BATAM- Rasio antara jumlah penduduk Batam harus seimbang dengan penduduk Batam. Hal tersebut harus menjadi perhatian bersama, sejauh mana ideal antara jumlah masjid dan penduduk. Hal ini disampaikan Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan yang juga selaku Ketua Umum Pimpinan Daerah DMI Kota Batam dalam sambutannya pada acara Rapat Kerja Wilayah III dan Pelantikan Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Kepri Priode 2010-2015 dan Rapat Kerja Daerah V dan Pelantikan Pimpinan Daerah DMI Kota Batam Priode 2010-2015, Rabu (8/12) di Hotel Goodway.

Diakuinya, bahwa masalah utama pembangunan masjid adalah lahan, terutama untuk di kawasan mainland. Ke depan, ujar Wako, terwujudnya pembangunan masjid ditentukan oleh pengembang. Pemko bersama dengan OB dan REI terus berkoordinasi agar pengembang mengalokasikan lahannya 6 persen untuk lahan Fasum termasuk masjid dan sarana kesehatan. Permasalahan lain yang harus menjadi perhatian adalah mengenai manajemen masjid. Selama ini, katanya, sudah dilakukan pelatihan bagaimana mengelola masjid. Mengelola masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah dalam arti sempit tapi juga dalam ari luas dan sebagai tempat pusat kegiatan pengembangan masyarakat.

“Ini pekerjaan rumah bagi pemerintah. Jika tidak akan menjadi masalah ke depan. Oleh karena itu pembangunan masjid harus menjadi perhatian kita bersama. Kalau untuk di wilayah hinterland tidak ada masalah lahan, terutama untuk daerah-daerah Kampung Tua,” ujar Wako dalam sambutannya.

Kepada para pengurus Pimpinan Wilayah DMI Provinsi Kepri dan pengurus Pimpinan Daerah DMI Kota Batam, Wali Kota menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus yang telah dilantik. Dengan jumlah pengurus yang cukup banyak diyakininya jika semua bergerak maka persoalan masjid di Batam dan Kepri dapat terselesaikan. Wali Kota juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat DMI, Tarmizi Taher yang telah melantik pengurus Pimpinan Wilayah DMI Provinsi Kepri dan ucapan terimakasih kepada Datok Huzrin Hood yang telah melantik Pimpinan Daerah DMI Kota Batam.

Sementara itu, Huzrin Hood selaku Ketua Umum Pimpinan Wilayah DMI Provinsi Kepri mengatakan bahwa masjid sebagai pusat benteng pengembangan Islam. Harapannya, Satgas-satgas masjid, TPA harus dihidupkan di masjid. Yang paling utama adalah, masjid harus memiliki sertifikat, karena hampir 80 persen masjid di Kepri belum bersertifikat. Kemudian anak-anak usia 7 tahun harus belajar shalat dan membaca Qur’an. Sama seperti yang disampaikan Huzrin Hood, Gubernur Provinsi Kepri, H M Sani yang membuka Rapat Kerja pagi itu mengatakan bahwa DMI tidak hanya untuk pengembangan masjid melainkan untuk kemaslahatan masyarakat Kepri. Sebagai kepala daerah, Gubernur menyampaikan dua harapannya melalui Rakor hari itu. Yang pertama menyangkut kesejahteraan masyarakat. Dalam forum itu ia mengatakan bahwa dari 1,8 juta jumlah penduduk Kepri sebanyak 268.225 jiwa berada dalam garis kemiskinan. Ini pekerjaan rumah kita bersama bagaimana mengurangi jumlah ini. Salah satu langkah yang telah ditempuh oleh Pemprov Kepri untuk menekan angka kemiskinan yakni dengan membuat MoU kerjasama dengan Bupati/Walikota di Provinsi Kepri bagaimana mengurangi jumlah kemiskinan itu.

Adapun yang akan dilakukan adalah melakukan rehabilitasi rumah terhadap 268.225 jiwa tersebut dan akan ada 40 ribu rumah yang akan direhabilitasi. Total APBD yang akan dianggarkan untuk penanggulangan kemiskinan sebesar Rp154 miliar ditambah anggaran dari kabupaten/kota. Program lainnya yakni tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan. Serta menghidupkan Usaha Kecil Mikro (UKM) untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Kepada pengurus yang dilantik, Gubernur berpesan agar dapat menjaga amanah sebagai anggota DMI. Karena tidak semua orang bisa menjadi pengurus karena tidak memiliki ilmu teknis. “Jaga amanah dan lakukan segalanya dengan baik dan benar. Ada aturan-aturan yang harus dijalankan dan lakukanlah secara baik. Bagaimana mengimplementasikan dengan cara bersifat sopan santun serta menghormati orang,” katanya seraya membuka acara Raker tersebut.

Ketua Pelaksana Hj Sa’diyah mengatakan bahwa total peserta yang mengikuti Raker berjumlah 350 orang. Dengan mengangkat tema diskusi “Revitalisasi Peran dan Fungsi Masjid Menghadapi Era Keterbukaan”.

(crew_humas/dv)