BATAM – Walikota Batam, Ahmad Dahlan menerima tim nasional verifikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Depdagri, tadi pagi (29/05) bertempat di Lantai 5 Kantor Walikota Batam. Tim Nasional EKPPD Depdagri yang diketuai oleh Zainal Arifin Pardede tersebut melakukan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kota Batam terkait segala hal yang menjadi kewajiban dan kewenangan Pemko Batam.

Ahmad Dahlan, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada tim Nasional yang melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang telah memprioritaskan Pemko Batam sehingga berbagai upaya yang telah diniatkan sebagai komitmen dalam menyelenggarakan Tupoksi yang ada untuk mensejahterakan masyarakat dapat dievaluasi sejak dini untuk efektifitas dan efifiensi penyelenggaraan pemerintahan dimaksud, katanya mengawali sambutannya.

Lebih lanjut, Dahlan memaparkan berbagai pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor yang mengacu pada upaya peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat terutama pembangunan sarana dan prasarana di wilayah Hinterland. Prioritas pembangunan di wilayah penyangga tersebut merupakan kebijakan strategis dalam melakukan pemerataan pembangunan di pusat kota maupun di wilayah hinterland. Terkait penyebaran penduduk yang belum merata dan proporsional diantara hamparan pulau-pulau yang dihubungkan dengan jembatan Barelang tersebut diakuinya masih terkendala belum adanya ijin dari pemerintah pusat sehingga menyebabkan penumpukan penduduk di pulau utama Batam yang mempunyai konsekuensi dalam sebaran pembangunan yang tidak merata pula, katanya lagi.

Upaya Pemerintah dalam mengurangi masalah kemiskinan dan pengangguran membutuhkan dukungan dan pendekatan lintas sektoral sehingga solusinya yang ditawarkan menjadi terukur dan komprehensif. Padahal, untuk menyelesaikan masalah dimaksud perlu dilakukan secara berkesinambungan, dengan program yang konsisten, serta komitmen yang tinggi dari penyelenggara pemerintahan.

Salah satu strategi mendasar untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran itu adalah dengan menitikberatkan pada solusi yang bersifat permanen, yaitu peningkatan kapabilitas dasar penduduk. Dua faktor penting yang mendasari kapabilitas dasar penduduk, yaitu aspek pendidikan dan kesehatan. Diketahui, kedua aspek itu tidak dapat diwujudkan dalam jangka pendek. Sehingga, para penyelenggara pemerintahan di daerah kerap tidak memasukkan kedua aspek itu sebagai prioritas utama pembangunan.

Di bidang pendidikan prestasi yang telah diperoleh Batam, dengan diterimanya penghargaan Widyakrama 26 Mei lalu oleh Walikota Batam dari Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono. Tahun ini Batam memiliki daya tampung 15000 kursi dari tingkat SD sampai dengan SLTA. Sedangkan dibidang kesehatan pemerintah Kota Batam telah memberikan pengobatan gratis di puskemas dan puskesmas pembantu bagi warganya yang ber-KTP Batam.

Zainal Arifin Pardede memberikan penjelasan terkait PP No 6/2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD). Evaluasi otonomi daerah itu secara garis besar meliputi tiga hal. Pertama, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD). Kedua, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah (EKPOD). Ketiga, evaluasi daerah otonom baru (EDOB).im verifikasi akan melaksanakan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Batam terutama untuk tahun 2009.

Poin penting regulasi itu ialah reward and punishment penyelenggaraan pemerintah daerah. Daerah yang berprestasi akan mendapat pengakuan secara nasional. Tetapi, daerah yang terpuruk dalam kurun waktu tertentu bisa dihapus dan digabung dengan daerah lain.

Sumber utama dalam evaluasi itu ialah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dibuat pemerintah daerah sendiri. Termasuk di dalamnya LPJ pelaksanaan APBD. Evaluasi tersebut didukung pula hasil survei kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, laporan lembaga independen atas kinerja pemda, dan tanggapan masyarakat atas informasi LPPD.

Turut hadir dalam acara tersebut Asisten  bidang Pemerintahan Asyari Abas, Asisten  bidang Ekonomi Pembangunan Syamsul Bahrum, Asisten bidang Administrasi Umum Maaz Ismail, Pimpinan seluruh SKPD Kota Batam atau yang mewakili, Camat se-Kota Batam.

(*hcrew)

.::share::.