Breaking News
- Ribuan Pencari Kerja Ramaikan BPJS Ketenagakerjaan Job Fair
- Aparat Keamanan Lakukan Patroli Bersama
- Tim U-15 Serahkan Piala Gubernur ke Walikota Batam
- Kepri Masih Alami Deflasi di April 2018
- Prihatin Tragedi Surabaya, BEI Kenakan Pita Hitam di Lengan
- Pelindo Siapkan 2.000 Tiket Mudik Gratis
- Cahaya Garden Jadi Pasar Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- 250 Lansia Sekupang Bergembira di Pantai Dangas
- Umat Muslim Batam Mengaji Bersama di Engku Putri
- Tujuh Kaligrafi Batam Lolos ke Final
Pemerintah Pusat Perlu Menunggu Gubernur dan Walikota Definitif Mengenai BP Batam
By Taslimahudin
Berita Populer
- Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
- Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
- Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
- Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
- Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS
Berita Terkait
Media Center Batam – Anggota DPR RI, Nyat Kadir meminta kepada pemerintah pusat tidak tergesa-gesa melakukan perubahan status terhadap Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam. Perlu kajian, sembari menunggu Gubernur Kepri dan Walikota Batam terpilih dilantik.
“Saya harap
pemerintah pusat menunggu dulu gubernur terpilih dilantik, walikota
terpilih dilantik,”ujar Politisi Nasdem asal daerah pemilihan Kepri ini,
akhir pekan lalu.
Menurutnya, langkah
yang diambil pemerintah kali ini harus benar-benar tepat untuk kemajuan
Batam. Bila tidak, maka kemunduran akan terjadi. Ia juga menyoroti
tumpang tindih aturan yang ada selama ini. Kewenangan harus diperjelas.
“Benahi dulu yang ada
didalam Batam. Cabut dulu aturan yang menghambat. Memang selama ini
yang menonjol itu dualisme. Dualisme PTSP (Pelayanan Terpadu Satu
Pintu),”katanya.
Karena itu, ia
menyarankan penyatuan manajemen antara Pemerintah Kota Batam dan BP
Batam. Apalagi evaluasi terhadap daerah ini memang sudah lama dilakukan.
“Solusi terbaik
penyatuan manajemen. Disatukan manejeman lembaga, ini seperti Tiongkok.
Saya rasa itu solusi terbaik untuk sementara ini, paling murah, efisien,
tidak ada gejolak. Contohnya ada di Tiongkok,”katanya.
Pemikiran tersebut
disampaikan demi kepentingan bangsa dan negara. Gagasan itu, katanya
tidak melihat kepentingan Pemko Batam maupun BP Batam.
“Walikota bisa exoficio kepala BP. Kepalanya dulu, kalau gak percuma,”ujar mantan Walikota Batam ini
Write a Facebook Comment
Tuliskan Komentar anda dari account Facebook
View all comments
