Batam Pos

1.     Diupayakan 120 Ton Minyak Tanah

Kuota mintak tanah (mitan) bersubsidi sebanyak 25 persen, atau sebanyak 60 ton untuk daerah hinterland pada bulan Oktober dan November dinilai terlalu sedikit. Untuk mengantisipasi kekurangan ini, Diperindag Batam menyurati BPH Migas untuk mengembalikan penyaluran mitan bersubsidi sebesar 50 persen untuk daerah hinterland (pulau-pulau). “Kalau bisa kuuota 50 persen, atau 120 ton mitan per bulan diberikan untuk masyarakat di hinterland bisa tetap terealisasi sampai Februari 2011. Malah kalau bisa selamanya disalurkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Migas,” ujar Kabid ESDM Disperindag, Amirrudin.

2.     Anggaran Operasional Rp37 M Dinilai Dewan Terlalu Tinggi

*Pengelolaan Sampah oleh DKP

Anggaran pengelolaan sampah sebesar Rp45.569.507.300 yang disampaikan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Batam, Azwan dalam RDP dengan Komisi III DPRD Kota Batam menuai kritik dari dewan. Total anggaran Rp45.569.507.300 itu antara lain untuk operasional pengangkutan sampah Rp37.081.161.00, pemungutan dan monitoring retribusi kebersihan Kota Batam Rp2,631.510.000 dan operasional controlled land fill TPA sebesar Rp5.856.836.300. Anggota Komisi III DPRD Kota Batam, M Mustofa menilai anggaran operasional pengangkutan sampah Rp37.081.161.00 terlalu tinggi. “Seharusnya anggaran operasional pengangkutan sampah Cuma Rp20 miliar saja. Jadi anggaran operasional pengangkutan sampah Rp37.081.161.000 terlalu tinggi,: kata Mustofa.

3.     Hijazi Dipanggil Terkait Pasir

Kadisperindag Kota Batam, Ahmad Hijazi mendatangi kantor Kejari Batam, Selasa (2/11) sore. Hijazi datang seorang diri menggunakan mobil dinasnya masih menggunakan seragam lengkap. Hijazi mendatangi kantor Kejari Batam pukul 17.00 WIB dan baru keluar pukul 19.00 WIB. Hijazi langsung ditemui Kajari Ade Adhyaksa. Menurut Hijazi kedatangannya untuk berkoordinasi terkait pengawasan penambangan pasir darat. “Tak ada masalah apa-apa hanya koordinasi kebijakan pengawasan penmbangan ilegal pasir darat,” katanya sebelum keluar dari kantor Kejari Batam. Hijazi mengatakan, aktivitas penambangan pair tersebut sudah masyj je ranah hukum. “Penertiban pasir merupakan tanggungjawab unsur Muspida. Kedatangan kali ini ke Kejaksaan untuk konsultasi,” jelasnya.

4.     Home Industry Jawab Kebutuhan PT Besar

*Ria: Sat Nusa Bisa Jadi Bapak Asuh

Industri rumah tangga (home industri) ternyata dilirik Ria Saptarika sebagai solusi mendorong roda perekonomian dan produktivitas kerja warga Batam. Bagi Ria, jika perusahaan-perusahaan besar memberi kesempatan kepada sektor itu, maka akan ada peringatan penghasilan masyarakat. Untuk itu ke depan, dia berharap perusahaan yang sudah mapan seperti PT Sat Nusa yang menjadi bapak asuh beberapa industri rumah tangga binaannya industri rumah tangga. Dengan begitu standarisasi produk bisa terkontrol.

5.     Perbaikan DPS, KPU Gelar Bimtek

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam menggelar bimbingan teknis (bimtek) perbaikan daftar pemilih sementara (DPS) ke 12 Kecamatan di Batam. “Ini program sebelum penetapan daftar pemilih tetap (DPT). Tujuannya supaya tak ada kesalahan dam protes setelah DPT diputuskan nanti,” ujar Anggota KPU Batam, Ngaliman. Dari 12 kecamatan, KPU telah menyelesaikan bimtek di tiga kecamatan, yakni Galang, Bulang dan Sagulung. “Bulang dan Galang tidak ada masalah, tapi di Tanjung Uncang kita menemukan data ganda dari pemilih. Anggota di lapangan sudah langsung memperbaikinya,” ujar Ngaliman. Mengenai jumlah kesalagan serta perbaikan data akan diketahui sebelum penetapan DPT pada 14-16 November mendatang.

Tribun Batam

1.     Jaksa Panggil Hijazi

*Kadisperindag Bantah Jalani Pemeriksaan

*Bahas Razia Tambang Pasir Ilegal Hingga Malam

Kadisperindag Kota Batam, Ahmaz Hijazi dipanggil ke Kantor Kejaksaan Negeri Batam. Selama dua jam dari pukul 17.00 WIB sampai pukul 19.00 WIB, Hijazi nampak berada di ruang Kasi Intel Kajari, Rachmad Lubis, Selasa (2/10). Beredar informasi Hijazi diperiksa dalam satu kasus. Namun belum diketahui dalam kasus apa. Indikasi Hijazi diperiksa makin kuat karena biasanya hanya pemeriksaan kasus hukum yang dilakukan sampai malam hari. Ketika ditemui usai pemeriksaan, Hijazi membantah dirinya diperiksa. Dia mengungkapkan pertemuannya dengan pihak Kejaksaan terkait penertiban aktivitas tambang pasir ilegal.

2.     Dendi Tak Tahu

Kepala Bapedal Batam, Dendi Purnomo, terkesan kaget dikabarkan bahwa Kadisperindag Ahmad Hijazi membahas soal rencana razia tambang pasir ilegal hingga malam di Kejaksaan. Dia mengaku tidak tahu, dan jika ada razia terkait penambangan pasir ilegal tentu akan disampaikan ke media. “Terkait Hijazi dipanggol Kejaksaan menyangkut penambangan pasir ini saya masih tidak tahu. Rencana untuk razia sih ada tapi tidak akan kami gambar gemborkan. Kalau disampaikan ada razia tentu yang akan dirazia sudah tahu duluan,” katanya Selasa malam. Ia menyebut sebagai ketua tim

3.     Pos Kesehatan Rp280 Miliar

*Prioritas Utama dalam Penyusunan APBD 2011

*RSUD Harus Beroperasi Tahun Depan

Pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafin Anggaran (KUA dan PPA) Kota Batam telah sampai pada tahap finalisasi setelah dibahas selama kurang lebih 30 hari. Penandatanganan nota kesepakatan KUA PPA tersebut dilakukan oleh Wali Kota Batam dan Ketua DPRD Batam di kantor DPRD Batam, Selasa (2/11). Wakil Ketua III DPRD Batam, Aris Hardy Halim, menyebutkan, pada pembahasan KUA dan PPA tersebut disepakati 11 poin prioritas dalam APBD 2011 mendatang. Adapun prioritas pertama yaitu, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kepemudaaan dan ketenagakerjaan. “Jadi untuk prioritas utama itu terdiri dari empat item yaitu pendidikan, kesehatan, pemuda dan tenaga kerja. Sementara prioritas kedua, urusan infrastruktur perkotaan dan hinterland,” ujar Aris. Prioritas ketiga yaitu kebersihan dan penanggulangan banjir. Kemudian peningkatan perekonomian melalui pasar, koperasi dan usaha kecil menengah (UKM). Lalu prioritas kelima adalah transportasi dan perhubungan, keenam mengenai pariwisata dan kebudayaan. Pendapatan yang telah disepakati dalam pembahasan tersebut, kata Aris yaitu sebesar Rp1.140.869.352.770. Dan total belanja sebesar Rp1.535.597.022.407 dengan belanja pegawai sebesar Rp532.804.629.847. Sedangkan plafon belanja tahun 2011 tersebut naik dari usulan yang disampaikan Pemko dari Rp1,3 triliun menjadi Rp1,5 triliun.

4.     Lahan Sekolah Negeri Terbengkalai

*Warga Duriangkang Keluhkan Dinas Pendidikan

Masalah daya tampung dan pemerataan sekolah di Batam, masih belum sempurna. Hingga kini masih banyak permintaan warga yang ingin pendirian bangunan sekolah negeri di tempatnya. Seperti disampaikan warga Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk. Mereka meminta agar rencana pembangunan gedung sekolah dasar (SD) Duriangkang yang sudah direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam tahun 2006 silam segera direalisasikan karena hingga saat ini pembangunan SD tersebut masih belum ada kejelasan sama sekali. Permintaan tersebut disampaikan warga melalui tokoh masyarakat, Ketua RW 13 Kavling Pancur Baru, Asian Sinaga dan Syahid. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin memberikan tanggapan positif. Menurutnya kendala pembangunan SD tersebut akan segera dicari tahun pihaknya. Dan jika pembangunan SD itu terkendala soal pengurusan surat lahan, akan coba dikoordinasikan dengan Badan Pertanahan.

5.     Guntur Pastikan Batam Tetap Tuan Rumah

*Tanggal Pelaksanaan FFI Belum Pasti

Festical Film Indonesia (FFI) 2010 sempat dikabarkan tidak jadi dilaksanakan di Kota Batam. Padahal event akbar ini semula dijadwalkan sekira 29 Oktober sampai 4 November. Kabar ini membuat khawatir Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam, Guntur Sakti. Ia membantah bahwa FFI batal diadakan di Batam. “Nggak benar itu kalau ada yang bilang tidak jadi di Batam, Karena putusan Batam sebagai tuan rumah sudah fix. Dan sudah ditandatangani secara resmi oleh mentrei dalam surat resmi,” tegas Guntur.

6.     Dana Bantuan Terkumpul Rp13 Juta

*Posko Bencana Mentawai dan Yogyakarta

Dinas Sosial (Dinsos) Pemko Batam terus mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam di Mentawai dan Yogyakarta. Dinsos bekerjasama dengan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) dan Taruna Tanggap Bencana (Tagan) mengumpulkan sumbangan di tiga titik, di Engku Putri, Batam Centre, di depan BCA Jodoh dan depan makam pahlawan Batuaji. Kasi Bantuan Sosial dan Penanggulangan Bencana, Bongi Sihombing mengatakan, bantuan berupa dana makanan dan pakaian layak pakai tersebut, akan disatukan dengan posko pusat di provinsi untuk disalurkan di kedua lokasi tersebut. “Hingga saat ini (kemarin) kita sudah mengumpulkan jumlah sumbangan dari masyarakat Batam sebesar Rp13 juta rupiah dari tiga lokasi tersebut. Kita akan buka posko ini sampai tangga 7 mendatang,” ungkapnya.

7.     Ny. Mariana Santuni PAUD Sri Mersing Pulau Buluh

*Bantuan Pengajar dari Batam

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batam Ny. Mariana Ahmad Dahlan mengunjungi Paud Sri Mersing, Selasa (2/11) di Pulau Buluh Kecamatan Bulang. Sri Mariati selaku Pembina Paud Sri Mersing dalam sambutannya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Ny. Mariana yang telah meluangkan waktunya disela kesibukannya sebagai Istri Wali Kota Batam. Tujuan didirikannya Paud Sri Mersing agar peserta didiknya mendapatkan kesetaraan pendidikan sehingga nantinya berakhlak mulia. Meskipun di daerah hinterland Sri berharap paud yang dibinanya dapat mempersiapkan generasi yang cerdas dan beriman. Dengan pendidikan yang murah diharapkan kualitas tetap terjaga dengan baik. Selama ini pendidikan dapat berjalan dengan baik berkat swadaya masyarakat, pihak Dinas Pendidikan Kota Batam, Lurah Buluh dan Universitas Batam yang telah memberikan bantuan berupa pengajar Bahasa Inggris seminggu sekali.  Sri menambahkan proses belajar mengajar di Paud Sri Mersing berlangsung seminggu empat kali, mulai hari Senin sampai dengan hari Kamis. Para murid di Paud tersebut berjumlah 56 orang, seluruh murid tidak dikenakan biaya pendidikan apa pun. Swadaya masyarakat dapat berjalan dengan dorongan hati untuk berikan pendidikan sejak usia dini.
Sementara, Ny. Mariana dalam sambutannya mengatakan bahwa kunjungan tersebut termasuk program PKK Kota Batam dalam rangka kepedulian terhadap pendidikan usia dini. Ny. Mariana berharap kerja sama seluruh guru dan wali murid agar pendidikan dapat diterima dengan baik oleh para peserta didik.

Haluan Kepri

1.      3 Serikat Buruh-Apindo Bahas UMK

BPS Tak Punya Data KHL

Ketua SPSI Kota Batam, Syaiful Badri menyayangkan BPS yang tidak memiliki data valid angka kebutuhan hidup layak (KHL), setiap tahunnya. Padahal, nilai KHL menjadi faktor penting dalam setiap pembahasan upah minimum kota (UMK) Batam. “Selama ini pemerintah hanya mengandalkan survey KHL yang dilakukan bersama antara pekerja, pengusaha dan pemerintah. Padahal seharusnya pemerintah bisa mengacu dari data survey BPS. Namun dari tahun ke tahun , BPS sendiri ternyata tidak memiliki data yang valid,”ujar Syaiful ditemui usai berlangsungnya pembahasan UMK diKantor Disnaker, Selasa (2/11). Pembahasan UMK yang kedua kalinya ini dilakukan oleh aliansi pekerja yang terdiri atas SPSI, SPMI, dan SBSI bersama pengusaha dari unsur Apindo. Sedangkan pemerintah hanya sebatas fasilitator dalam pembahasan tersebut.

2.      Urus KIR, Kendaraan Harus Lewati Alat Uji

Setiap mobil taksi, bus, truk dan angkutan umum yang akan mengurus KIR diwajibkan masuk alat uji kelayakan kendaraan yang disediakan Dishub Kota Batam. Aturan dengan memakai alat uji modern ini mulai diterapkan pada awal 2011 mendatang. “Biasanya pengecekan layaknya sebuah mobil  untuk beroperasi dilakukan secara manual oleh tim Teknis Dishub. Pada 2011 tidak berlaku lagi bagi sistem manual itu dan kami melakukan pengecekan melalui alat uji kendaraan yang dipasang di salah satu gedung pemeriksaan Dishub,” kata Zaitul Ikhlas, Kasi Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) Dishub Kota Batam, Selasa (2/11). Alat uji kendaraan modern ini mampu mendeteksi semua komponen mobil, seperti lampu sen tidak hidup, ban mobil yang sudah tipis, kerusakan mesin, rem yang tidak aktif dan sebagainya.

3.      PT Glory Point Belum Kantongi IMB

Distako Minta Proyek Dihentikan

Dinas Tata Kota memerintahkan PT Glory Point yang sedang membangun rumah toko di dekat Perumahan Taman Mediterania, Batam Center, menghentikan proyeknya. Keputusan tegas itu dikeluarkan Distako, mengingat perusahaan tersebut belum mengantongi IMB. Perintah penghentian pengerjaan proyek ruko tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Distako Gintoyono, saat melakukan inspeksi mendadak bersama Direktur Pemukiman Lingkungan dan Balai Argobisnis BP Batam Tato Wahyu dan anggota Komisi III DPRD Batam Irwansyah, Selasa (2/11). Gintoyono saat turun dari mobil dinasnya langsung marah, ketika menyaksikan tiang-tiang untuk pembangunan ruko sudah berdiri tegak. “Satu masalah belum selesai, sudah bikin baru lagi. Panggil pengawasnya dan hentikan pengerjaan ini,” kata Gintoyono geram.