BATAM – Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Batam menggelar musyawarah II KORPRI Kota Batam, Senin (6/6) di Hotel Harmoni One. Reformasi birokrasi dan disiplin pegawai menjadi prioritas utama yang dibahas dalam upaya optimalisasi pelayanan publik.
Walikota Batam, Ahmad Dahlan mengatakan forum musyawarah KORPRI ini, bukan hanya untuk memilih ketua, namun follow up dan realisasi dari hasil musyawarah ini harus diperhataikan dan dilaksanakan.
Menurut Dahlan, Pegawai Negeri, saat ini tengah menjadi sorotan. Salah satunya yakni masalah disiplin pegawai. “Pemko Batam berkomitmen bagaimana mendisiplinkan pegawai. Hal ini merupakan tanggung jawab pimpinan SKPD atau unit kerja,” katanya.
Dahlan menuturkan, pimpinan SKPD berhak untuk mendisiplinkan pegawai. Apabila dibiarkan, dikhawatirkan ketidakdisiplan seperti telat masuk kantor dan bolos kerja akan menjadi kebiasaan. “Apabila tidak bisa disiplin, akan diberikan sanksi pada pegawai tersebut,” jelasnya.
Walikota menegaskan, pada waktu diangkat menjadi pegawai negeri ataupun pelantikan jabatan, diangkat sumpah akan menyerahkan seluruh jiwa dan raga untuk negara. “Seorang pegawai negeri, dibiayai oleh negara. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban untuk memberikan bakti pada masyarakat dan negara,” paparnya.
Sementara itu, Asisten II Pemprov Kepri yang mewakili ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kepri, Nuraida Muchsin mengatakan organisasi KORPRI juga berperan dalam meningkatkan profesionalisme dan pelayanan PNS terhadap masyarakat. “Setelah era reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi publik, PNS banyak menjadi sorotan bahkan setiap hari dikritik. Hal ini mendorong PNS untuk bersikap lebih baik dan membangun kesan yang baik di masyarakat,” katanya.
Nuraida menekankan bahwa saat ini, citra PNS dimata masyarakat kurang begitu baik. Harapannya, program yang dibuat oleh organisasi KORPRI bisa meningkatkan profesionalisme dan dedikasi pegawai. “Sehingga, kedepannya bisa memperbaiki citra PNS dan supaya ada rasa percaya dari masyarakat,” paparnya.
Musyawarah II KORPRI Kota Batam mengambil tema Eksistensi KORPRI dalam upaya optimalisasi pelayanan publik melalui reformasi birokrasi. Musyawarah ini diikuti 117 anggota yang berasal dari Dewan Pengurus KORPRI Kota Batam dan instansi vertikal.
Agenda musyawarah ini yakni mengevaluasai kepengurusan KORPRI 2005-2010, membentuk kepengurusan KORPRI 2011-2016 serta menyusun kebijakan strategis, program kerja dan rekomendasi-rekomendasi KORPRI Batam. (humas_crew/ev)
.::share::.
