BATAM – Batam sebagai kawasan maritim, menjadi daya tarik tersendiri untuk budidaya perikanan. Selain itu, warga Batam yang gemar makan ikan juga mempunyai potensi pasar yang besar dalam budidaya perikanan. Untuk memajukan budidaya perikanan di Batam, Gerakan Usaha Mikro Kecil Indonesia (GUMKI) bekerjasama dengan Pemerintah Kota Batam menandatangani nota kesepahaman pengembangan kawasan budiprima terpadu, Senin (30/5) di kantor Walikota Batam, Nota Kesepahaman ditandatangani Presiden GUMKI, Zainal Bintang dan Walikota Batam Ahmad Dahlan disaksikan Wakil Gubernur Kepri, Soeryo Respationo dan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad.
Dalam kesempatan tersebut, Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga memberikan bibit ikan pada UKM yang bergerak dibidang perikanan di Batam. Bibit ikan tersebut antara lain lele, bawal bintang, kerapu macan dan kakap putih.
Walikota Batam, Ahmad Dahlan mengatakan kebutuhan ikan di Batam sangat besar. Untuk lele saja, kebutuhan di Batam mencapai 8-10 ton per hari semantara produksi lokal hanya mampu 2 ton per hari sementara sisanya diimpor dari Malaysia. “Ketika larangan impor diberlakukan, harga ikan lele melonjak tinggi,” katanya.
Dahlan menyebutkan semoga dengan kerjasama ini bisa mengurangi ketergantungan Batam pada impor ikan. “Dengan majunya perikanan di Batam tentu akan meningkatkan kesejahteraan nelayan Batam,” tuturnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad mengatakan adanya kerjasaman ini diharapkan dapat membantu merealisasikan visi KKP yakni menjadikan Indonesia sebagai produsen hasil kelautan dan perikanan terbesar di dunia pada 2015.
“Tujuan program ini, dalam jangka pendek untuk mewujudkan swasembada lele di Kota Batam dengan harga yang kompetitif dengan negara tetangga. Sedangkan untuk jangka panjang, kegiatan ini dapat mendorong peningkatan ekspor ke negara tetangga,” katanya.
Pemerintah, sebut Fadel sangat menyadari keberhasilan berbagai program dibidang kelautan dan perikanan sejalan dengan kesejahteraan nelayan. Dalam anggaran KKP, setiap tahun ditingkatkan untuk rakyat khususnya nelayan. “Tahun ini pemerintah siapkan Rp212 miliar, tahun depan dinaikan menjadi Rp1,2 triliun. Salah satu kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan adalah memberi bantuan rumah dan modal usaha,” jelasnya.
Menaggapi banyaknya nelayan Indonesia yang ditangkap Malaysia, Fadel mengatakan karena masalah garis batas negara yang belum jelas. Fadel menyebutkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Malaysia dan Singapura agar tidak menangkap nelayan dengan kapal kecil tapi mengarahkannya untuk kembali ke perairan Indonesia bergitu pun sebaliknya. “Namun apabila yang melintas nelayan dengan kapal yang besar dan teknologi canggih, tentu akan ditindak,” imbuhnya.
DKP, sebut Fadel juga memperketat aturan kapal asing yang mencari ikan di Indonesia. Hal ini untuk menghindari eksploitasi ikan di perairan Indonesia oleh kapal asing. “Minimal harus ada ABK warga Indonesia. Kapal tersebut juga harus lapor di pelabuhan berangkat ataupun bongkar muat,” tegasnya.
Pemerintah, imbuh Fadel menyadari keterbatasan kapal yang dimiliki nelayan Indonesia. KKP mencatat hanya dua persen dari kapal Indonesia yang berbobot diatas 30 Gross Tonage (GT). “Secara bertahap, Pemerintah akan memberikan bantuan kapal besar diatas 30 GT pada nelayan. Tahun ini 250 unit,” papar Fadel. (humas_crew/ev)
.::share::.
