Reses DPRD Batam : Prioritaskan Masyarakat Tempatan Untuk Guru dan Kesehatan

Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• Rayakan HUT Batam, Pari Tanam Pohon Buah di Yonif Raider0
• Investasi Melemah, Pengaruhi Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Kepri0
• BPK Lakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu di Pemko Batam0
• Temui Massa FSPMI Batam, Wako Batam Pastikan Rekomendasi UMS Disampaikan Senin0
• Walikota Batam HM Rudi ASN Terindikasi Pungli Perlu Dibina0

Media Center Batam - Rapat paripurna masa persidangan I tahun sidang 2016 tentang laporan reses DPRD Kota Batam tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur. Hasil pertemuan fraksi dengan warga juga banyak yang meminta penempatan tenaga guru dan tenaga medis orang tempatan untuk diwilayah hinterland. 

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Batam, Mesrawati Tampubolon mengatakan, pemerintah harus menempatkan tenaga guru dan kesehatan dengan memprioritaskan orang tempatan di pulau-pulau. Alasannya, mereka yang ditempatkan saat ini banyak yang tidak bertahan lama. 

"Pemerintah Kota Batam agar mempriortaskan tenaga guru dan kesehatan orang-orang hinterland. Saat ini, orang yang datang kebanyakan tidak betah. Jadi mereka yang tinggal di pulau untuk diprioritaskan,"terang Mesrawati, saat memberikan laporan, Senin (19/12).

Diakui, kebutuhan infrastruktur ditengah masyarakat dalam laporan reses memang sangat banyak. Hal ini bukan hanya didapat dari permintaan warga namun peninjauan yang dilakukan anggota DPRD Batam masih banyak ditemukan. 

"Kebutuhan infrastruktur masih sangat banyak, baik infrastruktur dasar maupun pendukung. Kita telah mengklasifikasi, kebutuhan itu seperti jalan, listrik, sanitasi, mushalla dan lain sebagainya,"katanya.

Ia berharap, laporan ini dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah. Karena laporan reses merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menentukan arah kebijkan pembangunan. 

Hal senada disampaikan fraksi PKS, Sukaryo. Laporan reses yang disampaikan fraksi DPRD agar muncul dalam pembahasan Kebijakan Umum Aggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang saat ini sedang dibahas. 

"Harus menegaskan bahan ini tidak terpisahkan dalam pembangunan. Dan harus muncul dalam KUA PPAS dalam pembangunan . Ini poin yang perlu dicatat dan tercermin dalam KUA PPAS,"kata Sukaryo.