Kadis DKP Keluhkan Pasir dan Kerikil Yang Berserakan di Jalanan
BATAM-Mendukung Program Visit Batam 2010, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Batam melakukan penataan taman di Kota Batam. Penataan yang dilakukan DKP yakni terhadap taman-taman yang berada di kawasan Jodoh dan Nagoya. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam, Azwan mengatakan, median jalan yang ada tamannya akan dipagar. Dengan demikian taman tidak akan rusak oleh gelandangan dan pengemis yang melintas di taman tersebut. Azwan menghimbau agar bersama-sama menjaga taman-taman yang ada di Kota Batam. Katanya, untuk pembangunan taman diperlukan biaya yang besar. Sementara dana yang dimiliki pemerintah untuk pembangunan taman sangat terbatas. Untuk itu diperlukan partisipasi pihak ketiga untuk turut serta dalam membangun taman kota di Kota Batam.
“Partisipasi pihak ketiga masih sangat minim untuk pembangunan taman kota. Coba saja lihat di depan real estate yang terdapat di jalan menuju bandara, pintu gerbangnya dipenuhi gulma. Kalau seperti ini siapa yang bertanggungjawab. Batam dengan ribuan perusahaan, peran serta dalam membangun taman sangat kecil,” papar Azwan, Kamis (8/10).
Hal lain yang dikeluhkannya terkait masih banyaknya tanah dan pasir yang bersekaran di jalan raya. Belum lagi bekas galian, baik galian pipa ATB, galian kabel Telkom, galian milik PLN maupun galian pipa gas yang terdapat di beberapa ruas jalan seperti Sekupang,
Sagulung, Batuaji dan Batamcentre. Belum lama ini, DKP menerima surat dari Otorita Batam (OB) bahwa akan dibangun pipa induk di Sepanjang Jalan Gajah Mada. Diyakininya pembangunan pipa induk ini akan merusak taman yang sudah terbangun. Ia mengharapkan pembangunan pipa induk ini tidak merusak taman atau pun pohon seperti penebangan yang terjadi di Soutlink.
“Memelihara taman ini sangat sulit. Apalagi pohon-pohon itu untuk membesarkannya membutuhkan waktu antara 5 sampai 10 tahun,” katanya.
Agar tanah dan kerikil tidak lagi berserakan di jalan, ke depan masyarakat yang menjadi pengawas. Karena dengan berseraknya kerikil dan tanah di jalan raya dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Selain masyarakat, kerjasama antar instansi terkait juga sangat diperlukan dalam menjaga kebersihan di Kota Batam. Dalam hal ini OB sebagai pihak yang mengeluarkan izin cut and fill dan Dishub sebagai pihak pengawas di jalan raya. Tanggungjawab kebersihan terutama terkait tanah dan kerikil bukan semata menjadi tugas dan tanggungjawab DKP. Namun selama ini yang menjadi sasaran tidak bersihnya jalan raya yakni dinas yang dipimpinnya.
“Kita sudah memiliki Perda Kebersihan dan Perda Tibum. Kita akan terus mensosialisasikan keberadaan Perda ini dan didalam Perda ini diatur sanksi mulai dari denda hingga kurungan bagi yang melanggarnya,” papar pria berkacamata ini.
Dalam kesempatan itu, Azwan didampingi oleh Kepala Dinas Tata Kota, Gintoyono. Gintoyono menyampaikan bahwa pihaknya akan menggandeng pihak ketiga untuk membangun lima titik jembatan penyebrangan umum (JPU). Pembangunan JPU ini menurutnya salah satu cara yang tepat untuk menjaga taman-taman di Batam dari kerusakan sehingga tetap terpelihara. Terkait bekas galian kabel, telepon ataupun galian listrik menurutnya memang menjadi dilemma. Untuk kegiatan pembangunan izin berada di Dinas Pekerjaan Umum (PU). Sementara Dinas Tata Kota lebih pada estetika. Ke depan dengan dibuatnya Perda tentang IMB, maka untuk izin galian harus dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota.
“Sebelumnya pernah ada perjanjian bahwa yang merusak maka mereka yang memperbaiki,” katanya.
Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM), Imran AZ mendukung penuh pembangunan taman kota di Batam. Sebagai Ketua LAM, ia akan mengajak organisasi kemelayuan di Batam untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan dan membangun taman kota. Secara pribadi, Imran ingin Batam menjadi kota yang tertib dan bersih. Terlebih dengan telah disahkannya Perda Kebersihan dan Perda Tibsos.
“Sebagai orangtua maka saya menghimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan di Batam. Karena kebersihan merupakan sebagian dari iman,” pungkasnya.
(*crew_humas/dv)
.::share::.
Sudah ada perdanya, tinggal tindakan tegas pihak terkait dalam hal ini perlu di sosialisasikan agar masyarakat tahu tempat pengaduannya.
jalan bengkong sadai-btm centre tinggal 1km kenapa blm di aspal.. sipa lagi yg peduli.. jika pemerintah belum turun kelapangan untuk untuk mengecek DPU?