BATAM- Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan menegaskan bahwa konversi minyak tanah (mitan) di wilayah hinterland masih belum dilaksanakan 100 persen. Konversi mitan tersebut menurutnya benar-benar baru bisa dilakukan apabila semuanya telah siap. Saat ini, ujarnya, Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama dengan Hiswanamigas tengah menyiapkan sosialisasi dan modifikasi penggunaan gas untuk lampu penerangan. Karena, minyak tanah digunakan masyarakat di wilayah hinterland tidak hanya untuk memasak tapi juga sebagai lampu penerangan (lampu petromak). Pada saat turun melaut, masyarakat menggunakan lampu petromak sebagai alat penerang.
“Kini Pertamina tengah merancang lampu penerangan yang berbahan gas. Jika ini sudah berjalan, baru lah konversi benar-benar diberlakukan di hinterland dan subsidi minyak tanah dicabut,” tegas Wali Kota dihadapan seluruh masyarakat di Pulau Ngenang, Kecamatan Nongsa ketika menjadi khatib di Masjid At Ataubah, Jumat (29/10).
Menurutnya, di Kota Batam pelaksanaan Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg memang sudah berlangsung. Namun untuk menerapkan konversi tersebut di daerah pulau-pulau di hinterland menurutnya butuh waktu. Diperlukan persiapan yang matang hingga subsidi minyak tanah benar-benar bisa dicabut. Untuk itu, Wali Kota mengimbau agar masyarakat hinterland tidak perlu khawatir karena masih bisa membeli minyak tanah dengan harga subsidi.
Infrastruktur dan Pendidikan
Sebelum Shalat Jumat, siang itu Wali Kota juga berdialog dengan masyarakat setempat. Muhammad Ali, Lurah Ngenang mengatakan bahwa di Pulau Ngenang terdapat 210 Kepala Keluarga (KK). Sementara di Kelurahan Ngenang, Kecamatan Nongsa jumlah KK sebanyak 415 dengan jumlah penduduk 1.430 jiwa. Infrastruktur yang terdapat di Pulau Ngenang yakni listrik pedesaan yang merupakan bantuan dari Pemko Batam sejak tahun 2004 lalu. Genset dari Pemko ini menurutnya dikelola oleh koperasi dengan kekuatan 90 KVA. Listrik tersebut nyala mulai pukul 06.00 hingga pukul 22.00 WIB.
“Setiap bulannya tagihan yang harus dibayar Rp120 ribu. Sedangkan air, kami menggunakan air sumur,” kata Mustafa.
Di Kelurahan Ngenang terdapat Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sebagian besar anak-anak masyarakat setempat hanya mampu meneruskan pendidikan hingga ke tingkat SMP. Pasalnya, jika ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTA, anak-anak mereka harus melanjutkan ke Tanjung Uban. Untuk ongkos transportasi ke Tanjung Pinang jika menggunakan speed Rp15 ribu.
“Untuk itu kami sangat mengharapkan bantuan dari Pemko Batam. Sehingga anak-anak kami bisa melanjutkan pendidikan hingga ke tingkat SMA,” pungkasnya.
Yang menarik dari kunjungan Wali Kota ke Pulau Ngenang adalah, Wali Kota mengendarai sepeda motor sendiri hingga tiba di masjid.
(crew_humas/dv)
