- Ribuan Pencari Kerja Ramaikan BPJS Ketenagakerjaan Job Fair
- Aparat Keamanan Lakukan Patroli Bersama
- Tim U-15 Serahkan Piala Gubernur ke Walikota Batam
- Kepri Masih Alami Deflasi di April 2018
- Prihatin Tragedi Surabaya, BEI Kenakan Pita Hitam di Lengan
- Pelindo Siapkan 2.000 Tiket Mudik Gratis
- Cahaya Garden Jadi Pasar Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- 250 Lansia Sekupang Bergembira di Pantai Dangas
- Umat Muslim Batam Mengaji Bersama di Engku Putri
- Tujuh Kaligrafi Batam Lolos ke Final
Walikota Tengah Persiapkan Arah Kebijakan Lima Tahun Ke depan
Berita Populer
- Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
- Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
- Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
- Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
- Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS
Berita Terkait
Media Center Batam
- Keibijakan Pemerintah Kota Batam dalam lima tahun ke depan di bawah
kepemimpinan HM Rudi – Amsakar Achmad akan tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Maka tidak heran, sejak dilantik
tiga bulan lalu seluruh satuan kerja kini disibukkan menyatukan arah
pembangunan ke depan.
Walikota Batam Rudi mengatakan, beberapa pekan terakhir hingga ke depan nanti
seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disibukan dengan pembahasan RPMJD,
karena ini harus selesai selama tiga bulan ini.
"Rapat RPJMD kan tidak bisa main duduk saja, karena akan dijadikan Perda
dan berlaku lima tahun,”ujar Rudi.
Rudi memaparkan belum putusnya rapat RPJMD dikarenakan perlu sinkronnya antara
keinginannya dan Wakil Walikota Batam Amsakar dengan para SKPD. Ia khawatir
para SKPD belum mampu dalam mengimplementasikan visi misinya selama lima
tahun ke depan.
"Apa yang mau saya buat lima tahun ke depankan harus tertuang di RPJMD. SKPD
ini mampu tidak. Ini yang belum nyambung. Bisa jadi karena mereka tidak paham,
atau bisa juga karena pola pikir lama yang masih diterapkan," tutur Rudi.
Beberapa hal yang dicontohkannya seperti penerapan e-goverment, smart city
di semua SKPD dan hal lainnya.
"Contoh kalau saya ingin keterbukaan publik besok dilaksanakan, inikan
berat nih, jadi mereka harus paham betul, dan dianggaran mereka juga harus
sudah masuk. anggaran IT-nya, anggaran personilnya, kan ini tidak mudah dan
nggak main-main,” katanya.
Kebijakan ini harus disampaikan kepada seluruh jajarannya, mulai dari tingkat Kepala Bidang (Kabid) hingga Kepala Dinas.
“Saya panggil terus biar mereka tahu, apa-apa saja yang mau saya lakukan, di SKPD kalian masukan, supaya nanti tiap tahun dibahas tidak akan lari dari RPJMD," tutur Rudi.