BATAM- Untuk mendukung kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam pada tahun 2011 mendatang, Pemko membutuhkan dukungan anggaran dari APBD Provinsi Kepri sebesar dana sebesar Rp427 miliar. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bappeko Kota Batam Wan Darusalam pada saat reses Anggota DPRD Provinsi Kepri Dapil Batam, Selasa (6/4). Anggaran tersebut didominasi oleh kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Tata Kota, yakni sebesar Rp250 miliar. Sisanya untuk Dinas Pendidikan Rp90 miliar, Dinas Kesehatan Rp10 miliar dan Dinas Perhubungan sebesar Rp17 miliar. Wan mengatakan, kegiatan di Dinas PU dan Tata Kota tersebut diperuntukkan untuk penanganan banjir, drainase dan batu miring. Permasalahan lain yang disampaikan kepada Anggota DPRD Provinsi Kepri, berkaitan dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW menurutnya sangat penting, karena Perdanya telah disahkan dan kini masih disempurnakan di tingkat nasional.
“Antisipasi murid tidak tertampung menjadi persoalan setiap tahunnya di Kota Batam. Hal ini disebabkan karena fasilitas sekolah yang belum memadai dan penyebaran sekolah yang belum merata,” katanya dihadapan rombongan anggota DPRD Provinsi Kepro Dapil Batam yang dipimpin oleh Nur Syafriadi, Ketua DPRD Provinsi Kepri.
Persoalan lain yakni di Dinas Perhubungan, terkait transportasi laut. Untuk transportasi laut, banyak angkutan missal yang murah dan representative yang sudah rusak. Demikian halnya di Dinas Kebersihan dan Pertamanan, persoalan sampah belakangan terakhir menjadi sorotan. Persoalan ini menurutnya telah dioptimalisasi dan telah ditangani oleh tim pengawas. Rombongan Anggota DPRD Provinsi Kepri Dapil Batam tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan. Dahlan membenarkan bahwa kekurangan daya tampung selalu menjadi persoalan setiap tahunnya. Ini merupakan problem besar bagi Batam, karena Batam keterbatasan lahan. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, Pemko membuat terobosan diantaranya memamfaatkan lahan fasum di perumahan dan membangun ruang kelas dengan vertikal.
Persoalan lain yakni status Rempang Galang (Relang) yang hingga saat ini masih juga belum jelas (status quo). Katanya, apabila pembangunan Relang diaktifkan maka lahan disana bisa dimamfaatkan dan distribusi penduduk bisa lebih aktif lagi disana. Problem besar lainnya yang dihadapi Batam yakni terkait arus migrasi yang tinggi. Jumlah pendudukan Batam setiap tahunnya bertambah 100 ribu setiap tahunnya. ”Banyak permasalahan sosial di Batam. Tentu hal ini dipicu karena tingginya arus migrasi ke Batam,” kata Dahlan.
Guna mendapatkan informasi yang lebih akurat, para anggota DPRD Provinsi Kepri ini juga mempertanyakan beberapa hal yang menjadi persoalan di Batam. Onward C Siahaan misalnya, menanyakan tentang SKTT, kelangkaan ikan lele yang berakibat mahalnya harga jual ikan lele di pasaran. Kemudian, Abdul Azis, yang menanyakan tentang banyaknya lampu jalan yang mati. Ancaman penyakit DBD dimusim hujan, serta penanganannya oleh dinas terkait. Serta Asnah yang menanyakan tentang sampah yang menumpuk dan antisipasi daya tampung pada saat tahun ajaran baru nanti.
Menjawab hal tersebut, Dahlan meminta kepada masing-masing stake holder untuk memberikan penjelasan. Mengenai lampu jalan yang banyak padam, Kepala Dinas PU, Yumasnur menjelaskan bahwa kabel PJU tersebut banyak dicuri dan timer lampu banyak yang dimatikan. Sedangkan untuk penanganan banjir, langkah sementara yang ditempuh adalah melakukan normalisasi saluran. Sedangkan untuk antisipasi daya tampung tahun ajaran baru, Muslim Bidin, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam mengatakan bahwa ini menjadi persoalan setiap tahunnya. Tahun ini jumlah daya tampung 19 ribu dan apababila tidak menerapkan double ship maka pada penerimaan siswa baru tahun ajaran baru mendatang akan ada masalah.
Menanggapi masukan yang disampaikan oleh tim dari Pemko Batam, Nur Safriadi mengatakan hal tersebut akan dibahas lebih lanjut melalui reses Provinsi Kepri pada minggu ke tiga April mendatang. Mengenai anggaran yang dibutuhkan Pemko, akan dibahas lebih lanjut. Untuk itu ia meminta agar SKPD di lingkungan Pemko Batam dapat bersinergi dengan SKPD di Provinsi Kepri mengenai kegiatan
.::share::.
