Delapan Prioritas Arah Pembangunan Batam Lima Tahun Kedepan

Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• Pejabat Tak Boleh Menolak Jadi Panitia Lelang0
• Pemko Batam Kirim Pegawai Belajar e-Government ke Surabaya0
• Pendatang Harus Menetap Beberapa Bulan untuk Dapat KTP Batam0
• Pansel Pejabat Pemko Batam Siapkan Materi Seleksi0
• Pemko Batam Lanjutkan Kerjasama dengan Kota Yokohama0

Media Center Batam - Walikota Batam HM Rudi menyampaikan pokok pokok arah pembangunan selama satu periode kepada DPRD Batam pada rapat paripurna, Rabu (20/7). Arah kebijakan tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Batam.

RPJMD menjadi wajib disampaikan untuk disahkan bila dipilihnya kepemimpinan baru. HM Rudi bersama wakilnya Amsakar Achmad resmi menjabat definitif empat bulan lalu.

Selain peningkatan infrastrktur jalan yang menjadi poin utama pembangunan, Rudi juga memprioritaskan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan infrastrukutr pendidikan dan kesehatan. 

“Ketiga, peningkatan sarana dan prasarana transportasi dan perumahan,”ujar Rudi dalam penyampaianya.

Pembangunan dan pengembangan kawasan hinterland dan perbatasan juga menjadi target mereka lima tahun kedepan. Mengingat Batam sebagai daerah kepulauan memiliki beberapa pulau yang berbatas langsung dengan negara tetangga seperti Singapura maupun Malaysia.

Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat juga menjadi perhatian mereka dengan pendekatan atau berbasis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi.

Selain itu, dunia pariwisata, investasi menjadi target mereka. Mengingat Batam diketahui sebagai penyumbang wisatawan mancanegara terbesar ke tiga untuk Indonesia. Begitu juga perkembangan usaha daerah ini sangat menjajikan.

“Pembinaan dan pengendalian dalam penertiban kawasan yang tidak sesuai peruntukan Fasum, Fasos, ROW serta penertiban PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) juga akan dilakukan,”ujarnya.

Terakhir, ia memprioritaskan peningkatan kapasistas tata kelola pemerintahan dan optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan menciptakan pemerintahan yang baik.