BATAM- Wali Kota Batam Ahmad Dahlan melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Batam di Aula Asrama Haji, Minggu (10/1). LPM atau yang sebelumnya dikenal dengan nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) merupakan wadah yang berfungsi sebagai mitra pemerintah ditingkat kelurahan dan desa. Terpilih sebagai Ketua DPD LPM Kota Bata mini Safrudin Sa’adoen. Lembaga ini merupakan penengah antara pemerintah dan daerah. Sekjen LPM PusatAndri Akze, mengatakan LPM terbentuk dari temu LPM tingkat nasional di Bandung. Sebagai mitra pemerintah, LPM memiliki peranan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat.Assosiasiasi LPM bertujuan memayungi, memfasilitasi dan menjembatani LPM. Payung hukum LPM terdapat dalam UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Walikota Batam dalam sambutannya menyampaikan bahwa LPM merupakan lembaga independen yang ada di kelurahan. Merupakan mitra pemerintah daerah dan menjadi garda terdepan dalam membangun kota Batam.
“Melalui lembaga ini pula masyarakat bias menyampaikan keluhan-keluhannya terkait program pemerintah,” kata Wako.
Sementara itu Syafrudin yang terpilih sebagai Ketua DPD LPM selama tiga tahun ke depan, berjanji akan mengupayakan pemberdayaan terhadap masyarakat suku laut ke depannya. Dengan keberadaan LPM ini, ia juga berharap pembangunan bisa semakin mensejahterakan masyarakat.
Hadir dalam pelantikan tersebut antara lainAnggota DPD Kepri, Aida Ismet Abdullah, Wakil Ketua DPRD Kota Batam, Zainal Abidin, Kadis PMPKUKM, Febrialin, Kadis Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Azwan, Kepala Badan Kesbang Linmaspol, Zulhendri serta Camat dan Lurah se kota Batam.
(humas_crew/dv)
LPM Batu Besar dipakai OKNUM utk KOCEK Pribadinya Pengurus inti saja
LPM harus diawasi dari pusat sampe ke RT RW
krn sekarang banyak oknum yg mengatas namakan kepentingan BANGSAKU tapi sebenarnya BANG SAKU PRIBADI ….
Main Proposal SANA SINI atas nama RAKYAT.
Dana mengalir kebanyakan utk OKNUM tadi
Ternyata LPM Big Stones itu susah di Pengurusnya.
Sekarang sudah diganti bendaharanya dan laporan sudah OK.
Semoga berterusan
Mohon ditinjau kembali pengurus-pengurus LPM sekota Batam, mulai dari tingkat kelurahan, Kecamatannya. Karena Banyak sekali pengurus LPM tingkat kelurahan yang tidak diketahui oleh masyarakat, RT/RW nya tahu-tahu sudah menjadi pengurus LPM Kelurahan. Prosedur, etika, rekomendasi dari masyarakat setempat perlu dikedepankan.
Jadi kapan majunya bangsa ini kalo proses pembelajaran beretika tidak dimulai dari kalangan lapis bawah.
Unsur pengurus LPM banyak yang bertentangan dengan UU No 32 tahun 2004, dimana ada diantara mereka yang masih rangkap jabatan dengan jabatan yang sama di tingkat kelurahan, kami berharap pengurus DPD dapat memverifikasinya