- Ribuan Pencari Kerja Ramaikan BPJS Ketenagakerjaan Job Fair
- Aparat Keamanan Lakukan Patroli Bersama
- Tim U-15 Serahkan Piala Gubernur ke Walikota Batam
- Kepri Masih Alami Deflasi di April 2018
- Prihatin Tragedi Surabaya, BEI Kenakan Pita Hitam di Lengan
- Pelindo Siapkan 2.000 Tiket Mudik Gratis
- Cahaya Garden Jadi Pasar Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- 250 Lansia Sekupang Bergembira di Pantai Dangas
- Umat Muslim Batam Mengaji Bersama di Engku Putri
- Tujuh Kaligrafi Batam Lolos ke Final
Layanan TKI Harus Bebas dari Praktik Uang Pelicin
Berita Populer
- Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
- Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
- Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
- Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
- Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS
Berita Terkait
Media Center Batam - Pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri diwarnai praktik percaloan dan gratifikasi. OIeh karena itu perlu penanganan yang berkesinambungan oleh semua pihak termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan ini menjadi salah satu tugas KPK sesuai Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini disampaikan Basaria dalam acara penandatanganan komitmen bersama program poros sentra pelatihan dan pemberdayaan TKI daerah perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau. Acara dilaksanakan di Aula Engku Hamidah Kantor Walikota Batam, Rabu (31/8).
"Hubungannya dengan TKI, kita lihat banyak terjadi kasus yang berhubungan dengan korupsi di dalam pelaksanaan, mulai dari rekrutmen, pembuatan dokumen, penempatan, sampai penyeberangan kembali. Ada penyuapan, pemerasan, gratifikasi. 2015 KPK dan Bareskrim sudah lakukan semacam sidak. Apakah pemerasan sudah habis? Sampai sekarang kok rasanya belum," kata Basaria.
Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun mengatakan sebagai daerah perbatasan, Kepri sering menjadi persinggahan calon tenaga kerja maupun tenaga kerja Indonesia yang dideportasi. Karena itu, pemerintah daerah di Kepri siap membuka diri untuk koordinasi dalam penanganan TKI agar lebih baik.
"Kita sering mendengar permasalahan mereka di luar negeri. Mereka berangkat dalam keadaan susah, pulang dalam keadaan susah, pulang dalam keadaan menderita. Mudah-mudahan melalui pertemuan ini akan ditemukan solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Sesuai dengan judul yang disepakati, komitmen bersama," ujarnya.
Komitmen bersama ini ditandatangani oleh Gubernur Kepri, Wakil Walikota Batam, Walikota Tanjungpinang, Wakil Ketua KPK, Kepala BNP2TKI, Dirjen Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja, Duta Besar RI untuk SIngapura, Atase Ketenagakerjaan KBRI di Malaysia, Kepala Badan Pengusahaan Batam. Kemudian Kepala BI Kepri, OJK, BPJS Ketenagakerjaan, kepolisian, dan instansi lainnya.
Isi komitmennya antara lain menjaga integritas dan sinergi kelembagaan dan individu penyelenggara negara serta menghindari praktik suap, pemerasan, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun pada pengelolaan layanan TKI. Kedua, membenahi kebijakan dan tata kelola pemerintah menyangkut layanan TKI. Ketiga, memperbaiki kualitas perlindungan kepada TKI. Keempat, memastikan TKI mendapatkan layanan yang transparan, cepat, dan pasti.
Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad menganggap komitmen bersama ini sebagai langkah besar. Karena hampir setiap tahun masalah tenaga kerja ini menjadi beban wilayah perbatasan.
"Shelter kami di Sekupang itu tidak cukup untuk menampung tenaga kerja kita yang dideportasi. Persoalan tenaga kerja ini dari hulu sampai ke hilirnya harus dibenahi," kata Amsakar.
Sementara Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah berharap agar ke depannya pemerintah daerah dilibatkan dalam pembuatan kebijakan terkait layanan TKI. Karena pada dasarnya, pemerintah daerah yang lebih paham tentang kondisi di lapangan.
"Banyak regulasi yang perlu kita benahi. Kami pemerintah daerah siap. Tapi tolong libatkan kami juga. Serta ke depan, daerah perbatasan kenapa tidak dijadikan sentra pelatihan dan pemberangkatan. Sehingga ada side effect ekonominya bagi daerah," kata dia.