BATAM- Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama Otorita Batam (OB) dan Rumpun Khazanah Warisan Batam (RKWB) serta Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam masih terus menggesa penyelesaian pengukuran Kampung Tua di Kota Batam. Permasalahan utamanya adalah adanya selisih luasan dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pertanahan dengan penetapan PL OB maupun pengakuan dari masyarakat setempat. Lainnya yang menjadi permasalahan Kampung Tua ini diantaranya, sebagian lokasi Perkampungan Tua lokasinya masuk pada lokasi Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Pariwisata, Kawasan Industri dan Kawasan ruang hijau kota. Selain itu sebagian besar lokasi Kampung Tua lahannya tumpang tindih dengan PL OB dan telah dialokasikan kepada pihak ketiga.
Pada tahun 2010 mendatang, Pemko Batam melalui Badan Pertanahan Kota Batam memprioritaskan pengukuran terhadap 11 titik Kampung Tua yang selisih luasannya kurang dari 10 hektar. Kepala Dinas Pertanahan Pemko Batam, Buralimar menuturkan Kampung Tua yang menjadi prioritas pengukuran itu yakni, Bengkong Laut, Dapur 12, Tanjung Riau, Kampung Tereh, Bakau Serip, Telaga Punggur, Sei Kasam, Sei Tering, Teluk Nipah, Kampung Cunting dan Tiawangkang. Katanya, penetapan lokasi Kampung Tua selain bertujuan untuk melestarikan budaya Melayu di Kota Batam juga untuk memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan pada perkampungan tua di Kota Batam.
Sampai saat ini jumlah Kampung Tua yang telah diukur sejak tahun 2002 sampai dengan 2007 berada di 79 lokasi. Sebanyak 34 lokasi dari 36 titik yang terdapat di wilayah Maindland dan 45 lokasi di wilayah Hinterland. Sementara pada tahun 2010 sampai dengan 2011 mendatang, Pemko bersama Otorita Batam (OB) akan melakukan pengukuran Kampung Tua di 55 lokasi. Yang terdiri dari 2 lokasi di wilayah Maindland dan 53 lokasi di wilayah Hinterland. Hal tersebut disampaikan Buralimar dalam Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Koordinasi Kampung Tua dan Icon Batam, Kamis (31/12).
Rakor tersebut dihadiri oleh Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan, Ketua LAM, Imran AZ, RKWB, Makmur Ismail, Syamsul Bahrum, Asisten Ekbang, Kabag Humas Pemko Batam, Yusfa Hendri dan sejumlah perwakilan masyarakat dari Kampung Tua di Kota Batam. Dalam diskusi yang dipimpin oleh Syamsul Bahrum, Sekretaris RWKB, R Amin mengharapkan agar Pemko dan OB juga memperioritaskan verifikasi lahan pada lokasi yang rawan konflik. Seperti Kampung Tua di lokasi Telaga Punggur, Sei Binti dan Sei Lekop. Kemudian dia juga meminta agar OB menghentikan pengurusan Izin Prinsip dan PL di lokasi Kampung Tua. Apabila terpaksa harus mengeluarkan IP dan PL, maka OB harus mengkomunikasikan hal tersebut dengan RWKB. Sementara terhadap Kampung Tua yang telah dialokasikan permasalahannya dapat diselesaikan bersama dengan RWKB.
Selain masalah lahan, fasilitas di Kampung Tua seperti air menjadi masukan yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat Kampung Tua yang hadir dalam Rakor tersebut. Seperti di Kampung Jabi, sampai saat ini selain status yang belum jelas, air ATB juga belum bisa dinikmati oleh warga setempat. Melalui Pemko Batam, warga disana minta untuk difasilitasi agar OB mau mengeluarkan surat rekomendasi. Mengenai persoalan Kampung Tua di Batam, Walikota mengatakan bahwa telah berkali-kali dilakukan pertemuan dengan OB untuk penyelesaian masalah Kampung Tua. Sebagai follow up dari Pemko, telah dibuat Perda RTRW yang mengatur tentang Kampung Tua. Saat ini Perda RTRW masih berada di pusat karena harus disinkronkan dengan RTRW Nasional. Upaya Pemko untuk memberikan identitas terhadap Kampung Tua yang ada, tahun 2010 Pemko akan membangun tugu di 36 titik Kampung Tua.
“Memang harus bekerja keras untuk menyelesaikan persoalan Kampung Tua. Karena masing-masing Kampung Tua memiliki karakter yang berbeda. Target kita, seluruh Kampung Tua mendapat surat,” katanya.
Lebih lanjut untuk menyelesaikan persoalan Kampung Tua ini, Pemko akan memfasilitasi pertemuan antara RWKB dengan OB. Perwakilan OB yang hadir mewakili Direktur Lahan mengatakan mendukung penuh keberadaan Kampung Tua di Kota Batam.
(crew_humas/dv)
.::share::.
