Program PNPM Harus Disinkronkan Dengan Bapeko

BATAM- Wali Kota (Wako) Batam, Ahmad Dahlan membuka acara Lokakarya Peran dan Fungsi Pemda Dalam Penanggulangan Kemiskinan, Pengukuhan Forum Komunikasi Badan Keswadayaan Masyarakat (FK-BKM) Kota Batam dan Pembukaan Rembuk Warga Tahunan, Kamis (2/12). Dalam kesempatan itu Wako menyampaikan ucapan selamat kepada anggoa FK-BKM yang baru dilantik itu. Dengan terbentuknya forum ini maka akan mudah untuk mengorganisir apa-apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. FK-BKM merupakan mitra dari pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Melalui acara tersebut menurutnya dapat menjadi wadah saling bertukar informasi antar BKM. Terlebih dalam kesempatan itu juga akan digelar acara rembuk warga.

Harapannya rembuk kelurahan ini dapat berjalan dengan lancar dan apa yang menjadi aspirasi masyarakat dapat dirangkum. Rembuk warga ini menurutnya hampir sama dengan pelaksanaan Musrenbang yang sama-sama menyerap aspirasi masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan sinkronikasi antara kegiatan yang dilaksanakan oleh PNPM dan mana kegiatan yang masuk dalam perencanaan pembangunan daerah.  Katanya ini untuk menghindari agar tidak terjadi tumpang tindah dalam pembangunan infrastruktur. Untuk itu, ujar Wako, perlu sinergy antara FK-BKM dengan Bapeko.

“BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) ini luar biasa sekali. Untuk itu melalui rembuk desa ini diharapkan dapat mengakomodir apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Jika sudah terkumpul apa yang menjadi aspirasi masyarakan maka harus disinkronkan dengan Bapeko, agar tidak terjadi tumpang tindih terutama dalam pembangunan fisik,” kata Wako dalam sambutannya.

Program PNPM Mandiri Perkotaan yang merupakan gerakan bersama pembangunan direncanakan berlangsung hingga 2015 mendatang. Sejalan dengan target indeks pembangunan manusia (IPM) dan milenium development golds (MDGs). PNPM Mandiri Perkotaan dimulai sejak tahun 2008 yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Karena dalam melaksanakan program ini seluruh masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi sesuai kebutuhan prioritas masyarakat.

“Pada tahun 2009 Batam telah melakukan kegiatan PNPM di dua kecamatan, Bulang dan Galang dengan dana Rp1 miliar dari Pemerintah Pusat. Dan pada tahun 2010 APBD Kota Batam telah anggarkan dana pendamping sebesar Rp1 miliar. Pada tahun ini, Batam juga mendapatkan alokasi dana PNPM sebesar Rp12,985 miliar untuk 64 kelurahan di 12 Kecamatan. Pada tahun 2011, kita sudah usulkan kepada Banggar untuk dana pendamping sebesar Rp5 miliar,” katanya.

Melihat keberhasilan yang telah dicapai melalui program PNPM Mandiri Perkotaan, Pemko Batam merencanakan percepatan pembangunan infrastruktur wilayah kelurahan dengan pola program PNPM. Adapun biaya yang dianggarkan dengan pola PNPM tersebut sebesar Rp150 sampai Rp200 juta per kelurahan. Harapannya dengan pola tersebut dapat menanggulangi kemiskinan sekaligus meningkatkan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan.

Hadir dalam kesempatan tersebut Suwisnu yang merupakan Koordinator BKM Kota Batam. Menurutnya melalui lokakarya ini dapat menyuarakan aspirasi masyarakat demi kelanjutkan pembangunan. Adapun jumlah peserta yang mengikuti lokakarya itu sebanyak 871 orang yang terdiri dari para anggota BKM, fasilitator dan relawan. Kepada seluruh mayarakat yang telah mendukung program PNPM Mandiri Perkotaan ini Suwisnu mengucapkan terimakasihnya. Acara yang digelar di Vista Hotel itu juga dihadiri oleh Kepala Bapeko Batam, Wan Darusalam serta camat, lurah se Kota Batam.

(crew_humas/dv)

Leave a Reply

Galeri Foto

Switch to our mobile site

Log in -