BATAM- Gubernur Kepulauan Riau, H.M Sani mengatakan bahwa pada tahun 2011 dianggarkan Rp 154 Miliar untuk Program Pengentasan Kemiskinan, di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini disampaikan dalam pertemuan Gubernur Kepulauan Riau dengan Pemerintah Kota Batam yang berlangsung di Aula Engku Hamidah Gedung Walikota Batam, Batam Centre (26/10). Dalam arahannya, Sani menyampaikan bahwa pertemuan ini diadakan untuk meningkatkan sinergi dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dan Kota dengan Pemerintah Provinsi sebagai bentuk pelaksanaan salah satu isi dari direktif Presiden lingkup kemendagri yang dihasilkan dalam Rakernas di Bogor tanggal 5-6 Agustus 2010 lalu. Rombongan Gubernur dan Wakil Gubernur beserta jajaran dari pemprov Kepri diterima langsung oleh Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan. Wali Kota dalam sambutan itu menyatakan rasa bangganya karena Gubernur dan Wakil Gubernur berkenan hadir di Pemko Batam dan memberikan arahan kepada pegawai di jajaran Pemko Batam.Gubernur juga mengingatkan kepada PNS bahwa bekerja harus memiliki lompatan-lompatan tetapi tetap dengan menggunakan aturan dengan memegang teguh moral dan prinsip profesionalitas. Salah satunya diwujudkan dalam bentu reformasi birokrasi. Hal-hal yang menyebabkan birokrasi di Indonesia menjadi masalah adalah Kecendrungan untuk memelihara masalah ketimbang menyelesaikannya ,Lebatnya kepentigan pribadi dalam sistem birokrasi yang praktis memenjarakan masalah dari solusi.
Kecendrungan birokrat untuk cari selamat (safety player) sehingga mereka cenderung lari dari masalah, Lemahnya inovasi, banyak birokrat yang tenggelam dalam rutinitas yang menjemukan, yang menjadikan birokrat seperti robot, Lemahnya sistem Recruitment dan Promosi dan Masih maraknya type aparat yang ingin dilayani ketimbang melayani. Dan untuk mewujudkan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah, di butuhkan birokrat yang Sensitif dan Responsif, Tidak terpaku pada kegiatan-kegiatan rutin, mampu melakukan terobosan melalui pemikiran yang Inovatif dan Kreatif. Selain itu juga harus mempunyai wawasan yang futuristik dan sistematik, Mampu memperhitungkan resiko, Jeli akan sumber-sumber baru yang potensial, dan Mampu mengkombinasikan sumberdaya potensial, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh unsur muspida Kota Batam tersebut, Sani mengingatkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Batam pada Khususnya. “Sekecil apapun permasalahan dapat berkembang menjadi besar, jadi kita harus sepakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan kita sehingga investasi dapat berkembang. Laju pertumbuhan ekonomi kita meningkat 42,5% karena faktor investasi,” jelasnya.
Program utama yang menjadi fokus program utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah, Pengembangan sektor kelautan dan perikanan, Pendidikan dan Kesehatan, Pengentasan Kemiskinan dan Infrastruktur air dan listrik serta transportasi antar pulau. “Hal ini sudah diterapkan pada anggaran tiap SKPD di Provinsi Kepualauan Riau, saya berharap juga dapat diterapkan di masing-masing Kabupaten dan Kota. Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Soerya Respationo, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ketua DPRD Kota Batam, Asisten dan Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Bagian di Pemerintah Kota Batam.
(crew_humas/hw)
