BATAM – Pemerintah pusat menggelontorkan bantuan sebesar Rp2,7 miliar untuk Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Selain, PUAP, bantuan untuk para petani sebesar Rp4,7 miliar untuk kegiatan program pasar tani, pengembangan karet, peremajaan kelapa, rumah kompos, embung dan sumur resapan serta Lembaga Mandiri Mengakar di Masyarakat (LM3).
Bantuan tersebut diberikan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Batam. Jumlah keseluruhan Gapoktan di Batam sebanyak 35 Gapoktan, namun yang mendapatkan bantuan baru 27 Gapoktan. Penyerahan bantuan Gapoktan diberikan secara simbolis oleh Walikota Batam, Ahmad Dahlan kepada ketua Gapoktan, Senin (26/7) di Seitemiang Batam.
Ketua panitia yang juga merupakan salah satu ketua Gapoktan, Arif mengatakan jumlah petani di Batam sekitar 80 ribu tersebar di Batam dan Hinterland. Saat ini, hasil pertanian Batam mampu menghasilkan 50 ribu ton per tahun. “Jumlah ini masih bisa bertambah apabila dikelola dengan baik,” katanya.
Para petani, sebut Arif berharap nasib petani semakin diperhatikan. Pasalnya, saat ini petani tidak mempunyai lahan sendiri atau hanya hak pakai saja. “Apabila sewaktu-waktu lahan itu akan dibangun, petani harus rela melepas lahanyya. Padahal petani sudah investasi cukup besar,” katanya.
Kepala Dinas Kelautan, Pertanian, Peternakan dan Kehutanan (KP2K) Kota Batam, Suhartini mengatakan program pemerintah pusat ini sangat membantu bagi perkembangan pertanian di Batam. Bantuan tersebut diberikan dikelola langsung oleh para petani. “Dinas hanya mengawasi saja, jangan sampai peruntukannya tidak sesuai dengan ketentuan,” katanya.
Bantuan ini diharapkan dapat membantu permodalan para petani di Batam. Pemanfaatan bantuan ini bisa dipergunakan untuk membeli benih, pupuk dan lainnya.
Walikota Batam, Ahmad Dahlan mengatakan setelah ada bantuan dari pusat, pemerintah daerah juga akan memberikan dana pendampingan yang akan dianggarkan pada 2012 mendatang. “Saat ini Batam mampu menyediakan kebutuhan pertanian sendiri sebanyak 10 persen. Harapannya, empat tahun kedepan, pemenuhan sayuran lokal mencapai 50 persen,” katanya.
Desain awal Batam merupakan daerah industri, bukan pertanian. Dengan demikian, di Batam memang tidak disiapkan lahan pertanian. Namun saat ini Pemko Batam akan mulai memasukkan lahan pertanian dalam rancangan tata ruang Batam. “Kedepan, lahan pertanian akan diakui secara legal oleh pemerintah,” tutur Dahlan. (humas_crew/ev)
.::share::.
