Pendatang Harus Menetap Beberapa Bulan untuk Dapat KTP Batam

Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• Pansel Pejabat Pemko Batam Siapkan Materi Seleksi0
• Pemko Batam Lanjutkan Kerjasama dengan Kota Yokohama0
• Walikota Minta Masyarakat Ikut Menjaga Trans Batam0
• Satgas Kebersihan Terima Penyesuaian Gaji di Akhir Tahun0
• Peserta Pawai Takbir Dua Kali Lipat dari Tahun Lalu0

Media Center Batam - Pemerintah Kota Batam akan mengkaji penerapan kembali sistem administrasi kependudukan yang bolehkan pendatang buat KTP setelah beberapa bulan menetap. Hal ini dilakukan demi berikan keadilan bagi warga yang sudah sejak lama bermukim di Batam.

Pesan ini disampaikan Walikota Batam, Muhammad Rudi dalam amanatnya sebagai pembina apel gabungan, Senin (18/7) di Dataran Engku Putri Batam Centre. Pada kesempatan tersebut, Rudi juga mengingatkan petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk tidak memungut bayaran tak resmi dalam pembuatan KTP.

"Kepada Disdukcapil, jangan ada yang coba-coba main terima uang lagi dalam pembuatan KTP. Hari ini sudah ribut-ribut lagi soal buat KTP harus bayar," kata Rudi.

Ia mengatakan berdasarkan berita di media, terdapat 100 ribu pendatang di arus balik mudik tahun ini. Dan setengahnya bisa saja pendatang baru di Batam. Rudi menekankan bahwa jangan sampai Disdukcapil memberikan administrasi kependudukan bagi pendatang baru ini.

"Karena ini akan melukai perasaan orang yang sudah lama di sini. Bapak ibu jangan cuma beralasan mereka juga orang Indonesia, tapi bapak ibu juga harus memikirkan perekonomian Kota Batam," ujarnya.

"Dan saya minta jalankan kembali aturan yang pernah dibuat dulu. Pendatang baru minimal sekian bulan baru bisa dapat KTP Batam," kata dia.

Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad mengatakan akan ditunjuk satu petugas untuk mengawasi kinerja Disdukcapil. Tujuannya agar tidak ada lagi oknum petugas yang mengambil keuntungan pribadi dari pembuatan administrasi kependudukan.

"Kita ingin memang pemerintahan sekarang ini tidak ada lagi dana-dana, uang seperti itu. Ini artinya good and clean government. Nanti ada satu orang petugas yang memonitor ke bawah. Kalau tidak dilakukan monitor berulang-ulang atas kebijakan yang kami buat ini akan menguap begitu saja," kata Amsakar.