BATAM – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI perwakilan Kepri berkunjung ke Kantor Walikota BAtam, Selasa (9/8). Dalam kesempatan tersebut, Walikota Batam, Ahmad Dahlan mengemukakan empat masalah yang paling dominan di Batam.
Pertama, kata Dahlan, yakni masalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk di Batam. Menurut sensus Badan Pusat Statistika (BPS), laju pertumbuhan penduduk Batam diatas rata-rata nasional sekitar 8,3 persen. “Hal ini karena tingginya tingkat urbanisasi ke Batam bagi para pencari kerja serta tingginya angka kelahiran melihat pendatang ke Batam rata-rata usia subur,” katanya.
Masalah kedua, sebut Dahlan yakni status quo Rempang-Galang belum ada Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dilimpahkan baik ke Badan Pengusahaan(BP) atau Pemerintah Kota Batam. “Sebenarnya banyak investor yang melirik Relang. Namun karena masalah staus quo, banyak yang meminta pulau di luar Batam seperti Janda Berhias dan kepala Jeri,” imbunhya.
Mantan Humas OB ini menututkan, masalah yang keempat adalah rumah liar (ruli). Pemko Batam berkomitmen menertibkan semua ruli di Batam sesuai dengan visi Kota Batam menjadikan Batam sebagai kota modern. “Kalau tidak ditertibkan Batam akan menjadi kota yang tidak menarik. Bagaimana bisa modern, kalau banyak ruli,” sebut Dahlan.
Masalah pulau terluar menjadi masalah keempat yang disampaikan Wako. Di Batam ada tiga pulau terluar yakni pulau Nipah, pulau Puteri dan Pulau Batu Berantai. Masaah pulau puteri dan pulau Batu Berantai relatif aman, sementara pulau Batu beraantai membutuhkan perhatian khusus. “Pulau tersebut seperti karang, apabila pasang tidak terlihat. Hal ini akan menggangu keselamatan pelayaran dan sangat berbahaya untuk perbatasan karena sangat dekat dengan kawasan laut Singapura,” aku Dahlan.
Ketua BP Batam, Mustofa Widjaja menambahkan, kependudukan juga menimbulkan masalah air listrik dan transportasi. Untuk masalah air, saat ini, BP Batam menyiapkan dam tembesi. Namun dalam 5-10 tahun kedepan tentu akan terjadi keterbatasan suplai sementara kebutuhan meningkat. “Kita menyiapkan alternatif reverse osmosis dari laut atau menyambungkan pipa air bersih dari Bintan atau Lingga,” jelasnya.
Terkait listrik, PLN Batam tengah menyiapkan penyediaan energi yang berkelanjutan. “Juga tengah disiapkan penyediaan gas dari Natuna,” akunya.
Untuk masalah transportasi, BP merencanakan pembangunan jalan tol untuk dilalui kendaraan berat seperti trailer dan kontainer. Hal ini untuk memisahkan kendaraan berat dengan kendaraan kecil seperti motor dan kendaraan pribadi. “Selain itu, karena trailer dan kontainer berasal industri, maka bisa diterapkan tarif berbayar untuk tol,” jelas Mustofa.
Anggota DPD RI, Aida Ismeth mengatakan masalah-masalah yang disampaikan ini akan dibawa ke Jakarta untuk di Batas bersama pemerintah pusat dan DPR RI. DPD, sebut Aida, sangat konsen penyelesian masalah Rempang-Galang. “Saat ini sudah ada tindakan dari menteri kehutanan. Kita lihat tindak lanjutnya seperi apa,” katanya.
Masalah perbatasan juga menjadi perhatian khusus pemerintah pusat. Anggota DPD RI, Aida Ismeth dan Ahrdi Hood turut dalam tim panitia khusus (pansus) perbatasan. Menurt Hardi Hood, pemerintah pusat harus memberikan perhatian untuk kawasan perbatasan termasuk Kepri. “Bukan hanya dari segi kemanan, namun juga dari segi kesejahteraan penduduk. Pemerintah pusat harus menggelontorkan APBN lebih banyak untuk kawasan perbatasan,” katanya.
Hardi menjelaskan, kawasan perbatasan dikelola oleh Badan Pengelola perbatasan dibawah Mendagri yang mendapatkan instruksi dari Presiden. Badan ini mempunyai anggaran tersendiri untuk kawasan perbatasan dari APBN diluar anggaran kementrian. “Alokasi APBN berdasarkan skala prioritas. Badan ini memprioritaskan pada daerah perbatasan yang berpenduduk. Saat ini, Natuna masih menjadi prioritas,” imbuhnya.
Anggaran tersebut langsung diberikan ke Kecamatan untuk percepatan pembangunan di kawasan perbatasan. Salah satu contohnya adalah pembangunan dermaga serta perbaikan perahu nelayan. “Batam direncanakan diberi alokasi APBN pada 2014 mendatang,” tuturnya.
DPD, sebut Hardi menunggu pemerintah provinsi Kepri segera melahirrkan Perda pembentukan badan pengelolaan perbatasan daerah sehingga kucuran dana akan lebih cepat. “Daerah lain sudah punya. Kami harap, Kepri segera memilikinya,” ungkap Hardi.
.::share::.
