BATAM- Meningkatkan angka partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) pada 5 Januari 2011 mendatang, Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Hukum dan Kemanan menggelar sosialisasi publik, Jumat (29/10). Acara ini dibuka oleh Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan yang diwakili oleh oleh Kepala Badan Kesbang Pol Linmas, Zulhendri.Sedangkan tema yang diangkat dalam dialog ini adalah “Pendidikan Pemilih (Voters Education)”. Kepala Badan Kominfo Kota Batam, Raja Muchsin dalam laporannya menyebut, tujuan acara ini untuk menyebarluaskan informasi mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung.
Dengan begitu diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemilihan kepala daerah tersebut. Adapun yang menjadi peserta pada dialog ini adalah pelajar yang merupakan pemilih pemula, mahasiswa, dosen, tokoh masyarakat, aktivis LSM serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Nara sumber yang memberikan materia yakni, Ketua KPU Kota Batam, Hendriyanto, Ketua Centre for Electoral Reform (CETRO) dan dari KPU Pusat, Yosmardin.
Sementara itu, Kepala Informasi Publik yang diwakili Freddy H Tulung yang diwakili oleh Kepala Pusat Informasi Polhukam, Ismail Cawidu berharap melalui dialog ini diperoleh hasil yang positif dalam pelaksanaan Pemilukada di Kota Batam. Sehingga pelaksanaan Pemilukada di Batam dapat menjadi contoh bagi seluruh daerah di Indonesia. Karena Batam merupakan miniatur Indonesia, dimana penduduknya terdiri dari beragam suku.
Dalam kesempatan itu, Ismail menyampaikan bahwa upaya untuk mewujudkan demokratisasi di Indonesia ditempuh dengan menjalankan desentralisasi, termasuk di dalamnya pemilihan kepala daerah secara langsung. Dengan desentralisasi maka kepala daerah, baik pemerintahannya, rakyatnya, maupun pada wakil rakyat diberi kemungkinan dan kesempatan untuk menformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik. Pilkada langsung di Indonesia menurutnya telah berlangsung sejak tahun 2005.
“Pilkada langsung di Indonesia sering dikatakan sebagai suatu lompatan demokrasi yang dapat berkonotasi positif maupun negatif. Pilkada langsung sebagai suatu pembelajaran politik yang mencakup tiga aspek. Aspek meningkatkan kesadaran politik masyarakat lokal, mengorganisir masyarakat ke dalam aktivitas politik sehingga memberi peluang lebih besar kepada setiap orang untuk berpartisipasi,” katanya.
Disisi lain, pelaksanaan Pilkada juga memiliki potensi terjadinya konflik. Pertama konflik struktural, ini terjadi sebagai akibat ketimpangan dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya Pilkada. Kedua, konflik kepentingan, yang terjadi sebagai akibat terjadinya persaingan kepentingan yang bertentangan dengan masalah psikologis. Dan ketiga, konflik hubungan, yang terjadi sebagai akibat adanya kesalahan persepsi atau salah komunikasi akibat terbatasnya sumber daya dalam pencapaian tujuan.
“Mencermati Pilkada di beberapa daerah, terlihat kecenderungan penurunan angka partisipasi penggunaan hak pilih. Hingga berada pada angka 50 persen dari jumlah pemilih. Kondisi ini tentunya tidak bisa dibiarkan, meskipun selama ini hasil Pilkada tetap dianggap demokratis,” sebutnya.
Kepala Badan Kesbangpol Linmas, Zulhendri dalam kesempatan itu mengakui bahwa tingkat partisipasi pemilihan di Kota Batam rendah. Ini disebabkan bahwa profil masyarakat Batam adalah masyarakat industri. Sehingga benar-benar menggunakan waktu seefektif mungkin. Langkah yang dilakukan Pemko Batam untuk meningkatkan partisipasi pemilihan di Kota Batam yakni dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi diberikan kepada mahasiswa, para ibu-ibu dan pihak kelurahan yang ada di Kota Batam.
Salah seorang nara sumber, Yosmardin selaku perwakilan KPU Pusat mengatakan bahwa partisipasi politik dalam hal ini pilkada menurun. Partisipasi tersebut kurang karena pertama pemilih tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap disebabkan tidak memiliki KTP. Kedua si pemilih tidak dapat hadir pada waktu pemilihan karena jarak yang jauh. Ketiga adanya kesadaran politik baik yang kurang maupun berlebih. Karenanya dibutuhkan pendidikan untuk pemilih. Selama ini, pendidikan tersebut tidak digarap secara optimal oleh KPU.
Menurut Yosmardin, pendidikan pemilih merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih. Yosmardin berharap seluruh pemilih dapat menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan tanggung jawab. Sementara Hendriyanto selaku Ketua KPU Kota Batam mengatakan selama ini telah melakukan beberapa langkah untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Ketua KPU Batam, Hendriyanto mengatakan bahwa pada pelaksanaan Pilgub lalu, partisipasi tidak mencapai 50 persen. Langkah-langkah yang dilakukan KPU untuk meningkatkan angka partisipasi yakni dengan mengundang tokoh masyarakat dan memberikan pemahaman tentang Pilkada. Kemudian para tokoh agama dan juga melakukan sosialisasi ke mall-mall tentunya dengan memberikan daya tarik yang dapat menarik perhatian warga Batam.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam Pilkada pada 5 Januari 2011. Untuk itu mari kita bersama berperan secara aktif untuk menyampaikan kepada orang lain agar berpartisipasi dalam Pilkada,” ajaknya.
(crew_humas/dv)
