukkan bagi staf Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pemerintah Kota Batam. Selama kurang lebih sepuluh hari, sejak 16 November hingga 25 November, mereka bekerja melebihi jam kerja yang seharusnya, hanya untuk memilah berkas-berkas pelamar yang masuk. Mereka mulai bekerja dari pagi hari untuk mengecek kelengkapan berkas yang diterima sore atau malam sebelumnya. Istirahat pun dilakukan secara bergantian agar proses pemilahan tidak berhenti total saat waktu istirahat masuk. “Kami menerima berkas dari Pos, sore atau malam hari. Berkas kemudian disimpan di kantor untuk dipilah esok paginya. Kita akan mengusahakan berkas yang diterima hari ini bisa selesai dipilah hari ini juga. Agar tidak menumpuk di hari-hari terakhir, karena biasanya paling banyak lamaran masuk di hari terakhir,” kata Kepala BKD Kota Batam, Firmansyah.
3. Supri Minta Jatah Seaport Tax
*Masih Dikelola BP Batam
*Proyeksi Pendapatan Pemko Menurun
Banyaknya retribusi yang dihapus setelah muncul UU 28 Tahun 2009 tentang pajak-pajak dan retribusi daerah, membuat Pemko kembali meminta ke Badan Pengusahaan Batam, agar bisa memberikan seaport tax (pajak pelabuhan) ke Pemko. Dulu Pemko pernah mendapat seaport tax yang besarnya 12,5 persen. Namun setelah ada Perda Kepelabuhan dan para pengusaha melakukan judicial reviview, maka Perda tersebut dibatalkan. Sejak saat itu Pemko tidak lagi mendapat bagian dan pengusaha beralasan merugi sehingga tidak bisa diberikan lagi. Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Batam, Raja Supri mengatakan akan segera membicarakan agar Pemko dapat dari seaport tax. “Kami akan membahasanya, kami berharap bisa dapat dari seaport tax seperti sebelumnya. Kita akan mengadakan rapat koordinasi untuk membahas ini. Alasan kita jelas pernah ada Perda bantuan pihak ketiga. Lewat Perda itu, seaport tax tak bisa kita terima. Sedangkan ariport tax tidak bisa kita dapat karena ada surat dari Menteri Perhubungan, bahwa itu masuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” kata Raja Supri.
4. RP 110 Juta untuk Mentawai
*Ria Serahkan Bantuan Bencana Tsunami
Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana Tsunami di Mentawai, Sumatera Barat (Sumbar), Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyerahkan sejumlah bantuan. Bantuan berupa uang dan barang tersebut diantar langsung oleh Wakil Wali Kota (Wawako) Batam, Ria Saptarika. Total sumbangan yang diserahkan oleh Pemko Batam senilai Rp250 juta itu diterima langsung oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Kesra, Syahrizal. Bantuan yang diserahkan itu terdiri dari uang tunai Rp110 juta dan sisanya dalam bentuk barang berupa makanan dan pakaian layak pakai. Bantuan tersebut menurutnya berasal dari PGRI sebesar Rp60 juta dan dari Posko Peduli Mentawai Batam Peduli yang dikumpulkan oleh Pemko Batam dan masyarakat umum Rp50 juta. Rombongan Wawako yang mengantarkan bantuan tersebut berangkat melalui Bandara Hang Nadim pada Senin (22/11) pukul 14.25 WIB. “Mari kita berdoa bersama-sama agar bencana ini tidak terjadi lagi di daerah Padang dan sekitarnya. Mudah-mudahan bantuan yang kami berikan ini dapat bermanfaat terutama bagi korban bencana Tsunami yang melanda Mentawai beberapa waktu lalu,” ajak Wawako.
5. Industri Shipyard Mengarah ke Kabil
*Wako Resmikan Proyek PNPM Mandiri Nongsa
Satu persatu Wali Kota (Wako) Ahmad Dahlan, meresmikan keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Mandiri (PNPM) Masyarakat Perkotaan. Senin (22/11) Wako meresmikan proyek PNPM Mandiri di Kelurahan Kabil dan Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa. Wako menilai proyek PNPM Mandiri merupakan satu langkah percepatan pembangunan. Sebagai bentuk dukungan Pemko Batam terhadap program tersebut, pada tahun 2011 akan dianggarkan dana Rp9 miliar untuk PNPM se Kota Batam. Menurutnya program PNPM perkotaan ini merupakan terobosan yang dilakukan pemerintah untuk pemerataan dan percepatan pembangunan yang ada di daerah.
Haluan Kepri
1. UMK Batam Naik Rp 70 Ribu
Rapat putaran ketujuh pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2011 akhirnya membuahkan hasil. Unsur tripartit menyepakati UMK Batam 2011 sebesar Rp1.180.000 atau naik Rp70 ribu dari tahun sebelumnya. Ini adalah kali pertama dalam lima tahun terakhir pembahasan UMK tidak berakhir deadlock. Selain UMK 2011 rapat yang digela di lantai IV kantor Wali Kota Batam, Batam Centre Senin (22/11) itu juga menyepakati rencana untuk menetapkan UMK 2012 sama dengan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Rapat pembahasan terakhir cukup alot. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan nilai UMK 2011 sebesar Rp1.180.000 dan menyepakati UMK 2012 sama dengan KHL menjadi tanggungjawab bersama antara unsur tripartit.
2. 2.045 Lamaran CPNS Masuk BKD
*Pelamar Teknis Paling Banyak
Sebanyak 2.045 berkas lamaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) sudah masuk ke Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Batam, Senin (22/11). Dari semua berkas yang masuk, formasi teknis adalah yang paling banyak dengan jumlah 1.161 lamaran, formasi guru 516 lamaran dan formasi kesehatan 366 lamaran. Demikian disampaikan Kepala BKD Kota Batam, Firmansyah. Dikatakannya dari hari ke hari berkas lamaran teknis tetap paling banyak masuk ke BKD. Pada Sabtu (20/11) saja ada 333 berkas lamaran formasi teknis yang masuk dan disusul formasi guru sebanyak 157 dan formasi kesehatan 120 lamaran. “Satu hari rata-rata ada 600 berkas lamaran yang masuk, dan diperkirakan akan mencapai puncak atau paling banyak pada 24-25 November. Berkas lamaran yang masuk itu sudah langsung dipilah dan sampai hari ini (kemarin,red) semua formasi ada yang melamar,” terangnya.
3. Raja Muchsin Jadi Saksi Sidang Mobdin
*Penerbitan SPM Sesuai Nilai Kontrak
Sidang lanjutan dugaan korupsi proyek pengadaan mobil dinas (mobdin) di Pemko Batam tahun 2006 dengan terdakwa Raja Hamzah dan Abu Hanifah di PN Batam, Senin (22/11). Agenda sidang mendengarkan kesaksian Kepala Badan Informasi dan Komunikasi (Infokom) Kota Batam, Raja Muchsin. Raja Muchsin saat terjadinya proyek pengadaan mobdin pejabat menjabat sebagai Kepal Bagian Keuangan Kota Batam. Dalam kesaksiannya, Raja Muchsin menjelaskan tentang aliran dokumen hingga diterbitnya surat perintah membayar (SPM). Sebelum penerbitan SPM yang merupakan kewenangannya, pimpinan proyek (Pimpro) harus menyiapkan beberapa dokumen lengkap. Termasuk berita acara yang menyatakan bahwa barang dalam kondisi siap 100 persen.
