Pemko Perketat Reklamasi dengan Revisi Perwako

Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• Warga Teluk Lengung Dapat Nikmati Air Bersih Langsung Minum dan Jamban Pesisir0
• Waspada Virus Zika, Yuk Bersihkan Lingkungan Sekitar0
• Ribuan Orang Ikuti Batuampar 10K 20160
• Pemerintah Renovasi Pelabuhan Antar Pulau0
• KPPU dan Kadin Batam Buat Nota Kesepahaman0

Media Center Batam - Pemerintah Kota Batam sedang merevisi Peraturan Walikota nomor 54 tahun 2013 tentang tata cara reklamasi. Perwako ini tengah disusun oleh tim sembilan penanganan reklamasi Kota Batam.

"Kita sedang menuntaskan Perwako. Masih beberapa kali rapat teknis," kata Kepala Badan Penanggulangan Dampak Lingkungan Daerah Kota Batam, Dendi N Purnomo beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, ada beberapa perubahan dalam pemberian izin reklamasi di Perwako baru ini. Di antaranya yaitu izin lahan reklamasi nantinya hanya akan diberikan oleh Menteri atas rekomendasi Kepala Daerah.

Kemudian untuk mendapatkan rekomendasi, pengusaha harus mengajukan proposal ke Kepala Daerah. Di dalam proposal tersebut sudah termasuk jadwal pelaksanaan reklamasinya.

"Sekarang ini hanya menggunakan PL dan lain-lain, kurang teknis. Nanti akan teknis lagi. Iya diperketat," ujarnya.

Aturan lainnya yaitu evaluasi teknis akan dilakukan oleh Tim Terpadu, bukan hanya Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Kehutanan (KP2K).

"Kemudian juga larangan penggunaan tanah timbun untuk reklamasi. Potong bukit untuk timbun reklamasi itu dilarang, harus pasir laut," kata Dendi.