Wakil Walikota Batam Sambut Baik Rencana Kementerian Agraria Selesaikan Masalah Lahan Batam

Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• Komite III DPD RI Kumpulkan Masukan Untuk RUU PKS0
• Dinas KP2K Rutin Sidak Daging di Pasar0
• Hasil Tes Psikologi Pejabat Pemko Batam Mayoritas Baik 0
• Pemko Jajaki Kerjasama Penanganan Banjir Dengan Korsel0
• Wakil Walikota Batam Himbau Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan Jelang Lebaran0

Media Center Batam – Rencana Kementerian Agraria/BPN mencari jalan mengenai lahan di Batam dengan mempertemukan Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota Batam dianggap sebagai angin segar agar masalah itu cepat selesai. 

“Ini informasi baru didapat dari media. Resminya belum. Tapi kita berbahagia kalau seandainya  Kementerian Agraria memiliki inisiasi mencari jalan tengah terhadap persoalan lahan yang di Batam,”ujar Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad, Selasa (28/6).

Amsakar beranggapan, langkah ini menjadi penting dan sangat strategis sebagai jalan yang ditempuh pihak kementerian. Proses ini menjadi salah satu jalan sederhana, mudah dan murah untuk  menyelesaikan masalah pengalokasian lahan serta Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang selama ini jadi pembicaraan di tengah masyarakat.

“Kalau seandainya arah pertemuan itu sampai pada batas kewenangan tertentu, maka akan mudah mendefinisakan Batam jadi apa kedepan. Apakah kawasan ekonomi khusus, enclave atau lainnya,” katanya.

Pemerintah Kota Batam sendiri menginginkan masalah lahan yang diperuntukkan bagi pemukiman dikelola oleh pemerintah daerah. Sementara masalah kawasan industri, bandara hingga pelabuhan masih tetap berada di BP Batam.

“Kalau pemikiran Pemko Batam, idealnya BP Batam mengurus ranah kewenangan saja. Pada wilayah kewenangan. Kalau ada 22 kawasan industri pada wilayah itu saja atau wilayah pengembangan baru seperti Rempang dan Galang,”katanya.

Permasalahan seperti ini, lanjut Amsakar sudah pernah disampaikan dalam rapat baik dengan Dewan Kawasan Batam maupun tim lainya. Dan prinsipnya semua dapat memahami ini.