- Ribuan Pencari Kerja Ramaikan BPJS Ketenagakerjaan Job Fair
- Aparat Keamanan Lakukan Patroli Bersama
- Tim U-15 Serahkan Piala Gubernur ke Walikota Batam
- Kepri Masih Alami Deflasi di April 2018
- Prihatin Tragedi Surabaya, BEI Kenakan Pita Hitam di Lengan
- Pelindo Siapkan 2.000 Tiket Mudik Gratis
- Cahaya Garden Jadi Pasar Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- 250 Lansia Sekupang Bergembira di Pantai Dangas
- Umat Muslim Batam Mengaji Bersama di Engku Putri
- Tujuh Kaligrafi Batam Lolos ke Final
Pejabat Tak Boleh Menolak Jadi Panitia Lelang
Berita Populer
- Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
- Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
- Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
- Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
- Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS
Berita Terkait
- Walikota Minta Pemudik Ikuti Arahan Syahbandar0
- Wakil Walikota Batam Sambut Baik Rencana Kementerian Agraria Selesaikan Masalah Lahan Batam 0
- Pemko Jajaki Kerjasama Penanganan Banjir Dengan Korsel0
- Wakil Walikota Batam Himbau Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan Jelang Lebaran0
- Wawako Perintahkan Pendaftaran Puskesmas Buka Sampai Siang0
Media Center Batam - Walikota Batam, Muhammad Rudi mengingatkan bahwa pejabat eselon III tak boleh menolak menjadi panitia lelang. Jika ada kepala bidang yang tak bersedia jadi panitia pengadaan, maka boleh meletakkan jabatannya.
"Kabid tak boleh menolak jadi panitia lelang. Kalau menolak jadi PPTK, kembalikan saja jabatannya ke Pemko Batam," kata Rudi saat memimpin apel gabungan di Dataran Engku Puteri Batam Center, Senin (18/7).
Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad menambahkan saat ini ada persoalan-persoalan yang membutuhkan penanganan dan pemahaman secara kolektif. Sehingga tak bisa lagi ada pejabat yang tidak ingin melaksanakan kegiatan.
"Ke depan tidak ada lagi istilah itu. Kalau tidak sanggup, mundur dari pelaksanaan kegiatan dan mundur dari posisi jabatannya," tegas Amsakar.
Spirit mutasi ke depan, kata Amsakar, yaitu bagaimana Satuan Kerja Perangkat Daerah bekerja optimal demi mengejar harapan masyarakat. Proses mutasi melalui panitia seleksi ini bertujuan untuk mencari pejabat yang mampu merespon kebutuhan masyarakat tersebut.
"Kita menginginkan rekan-rekan yang responsif terhadap masalah di masyarakat," ujarnya.
Saat ini, menurut Walikota dan Wakil Walikota, capaian kinerja SKPD Pemko Batam tergolong lambat. Seharusnya realisasi penggunaan anggaran sudah mencapai 50 persen memasuki semester dua. Namun kenyataannya masih sangat minim.
"Sudah semester 1 idealnya sudah 50 persen anggaran yang sudah terserap. Supaya capaian kinerja antara fisik dan anggaran itu paralel," kata Amsakar.
